JAKARTA (RIAUPOS.CO) – KPK pastikan bakal mengawasi penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk kepentingan Pemilu 2024. Terutama terkait dengan penggunaan money politic, benturan kepentingan, dan mobilisasi bantuan sosial (bansos) yang turun menjelang pencoblosan.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, sepekan menjelang coblosan adalah pekan-pekan rawan. “Untuk itu kami meminta agar bersama-sama memerangi politik uang. Hajar serangan fajar,” ucapnya di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (7/2).
Sebab, keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berintegritas akan menentukan nasib bangsa ke depan. Tak hanya soal serangan fajar, KPK juga menyoroti soal benturan kepentingan atau conflict of interest. Stakeholder dan penyelenggara negara harus menjauhi praktik ini.
Sebab, laku seperti itu merupakan hulu dari tindak pidana korupsi. Yang harus dihindari oleh semua pemangku kebijakan. Ghufron juga menyoroti soal bansos yang diberikan di masa pemilu berlangsung.
KPK menyarankan agar seluruh bansos yang berikan harus tetap sasaran. Sesuai dengan nama dan alamat penerima yang datanya sudah di-update oleh pemerintah.
“Kami menyarankan agar bansos berbentuk tunai. Bukan natura,” katanya. Artinya, dibentuk uang tunai saja dengan skema pencarian lewat kantor pos langsung kepada penerima. Atau bisa langsung ditransfer ke penerima.
Cara terakhir ini lebih mudah untuk mengawal tepat tidaknya bansos diberikan kepada mereka yang berhak dan layak. Karena biasanya, nomor rekening itu langsung tergabung atau menyesuaikan dengan NIK di KTP.
Ghurfon menyebut, bansos dalam bentuk natura atau barang memiliki risiko. Khususnya dalam segi biaya distribusinya. Yang kadang bisa membengkak dan menjadi celah korupsi. Dan KPK selama ini telah menangani kasus semacam ini. Maka, tunai memiliki risiko lebih rendah.
KPK akan terus mengawasi pola distrubusi dan pengunaan anggaran dalam skema bansos ini. Juga pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Pos-pos dengan anggaran besar akan terus dipantau.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan, pekan ini merupakan minggu-minggu rawan. Dengan potensi kerawanan makin tinggi. Sebab, saat ini praktik politik uang tak hanya terjadi H-1 pencoblosan atau sebelum orang berangkat memilih. Sebab, skemanya kini tak hanya dalam bentuk uang cash.
“Terutama untuk mereka pemilih muda,” katanya. Mudahnya ke arah nontunai untuk berbagai keperluan. Semisal, untuk token listrik dan kuota internet. Untuk itu, dia mengajak seluruh lapisan masyarakat menolak politik membeli suara tersebut.
Peningkatan anggaran dana bansos juga disorot perguruan tinggi, dalam diskusi bertema Bansos Pengentasan Kemiskinan atau Tujuan Politik, Guru Besar Universitas Paramadina Didin Damanhuri menuturkan bahwa saat ini dana bansos meningkat sebanyak Rp53,6 triliun.
Dari 2023 hanya sebesar Rp443,5 triliun menjadi Rp496,8 triliun pada 2024. “Problemnya penggelontoran dana bansos ini saat akan Pilpres, hingga bisa menjadi alat politik,” ujarnya.
Kondisi itu diperkuat dengan sejumlah hal. Diantaranya, pembagian dilakukan oleh Presiden Jokowi, bukan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang memang kewenangannya. “Apalagi bansos dilabeli paslon tertentu. Bahkan ada pesan bila bansos tidak dilanjutkan bila Capres1 dan Capres 3 yang menang,” urainya.
Dia menuturkan bahwa dalam lima tahun terakhir masuk dalam fase Jokowi yang tergoda neo otoritarianisme. Pada 2019, yang awalnya kekuasaan parlemen hanya 65 persen menjadi 85 persen. “Lalu menginginkan tiga periode yang dikonter Ketum PDIP. Akhirnya mencalonkan anaknya Gibran Rakabuming Raka,” paparnya.
Apakah bansos akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Dia mengatakan, saat ini tingkat ketimpangan atau gini rasio justru meningkat dengan menyentuh 0,4. Tingkat ketimpangan 0,4 itu menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak berhubungan dengan bansos yang dibagikan Jokowi. “Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5 persen itu juga terfokus ke perusahaan besar,” ujarnya.
Seharusnya bila kondisi ekonomi dan politik normal, bansos masuk dalam jaminan sosial. Seperti BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan. “Bansos harus terinstitusikan. Bansos didistribusikan lembaga independen,” jelasnya.
Sementara Peneliti dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Univestitas Gajah Mana Elan Satriawan mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa bansos merupakan salah satu instrumen penanggulangan kemiskinan. “Namun, sifatnya hanya sebagai jaring penahanan. Bukan instrument yang bisa meningkatkan perekonomian atau bounce,” paparnya.
Menurutnya, sebenarnya sudah ada instrument yang bisa meningkatkan perekonomian dengan meningkatkan produktivitas.”Ini tugas semua kementerian seharusnya,” ujarnya.
Bila melihat kembaga Undang-Undang Dasar 1945 khususnya frasa melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka, seharusnya bansos dipandang sebagai amanat UUD. “Yang sifatnya kewajiban setiap pemimpin yang ditetapkan founding father. Bukan sebagai charity,” jelasnya.
Maka, seharusnya memang bansos dilembagakan. Sekaligus dibedakan pemberinya, dibedakan antara pembuat kebijakan dengan lembaga implementasinya. “Kalau di Australia itu ada Center Link, yang bertugas memberikan bantuan ke masyarakat. Bukan presidennya,” ujarnya.
Di sela menerima komunitas Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta kemarin (7/2), Jusuf Kalla (JK) menyampaikan beberapa hal. Diantaranya soal penyaluran bansos, yang ditengarai untuk mencari dukungan masyarakat. Secara khusus dia mengkritik bansos, yang belakangan disalurkan oleh Presiden Jokowi.
JK menilai, Presiden Jokowi yang turun langsung membagikan bansos masuk kategori melanggar aturan. “Membagikan bansos di tempat umum merupakan hal yang melanggar aturan,” katanya.
Mantan pendamping Jokowi itu mengatakan, penyaluran bansos terikat dengan regulasi khusus. Yaitu harus disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Sedangkan yang dilakukan Jokowi dengan membagikan bansos di pinggir jalan, itu bersifat random atau acak.
“Memberikan bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar. Tapi caranya bukan dikasih di pinggir jalan, di pasar, atau di tempat umum,” jelasnya. JK menegaskan sejak dahulu, pencairan bansos terikat dengan data sasaran penerima. Teknis penyaluran bansos, lebih efektif secara non tunai. Kalaupun diberikan secara fisik, bansos bisa disalurkan oleh kepala desa, lurah, atau camat.
Mantan Ketua Umum Golkar itu juga mengatakan waktu penyaluran bansos sudah ada patokannya. Sementara yang muncul saat ini, gelontoran bansos dimaksimalkan menjelang coblosan pilpres atau pemilu. JK menilai pencairan bansos yang dikebut sebelum pemilu itu, kental muatan politis. Dia mempertanyakan kenapa penyaluran bansos dikebut sebelum 14 Februari. “Kenapa kok tidak tanggal 20 Februari saja,” katanya.
Sementara itu terkait pertemuan dengan GNB, JK mengatakan membahas banyak hal. Dalam silaturahmi itu, diantaranya membahas soal netralitas aparatur dalam Pemilu 2024.
JK mengatakan aparatur negara, khususnya TNI, Polri, dan kepala desa harus netral dalam menyambut Pemilu 2024. Para aparatur tersebut diminta tidak melakukan aksi kecurangan.
“Kita dukung aparat negara, polisi, tentara kepala desa agar kembali ke hati nuraninya,” katanya. JK menekankan, para aparatur itu jangan coba-coba mencuri hati nurani rakyat. Karena suara ini dari hati nuraninya.
Lebih lanjut, di sisa masa kampanye ini, JK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga pemilu dari kecurangan. Sehingga hasil dari proses penyelenggaraan pemilu ini bisa diterima oleh semua pihak.
Bagi JK, dengan pemilu yang bersih dapat memilih pemimpin yg bersih. Sebaliknya jika prosesnya salah, maka pemimpin yang dipilih juga salah. “Jadi kita lakukan proses yang bersih untuk sekarang dan masa akan datang,” tandasnya.
Sejumlah tokoh GNB hadir bertemu dengan JK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Diantaranya adalah istri presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sinta Nuriyah Abdurrahman beserta putrinya Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid.
Selanjutnya ada Uskup Agung Jakarta Kardinal Mgr Ignatius Suharyo, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom, mantan dubes Makarim Wibisono, dan rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komarudin Hidayat.
“Kami berdialog sangat seru di dalam,” kata Alissa. Dia mengatakan isi pertemuan sama persis yang disampaikan JK. Yaitu bersama-sama sekuat tenaga mendorong pemilu bersih.
Sementara itu, Kamaruddin mengatakan Komarudin mengatakan GNB dan JK sepakat Pemilu 2024 harus transparan dan bersih supaya rakyat bisa memilih sesuai hati nuraninya.
Dia mengajak masyarakat bersama-sama kawal pemilu bersih transparan. “Selamatkan nurani rakyat, haknya untuk memilih agar tak dicuri, agar menghasilkan pemenang berkualitas,” kata mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Calon wakil presiden nomor 3 Mohammad Mahfud MD ikut buka suara. Dia menegaskan bahwa bantuan sosial adalah hak dan milik rakyat, bukan kedermawanan pemerintah. ”Bantuan sosial itu milik rakyat yang dikembalikan ke rakyat. Lalu ada yang mengaku ini dari saya, bukan. Bantuan sosial itu bantuan dari rakyat,” ungkap dia kemarin.
Mahfud menyebut, siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, wajib memberikan bantuan sosial kepada rakyat yang membutuhkan. Tujuannya jelas untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. ”Di beberapa tempat banyak (bantuan sosial) diberikan pada yang tidak berhak dan yang benar-benar miskin tidak dapat,” sesalnya.
Pria asal Madura itu pun mencontohkah mekanisme penyerahan bantuan sosial yang keliru. Misalnya, masyarakat dikumpulkan di pinggir jalan kemudian bantuan sosial dibagikan. ”Itu tidak boleh,” kata Mahfud menegaskan. Bantuan sosial harus tepat sasaran lantaran anggaran yang dipakai juga berasal dari rakyat. Untuk itu, butuh data akurat dan valid agar tidak ada lagi bantuan sosial melenceng.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan tanggapan terhadap gelombang kritik dari sejumlah kampus terkait dengan kondisi demokrasi yang dianggap tidak berjalan dengan baik.
Menurut Ganjar, kritik yang disampaikan oleh kampus-kampus tersebut menunjukkan bahwa demokrasi kita berada dalam jurang yang dalam. “Saya hanya ingin menyampaikan saja, demokrasi kita ada pada jurang. Maka masyarakat sipil, tokoh masyarakat, agama, budayawan mengingatkan, termasuk kampus,” paparnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, kampus mempunyai kebebasan menggelar mimbar akademik. “Kalau mereka menyuarakan, maka nuraninya yang ada,” ungkap Ganjar usai acara di De Tjolomadoe, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, kemarin. (7/2).
Ganjar menegaskan bahwa kampus memiliki kebebasan akademik untuk menyuarakan pandangan mereka, dan hal tersebut tidak boleh diintervensi dengan meminta kampus untuk menyanjung pemerintah.
Selain itu, Ganjar juga mengkritik adanya intervensi dari pemerintah terhadap rektor-rektor untuk membuat pernyataan dukungan kepada pemerintah, meskipun rektor-rektor tersebut sebenarnya tidak setuju.
Menurutnya, jika ada upaya membuat tandingan statement untuk mendukung pemerintah, hal itu merupakan langkah yang terlambat. “Menurut saya telat, dan itu membelokan sebuah kejujuran dan fakta yang menunjukkan sebuah kebenaran,” tegas Ganjar.
Tak Kampanye
Masa kampanye pemilu tinggal dua hari lagi. Rabu (7/2) Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan berkampanye. “Presiden memang diperbolehkan Undang-Undang untuk kampanye. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye? Saya jawab, tidak,” katanya. Dia memang diisukan akan turut berkampanye pada masa akhir kampanye.
Selain itu Jokowi kembali keharusan seluruh aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjaga netralitas. “KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus professional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat,” tegasnya.
Kepala Negara meminta agar seluruh pihak menjaga pemilu agar tetap damai dan jujur. “Menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia,” ucapnya.
Sepekan menjelang pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024, Kepala Negara mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna menggunakan hak pilihnya. ”Datang ke TPS dan memberikan suara sesuai pilihan” tuturnya.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy turut angkat bicara mengenai isu pecahnya kongsi di kabinet. Dia menampik isu tersebut. Tak hadirnya sejumlah menteri teknis dalam beberapa kegiatan Jokowi pun diminta olehnya tak diartikan sebagai perpecahan dan sengaja tak diikutsertakan.
Seperti diketahui, dalam penyaluran bansos Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tak pernah melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Kemudian tak terlihatnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam peresmian Tol Tebing Tinggi-Indrapura dan Tol Indrapura-Kisaran di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, kemarin.
Keduanya diduga tak dilibatkan lantaran diduga tak sejalan dengan Jokowi terkait dukungan politik presiden. Muhadjir mengatakan, Jokowi memahami menteri-menterinya memiliki urusan lain. Sehingga tak perlu selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan Jokowi.
”Kalau soal kenapa Bu Risma tidak mendampingi selalu, Bu Risma kan juga punya program. Dan presiden tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi. Satu, dua kali saja, termasuk saya. Saya sebagai Menko mestinya harus dengan beliau, tapi beliau paham menteri-menteri punya urusan,” paparnya ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (7/2).
Dia menegaskan, secara konseptual dan struktural, Risma sebagai Mensos tentu banyak terlibat dalam penyaluran bansos. Mengingat, semua data penerima bansos dikelola oleh Kemensos melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Termasuk, soal anggarannya. Namun, saat ini, diketahui jika Risma pun tengah sibuk mendorong salah satu program unggulannya yakni Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena) dalam upaya pengentasan kemiskinan.
”Beliau saya lihat sedang gencar-gencarnya mendorong itu. PENA itu Pahlawan EKonomi Nusantara. Jadi, keren itu program Bu Risma sekarang,” kata mantan Mendikbud tersebut.
Namun untuk CBP, lanjut dia, memang menggunakan data program percepatan pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim (P3KE). Hal itu merujuk pada Inpres nomor 4 tahun 2022. Di mana, jumlah penerima 22.400 ribu keluarga penerima manfaat.
Untuk penyaluran diserahkan pada badan pangan nasional, dengan penyedianya bulog. ”Memang diperintahkan oleh presiden, Kemenko PMK sebagai penanggung jawab. Jadi langsung, tidak melalui Kemensos,” jelasnya.
Dia turut menampik jika CBP sengaja disalurkan dalam rangka pemilu. Apalagi, saat ini, kondisi tengah aman tanpa ada gejolak pangan. ”Justru bansos ini agar jangan sampai ada gejolak. ini Untuk antisipasi situasi darurat. Dan ini bukan hanya di Indonesia, beras di dunia juga sasah. Mau impor saja susah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Muhadjir turut menepis isu dirinya mundur dari kabinet menyusul Mahfud MD. Sambil guyon, ia mengatakan, isu tersebut tidak benar. ”Saya itu jangankan mundur. Kalau kata Gus Dur, maju aja susah harus dituntun, bagaimana mundur,” ungkapnya. (elo/idr/wan/syn/lyn/lum/mia/jpg)
