Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diperpanjang sampai dengan 9 Agustus. Pelaksanaan PPKM Level 4 oleh Presiden Joko Widodo telah diberi kelonggaran secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial. Sementara varian virus corona delta dianggap menjadi ancaman utama, di mana penularannya sangat cepat. Virus ini awalnya berasal dari India. Salah satu yang dapat kita garis bawahi di saat India mengalami lonjakan dan tingginya kematian dikarenakan Covid-19, khususnya varian virus delta, dan dis aat kita sibuk membatasi kegiatan masyarakat, maka di saat itu pula berdatangan masuk ke Indonesia WNA, khususnya dari India dan Cina.
Menurut hemat saya, apapun yang dikatakan dan apapun yang disampaikan hal ini salah satu penyebab semakin cepatnya penyebaran virus corona dan virus varian delta di Indonesia. Semestinya dalam situasi dan kondisi seperti ini adalah kewajiban negara dalam hal ini pemerintah memberikan rasa aman kepada rakyatnya, tanpa argumentasi apapun.
Pola mengatasi penyebaran virus corona ini oleh pemerintah telah dicoba dengan berbagai cara dan berbagai istilah, dimulai dengan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang didefinisikan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
PSBB Transisi, PPKM Mikro adalah pendekatan PPKM berbasis mikro yang mengatur sampai tingkat rukun tetangga / rukun warga yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19. Pola ini di saat awal pelaksanaannya diyakini yang terbaik. Lalu muncul PPKM Darurat, dan kemudian muncul lagi dengan nama PPKM Level 4.
Kalau menurut YLBHI penanganan pandemi oleh pemerintah ini buruk, tapi kerap masyarakat yang disalahkan. Sedangkan YLKI memberikan pernyataan pelaksanaan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali, khususnya penyekatan atau penutupan pintu keluar tol telah menyalahi undang-undang perhubungan. Pintu masuk dibuka dan berbayar lalu kenapa pintu keluar ditutup atau disekat?
Juga pendapat dari beberapa ahli lainnya dengan tegas menyatakan penanganan pandemi virus Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal telah salah dan beragam pendapat lainnya. Jika ini benar, maka dapat dikalkulasi berapa besar dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan pandemi virus Covid-19 selama ini terpakai secara tidak efektif dan efisien.
Konsistensi dan konsekwensi dalam pelaksanaan pencegahan pandemi virus ini benar dan sepenuhnya harus dijalankan. Tutup dulu pintu masuk WNA ke Indonesia, khususnya dari negara yang bermasalah, berikan sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran, sebagian pemerintah daerah harus penuh dan serius melakukan pengawasan menyeluruh dan menerapkan sangsi terhadap pelanggaran.
Memang serba salah, terutama akan dampak ekonomi yang menjadi momok dalam penerapan kebijakan pencegahan pandemi virus Covid-19 ini.Namun suka atau tidak tentunya dan seharusnya pemerintah memprioritaskan kepentingan nyawa manusia daripada yang lainnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah strategis dari pemerintah agar dapat melaksanakan pencegahan pandemi virus ini dan di sisi lain juga dapat menjaga perekonomian Negara dan menjamin kebutuhan rakyat dari kebijakan yang dilakukan. Harus diakui dari segala kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dengan label PSBB,PPKM Mikro,PPKM Darurat, PPKM Level 4 atau apapun itu, terbukti belum membawa hasil yang maksimal jika tidak dapat dikatakan gagal.
Pemerintah juga harus mau intropeksi dari kebijakan yang diambil dan berani mengakui kegagalan. Permintaan maaf yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritim dan Investasi serta Menteri BUMN cukup simpatik. Jangan membuat program yang terkesan asal-asalan dan terburu buru, ajak dan libatkanlah para ahli dan pakar pada bidangnya yang terkait dengan kepentingan ini. Sehingga lebih siap dan lebih baik dan tidak ada kesan lagi program dibuat asal-asalan yang ending-nya malah membuang buang waktu dan lainnya.
Di sisi lain pemerintah juga perlu memberikan dukungan penuh dan mempercepat agar vaksin virus Covid-19 buatan anak bangsa, Merah Putih dan Nusantara, dapat juga segera diselesaikan dan diproduksi massal.Sehingga kita dapat mengurangi keterikatan dengan segara lain dalam pengadaan vaksin virus ini.
Kita juga perlu menyadari apapun dan sehebat apapun kebijakan dan langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi virus Corona-19 tidak akan membawa hasil yang maksimal tanpa adanya dukungan dari kita semua, masyarakat Indonesia. Jangan lagi setiap hari kita mendengar,membaca dan melihat semakin banyaknya yang terkena virus Covid-19 dan semakin tingginya tingkat kematian. Kita harus optimis Indonesia akan berubah dan akan segera lebih baik. Untuk itu mempercepat program vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia adalah prioritas, menyosialisasikan kebiasaan hidup baru seperti program memakai masker dan cuci tangan. Bersama kita pasti bisa!***
