SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Capaian realisasi investasi Kabupaten Kepulauan Meranti sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif dan menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Atas capaian tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menaikkan target investasi Kepulauan Meranti hingga Rp1,5 triliun pada periode berikutnya.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Meranti, realisasi investasi pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp243,9 miliar atau 151,50 persen dari target kabupaten. Sementara jika dibandingkan dengan target provinsi, capaian investasi Meranti tercatat menembus 127,99 persen.

Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Meranti Istiqomah SE MSi menyebutkan, capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi daerah. Hal ini sekaligus menandai pemulihan investasi setelah sempat mengalami perlambatan pada periode 2023–2024.

“Tahun 2025 ini terlihat pemulihan yang cukup kuat. Realisasi investasi tidak hanya melampaui target kabupaten, tetapi juga target provinsi. Inilah yang menjadi dasar Pemprov Riau menaikkan target investasi Meranti menjadi Rp1,5 triliun,” ujar Istiqomah.

Menurutnya, peningkatan realisasi investasi tidak terlepas dari perbaikan sistem pelayanan perizinan melalui penerapan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta peraturan turunannya.

“Seluruh perizinan kini mengacu pada perizinan berbasis risiko. Untuk usaha berisiko rendah cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara usaha berisiko menengah dan tinggi melalui pemenuhan standar serta izin operasional. Skema ini mempercepat proses dan menurunkan biaya administrasi bagi investor,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong sinkronisasi perencanaan investasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Langkah ini dilakukan agar setiap investasi yang masuk sesuai zonasi dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Dengan meningkatnya target investasi dari Pemprov Riau, DPMPTSP menilai dibutuhkan dukungan lintas sektor, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat, terutama dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis seperti pelabuhan, listrik, dan akses logistik.

“Target Rp1,5 triliun ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Jika infrastruktur dan dukungan sektor lain tidak dipercepat tentu akan berat. Namun bila semua pihak bergerak bersama, ini bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi Meranti,” tutupnya. (wir)

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Capaian realisasi investasi Kabupaten Kepulauan Meranti sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif dan menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Atas capaian tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menaikkan target investasi Kepulauan Meranti hingga Rp1,5 triliun pada periode berikutnya.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Meranti, realisasi investasi pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp243,9 miliar atau 151,50 persen dari target kabupaten. Sementara jika dibandingkan dengan target provinsi, capaian investasi Meranti tercatat menembus 127,99 persen.

Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Meranti Istiqomah SE MSi menyebutkan, capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi daerah. Hal ini sekaligus menandai pemulihan investasi setelah sempat mengalami perlambatan pada periode 2023–2024.

“Tahun 2025 ini terlihat pemulihan yang cukup kuat. Realisasi investasi tidak hanya melampaui target kabupaten, tetapi juga target provinsi. Inilah yang menjadi dasar Pemprov Riau menaikkan target investasi Meranti menjadi Rp1,5 triliun,” ujar Istiqomah.

Menurutnya, peningkatan realisasi investasi tidak terlepas dari perbaikan sistem pelayanan perizinan melalui penerapan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta peraturan turunannya.

“Seluruh perizinan kini mengacu pada perizinan berbasis risiko. Untuk usaha berisiko rendah cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara usaha berisiko menengah dan tinggi melalui pemenuhan standar serta izin operasional. Skema ini mempercepat proses dan menurunkan biaya administrasi bagi investor,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong sinkronisasi perencanaan investasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Langkah ini dilakukan agar setiap investasi yang masuk sesuai zonasi dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Dengan meningkatnya target investasi dari Pemprov Riau, DPMPTSP menilai dibutuhkan dukungan lintas sektor, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat, terutama dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis seperti pelabuhan, listrik, dan akses logistik.

“Target Rp1,5 triliun ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Jika infrastruktur dan dukungan sektor lain tidak dipercepat tentu akan berat. Namun bila semua pihak bergerak bersama, ini bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi Meranti,” tutupnya. (wir)