Sabtu, 29 Maret 2025
- Mobile -spot_img

dpr ri

DPR Sahkan UU TNI, Muncul Penolakan dari Berbagai Kelompok Masyarakat

Derasnya kritik publik gagal menghadang revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Kamis (20/3) DPR resmi mengesahkan revisi UU TNI menjadi UU TNI yang baru. Pengesahan yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani itu berjalan mulus.

Menhan Ungkap Arahan Presiden soal Revisi UU TNI

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait revisi UU TNI yang saat ini dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah. Menurutnya, Prabowo ingin aturan prajurit TNI yang ditugaskan di kementerian atau lembaga (K/L) untuk pensiun dini.
- Advertisement -

DPR Abaikan Keputusan MK, Revisi Kilat UU Pilkada

AKROBAT politik dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengkebiri putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah. Tak hanya ambang batas, Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR juga mengubah batas usia calon kepala daerah. Anies Baswedan potensial kembali terjegal dan Kaesang Pangarep berpeluang lolos calon kepala daerah.

Buruh Desak PP Tapera Dicabut

Kami meminta di depan Istana agar Bapak Presiden Jokowi mencabut PP Nomor 21 Tahun 2024 tersebut,”
- Advertisement -

PKB Serahkan Proses Hukum Abdullah Aminudin

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut partainya bisa mengoreksi keterpilihan seorang caleg baik untuk tingkat DPR RI maupun DPRD jika terbukti melanggar hukum. PKB tak akan tutup mata jika kadernya terlibat kasus.

Adili Sengketa Hasil, MK Harus Bebas Intervensi

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menutup pendaftaran permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Sabtu (23/3) malam. Sejumlah pihak meminta para hakim MK menjadi seorang negarawan dan bebas dari intervensi politik dalam mengadili PHPU.
- Advertisement -

Pilkada Jakarta hanya Satu Putaran

DPR RI dan pemerintah sepakat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakyat. Namun, pemilihan kepala daerah (Pilkada) hanya dilaksanakan satu putaran. Pemenangnya adalah peraih suara terbanyak.

Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Langsung Presiden

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyetujui rumusan baru dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yakni agar ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh Presiden RI.
- Advertisement -

Mendagri: Gubernur Jakarta Dipilih, Bukan Ditunjuk

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai membahas RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Isu terkait pengangkatan dan pemberhentian gubernur DKJ juga dibahas dalam rapat bersama pemerintah itu.

Televisi Digital Terestrial, Pahamkah Masyarakat?

Perkembangan Information and Communication Technology (ICT) di dunia telah melahirkan berbagai inovasi teknologi baru termasuk dalam bidang penyiaran. Saat ini banyak negara telah menerapkan sistem teknologi digital untuk penyiaran televisi terestrial karena mampu mengefisienkan penggunaan spektrum frekuensi radio.
- Advertisement -

Berita Terbaru