Pilkades sebagai demokratisasi desa berarti upaya untuk menggerakkan demokrasi dalam kekhasan desa itu dengan semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa. Alpanya perhatian pada rezim pilkades menjadi kelemahan tersendiri terhadap pengakuan demokratisasi masyarakat desa. Padahal jika menggunakan konsep the living constitution, kedudukan masyarakat desa dengan segala sistem pemerintahan di dalamnya diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR merumuskan ulang parliamentary threshold atau ambang batas parlemen untuk pemilu ke depan. Perintah MK itu tertuang dalam putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan di Gedung MK Jakarta, Kamis (29/2).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkenalkan momen pemilu ke negara-negara sahabat. Kemarin (14/2) KPU mengadakan Indonesia Election Visit Program (IEVP) dengan mengajak para perwakilan sejumlah negara menyaksikan pemungutan suara di berbagai lokasi.
Demokrasi kita, hari ini sudah tidak murni lagi namun sudah bercampur dengan anomali-anomali kepentingan oligarki dan kelanggengan kekuasaan. Hal ini memicu guru-guru besar dari berbagai perguruan tinggi bersuara. Mereka adalah tokoh dari kampus-kampus ternama di Indonesia. Mulai dari Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo.
