JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo menunjuk Mohammad Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Dia menjadi sipil murni pertama yang dipercaya menduduki posisi tersebut, padahal sebelumnya posisi ini selalu diisi oleh sipil yang berlatar belakang purnawirawan TNI.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga diamanatkan empat tugas penting, meningkatkan indeks persepsi hukum, serta mengomando kementerian dan menyusun aturan omnibus law. Kepada JawaPos.com, Mahfud blak-blakan terkait tugas yang diembannya, berikut kutipan wawancara di kantornya pada Rabu (13/11) malam.
Ketika dipanggil dan dipilih oleh Presiden menjadi Menko Polhukam. Apakah Presiden sempat menjelaskan kenapa Anda dipilih, menjadi orang pertama dan sejauh ini satu-satunya sipil murni yang diamanati sebagai Menko Polhukam?
Pak Jokowi enggak nyebut, mempertentangkan sipil militer. Saya sendiri baru sadar sudah dapat pesan melalui aplikasi WhatsApp dari Pak Hendro (A M Hendropriyono). Pak Jokowi itu hanya menyebut tugas yang diembankan kepada saya itu. Dibuat dalam garis besar itu ada empat.
Apa saja empat tugas tersebut?
Satu persoalan indeks persepsi hukum. Kita berdasar hasil survei itu 49 (persen), enggak sampai 50 (persen). Lalu yang kedua penegakan hukum. Terutama di bidang hukum pemberantasan korupsi. Itu supaya ditingkatkan. Komitmennya Pak Jokowi itu tetap memperkuat pemberantasan korupsi. Bahkan dulu pernah bilang ke saya bahwa sebenarnya dia menginginkan pemberantas korupsi itu satu-satunya ya KPK.
Hal lainnya terkait kriminal. Kejaksaan misalnya, sudah mengurus yang lain. Narkotika, pencurian, pembunuhan, teror. Kalau korupsi itu sebaiknya khusus KPK. Itu Pak Jokowi dulu. Karena pikirannya memang ingin memperkuat KPK itu sebagai lembaga pemberantas korupsi.
Tapi, perkembangan terakhir menguatkan korupsi itu harus juga menguatkan kinerja dan profesionalitas Polri dan kejaksaan. Itulah sebabnya dia mengatakan, itu persoalan hukum kita.
Lalu yang ketiga masalah HAM. Kita masih punya kasus-kasus lama. Belum selesai-selesai mulai tahun 65, Talangsari, Priok, Semanggi, dan sebagainya. Itu kan masih banyak. Pak Jokowi minta itu selesaikan lah. Supaya tidak menjadi perdebatan setiap pemilu, ada pilkad, itu dibuka lagi. Dibuka dalam perdebatan. Selain HAM masa lalu, HAM masa depan juga supaya dijaga sebaik-baiknyanya.
Lalu yang sesudah itu, radikalisasi. Supaya melakukan program deradikalisasi. Nah itu yang dipesankan kepada saya.
Pemilahan Anda sebagai Menko Polhukam tidak juga untuk mengubah perspektif dan cara penanganan masalah bidang polhukam?
Pak Jokowi hanya mengatakan, Pak Mahfud saya sudah baca lengkap riwayat hidup Pak Mahfud. Pernah di DPR, pernah jadi menteri, pernah jadi ketua MK, ngajar juga. Ilmunya bisa di bidang ini, katanya.
Jadi, alasannya itu latar belakang keilmuan saya. Latar belakang pengalaman saya di bidang politik, karena saya pernah di DPR dan di parpol. Latar belakang saya di bidang penegakan hukum, karena saya pernah menjadi ketua MK. Latar belakang saya di bidang akademisi, karena saya dosen dan latar belakang saya menangani birokrasi pemerintahan, karena saya pernah jadi menteri.
Kemenko Polhukam menggordinasi Kementerian Pertahanan yang saat ini di pimpin Prabowo. Apakah ada sempat canggung karena pernah menjadi ketua timses Prabowo – Hatta?
