JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni merespons pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto yang percaya diri bahwa dirinya akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Sahroni meminta untuk menunggu pengumuman hasil real count KPU pada 20 Maret mendatang.
“Mungkin nanti setelah pengumuman 20 Maret kali ya, kan ada masa sanggah tuh setelah itu, ya namanya kepercayaan diri boleh-boleh aja enggak apa-apa, sah-sah aja,” kata Sahroni di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).
Sahroni menjelaskan, KPU belum memutuskan secara resmi hasil Pemilu 2024. Dia juga berharap agar kejadian yang menghebohkan di masyarakat saat ini dapat diselesaikan oleh KPU.
“Dan kita selalu memberikan saran kepada mereka kenapa enggak itu sistem IT-nya diaudit forensik, kan bagus juga untuk memberikan satu wawasan kepada masyarakat tentunya,” ucap Sahroni.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu juga meminta agar KPU tidak perlu takut dengan audit forensik oleh lembaga independen. “Jadi, jangan alergi bahwa audit itu membuat suatu hal yang akan ditutupin, audit forensik pada lembaga independen itu lebih baik,” tegasnya.
Sebelumnya, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto optimistis transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan baru akan berjalan mulus. Terlebih, karena tim yang dirinya pimpin dalam pencalonan presiden saat ini sudah berpengalaman dan akomodatif.
“Saya rasa transisi akan sangat lancar, karena seperti yang anda ketahui dari ketiga kandidat (paslon), tim saya sangat terbuka bahwa kami adalah bagian dari tim Jokowi,” ujar Prabowo di acara Mandiri Investment, Jakarta Selatan, Selasa (5/3).
Prabowo mengakui dirinya memang bagian dari tim Jokowi. Ke depan pemerintahannya juga akan melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi. “Tim saya sangat bullish, kami memiliki banyak program, dan kami memiliki banyak kekuatan, fundamental kami kuat,” ucap Prabowo.
Dari segi ekonomi, Prabowo pun yakin di pemerintahannya rasio pajak (tax ratio) Indonesia akan lebih baik. Adapun ia ingin pemerintahan yang senantiasa efisien dalam pengelolaan anggaran.
“Rasio pajak bisa jauh lebih baik, sekarang (tax ratio Indonesia) sekitar 10 persen, dan tetangga kita Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja sekitar 16-18 persen, masih ada ruang untuk perbaikan,” ujarnya.(jpg)
