Kamis, 2 April 2026
- Advertisement -

Guru PPPK

Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Disorot, Ada yang Hanya Terima Rp55 Ribu per Bulan

Data P2G mengungkap gaji guru PPPK paruh waktu di sejumlah daerah sangat rendah, bahkan ada yang hanya Rp55 ribu per bulan, memicu sorotan soal anggaran pendidikan.

Sudah Akhir Februari, Gaji Januari Guru PPPK Inhu Masih Tertahan

Ratusan guru PPPK paruh waktu di Inhu belum terima gaji Januari 2026. BPKAD sebut pencairan terkendala bendahara sakit.
- Advertisement -

Gaji Guru PPPK Naik di Atas UMR, DPRD Pekanbaru Minta Kebijakan Diperluas

DPRD Pekanbaru apresiasi kenaikan gaji 1.100 guru PPPK di atas UMR dan dorong perluasan kebijakan untuk tingkatkan kesejahteraan guru.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Berhasil Perjuangkan 5.173 PPPK Paruh Waktu

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho sukses perjuangkan usulan 5.173 PPPK paruh waktu. Guru jadi prioritas utama, disusul tenaga teknis dan medis.
- Advertisement -

Komisi V DPRD Riau Tanyakan Kejelasan SK Guru PPPK hingga Relokasi

KOMISI V DPRD Provinsi Riau melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Senin (27/5).

Sayangkan Guru Tak Ikut Tahapan Seleksi Administrasi

Masih adanya sejumlah guru di Kota Pekanbaru yang tak masuk kuota PPPK, cukup disayangkan Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru. Diketahui bahwa guru yang tak masuk dalam formasi PPPK karena sengaja pindah di luar kota dan alasan lainnya seperti tidak mendapatkan izin yayasan tempat guru mengajar di sekolah swasta.
- Advertisement -

Penempatan Guru PPPK Menunggu SK Wako

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan, Disdik Pekanbaru masih menunggu SK dari Wali Kota Pekanbaru. Setakat ini Disdik sudah mendata penempatan sekolah untuk PPPK formasi guru yang dinyatakan lulus tersebut.

Komisi II RDP terkait Penempatan Guru PPPK

Komisi II DPRD Kampar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kampar di ruang rapat Komisi II DPRD, Senin (8/1).
- Advertisement -

Berita Terbaru