Rokan Hulu (RIAUPOS.CO) – kembali mendapat dukungan program strategis dari Pemerintah Pusat. Tahun ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan dukungan anggaran sebesar Rp7,7 miliar untuk penanganan kawasan kumuh di Danau Dipo dan Boncah Balong, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan.

Dukungan anggaran tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatra III Yenni Syofwan Mora ST MSi kepada Bupati Rokan Hulu Anton ST MM di ruang rapat rumah dinas bupati, Senin (4/8).

‘’Alhamdulillah, melalui kerja keras tim Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kabupaten Rohul berhasil memenuhi semua syarat yang ditetapkan Kementerian PKP. Hasilnya, kita mendapat dukungan anggaran Rp7,7 miliar untuk penanganan kawasan kumuh Danau Dipo dan Boncah Balong. Ini bukan sekadar program fisik, tapi wujud komitmen bersama menciptakan lingkungan yang lebih baik, sehat, tertata, dan berpihak pada masyarakat,’’ ungkap Bupati kepada wartawan, Senin (4/8).

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah asisten, kepala OPD, Kasi Wilayah Balai P3KP Sumatera III, Camat Kepenuhan Gustia Hendri, Lurah Kepenuhan Tengah Muhammad Arif Bakhtiar SKM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan warga Danau Dipo Boncah Balong.

Bupati menegaskan kawasan Danau Dipo Boncah Balong memang selama ini menghadapi berbagai persoalan serius, seperti kondisi jalan lingkungan yang rusak, akses air bersih yang terbatas, drainase dan pengelolaan sampah belum optimal serta minimnya ruang terbuka dan sistem proteksi kebakaran.

Oleh karena itu, lanjutnya, program dari Balai P3KP Sumatera III ini, akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase, pembangunan TPS3R (pengolahan sampah reduce reuse recycle) serta pembangunan pedestrian.

Anton yang juga Mantan Kadis Perkim Rohul itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dan mendukung pelaksanaan program pembangunan yang akan dilelang dan dilaksanakan oleh Balai P3KP Sumatra III.

Bupati menyampaikan harapan kepada Kementerian PKP, agar ke depan Rohul kembali mendapat program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), mengingat data rumah tidak layak huni (RTLH) di Rohul telah dipadupadankan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).(adv)

Rokan Hulu (RIAUPOS.CO) – kembali mendapat dukungan program strategis dari Pemerintah Pusat. Tahun ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan dukungan anggaran sebesar Rp7,7 miliar untuk penanganan kawasan kumuh di Danau Dipo dan Boncah Balong, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan.

Dukungan anggaran tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatra III Yenni Syofwan Mora ST MSi kepada Bupati Rokan Hulu Anton ST MM di ruang rapat rumah dinas bupati, Senin (4/8).

‘’Alhamdulillah, melalui kerja keras tim Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kabupaten Rohul berhasil memenuhi semua syarat yang ditetapkan Kementerian PKP. Hasilnya, kita mendapat dukungan anggaran Rp7,7 miliar untuk penanganan kawasan kumuh Danau Dipo dan Boncah Balong. Ini bukan sekadar program fisik, tapi wujud komitmen bersama menciptakan lingkungan yang lebih baik, sehat, tertata, dan berpihak pada masyarakat,’’ ungkap Bupati kepada wartawan, Senin (4/8).

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah asisten, kepala OPD, Kasi Wilayah Balai P3KP Sumatera III, Camat Kepenuhan Gustia Hendri, Lurah Kepenuhan Tengah Muhammad Arif Bakhtiar SKM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan warga Danau Dipo Boncah Balong.

Bupati menegaskan kawasan Danau Dipo Boncah Balong memang selama ini menghadapi berbagai persoalan serius, seperti kondisi jalan lingkungan yang rusak, akses air bersih yang terbatas, drainase dan pengelolaan sampah belum optimal serta minimnya ruang terbuka dan sistem proteksi kebakaran.

Oleh karena itu, lanjutnya, program dari Balai P3KP Sumatera III ini, akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase, pembangunan TPS3R (pengolahan sampah reduce reuse recycle) serta pembangunan pedestrian.

Anton yang juga Mantan Kadis Perkim Rohul itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dan mendukung pelaksanaan program pembangunan yang akan dilelang dan dilaksanakan oleh Balai P3KP Sumatra III.

Bupati menyampaikan harapan kepada Kementerian PKP, agar ke depan Rohul kembali mendapat program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), mengingat data rumah tidak layak huni (RTLH) di Rohul telah dipadupadankan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).(adv)