DBH

Bupati Siak Afni menemui Wapres Gibran di Pekanbaru untuk memperjuangkan hak Dana Bagi Hasil daerah penghasil SDA yang dipangkas pemerintah pusat.

FITRA Riau kritik pemangkasan TKD 25% di RAPBN 2026. APBD seluruh daerah Riau tertekan, layanan publik terancam, dan ketimpangan fiskal makin lebar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau terus menyoroti potensi pendapatan daerah di Bumi Lancang Kuning. Salah satunya adalah Dana Bagi Hasil (DBH), denda keterlanjuran Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini langsung disetorkan ke pusat. Padahal, hutan yang menjadi objek HGU sudah terlanjur rusak ada di Provinsi Riau.