JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Meski sengketa hasil Pilpres 2024 belum tuntas, Gerindra terus mengintensifkan perumusan susunan kabinet. Termasuk rencana bagi-bagi posisi menteri untuk partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
’’Pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif,’’ kata Ahmad Muzani, Sekjen DPP Partai Gerindra, di DPR, kemarin (18/4). Muzani menyebut perumusan kabinet Prabowo-Gibran tidak hanya untuk mengakomodasi jatah menteri bagi partai koalisi. Pihaknya juga membidik sosok dari kalangan profesional yang memiliki keahlian.
Muzani menegaskan, ada beberapa syarat untuk menjadi menteri Prabowo-Gibran. Di antaranya mengetahui, memahami dan menyetujui program presiden. Baik program yang dikampanyekan maupun yang sudah dibicarakan dalam debat capres-cawapres.
Perihal wacana jatah menteri ke partai koalisi berdasar kontribusi perolehan suara, Muzani menyebut komitmen koalisi menjadi pertimbangan penting. Sementara terkait jatah menteri untuk internal Gerindra, Muzani hanya menjawab diplomatis. ’’Yang juga akan kami perhitungkan adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi,’’ terangnya.(tyo/c17/bay/jpg)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Meski sengketa hasil Pilpres 2024 belum tuntas, Gerindra terus mengintensifkan perumusan susunan kabinet. Termasuk rencana bagi-bagi posisi menteri untuk partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
’’Pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif,’’ kata Ahmad Muzani, Sekjen DPP Partai Gerindra, di DPR, kemarin (18/4). Muzani menyebut perumusan kabinet Prabowo-Gibran tidak hanya untuk mengakomodasi jatah menteri bagi partai koalisi. Pihaknya juga membidik sosok dari kalangan profesional yang memiliki keahlian.
- Advertisement -
Muzani menegaskan, ada beberapa syarat untuk menjadi menteri Prabowo-Gibran. Di antaranya mengetahui, memahami dan menyetujui program presiden. Baik program yang dikampanyekan maupun yang sudah dibicarakan dalam debat capres-cawapres.
Perihal wacana jatah menteri ke partai koalisi berdasar kontribusi perolehan suara, Muzani menyebut komitmen koalisi menjadi pertimbangan penting. Sementara terkait jatah menteri untuk internal Gerindra, Muzani hanya menjawab diplomatis. ’’Yang juga akan kami perhitungkan adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi,’’ terangnya.(tyo/c17/bay/jpg)
