BANGKINANG (RIAUPOS.CO) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan (Diskes) Kampar di ruang Komisi II, Senin (11/4).
RDP yang langsung dipimpin Ketua Komisi II Habiburrahman didampingi Sekretaris Rofi Siregar beserta anggota, sementara Diskes Kampar tampak hadir Kepala Dinas (Kadis) dr Zulhendra beserta jajarannya.
"Hearing kita pada hari ini dengan Diskes selain silaturahmi dengan Kadisnya yang baru dr Zulhendra juga membahas berbagai permasalahan dan program Diskes Kampar di 2022 ini," ujarnya Habib.
Selain itu, Komisi II juga memperkenalkan diri karena baru selesai melakukan rolling alat kelengkapan dewan.
"Pada intinya saya dan teman-teman berharap ke depannya ditingkatkan lagi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, dan kita juga sangat menyayangkan standar pelayanan minimum (SPM) yang selama ini tidak pernah tercapai walaupun sudah beberapa kali ganti Kadis jangankan 50 persen tetapi di bawah itu," sebutnya.
Terkait hal ini lanjut Habib, kadis sudah berjanji akan mengevaluasi permasalahan-permasalahan ini. "Hal lain yang dibahas adalah terkait Puskesmas Kubang, Puskesmas Kuntu yang pengerjaannya dihentikan, Insya Allah akan dilanjutkan pada 2023 mendatang dengan mengunakan dana APBD Kampar dan juga permasalahan pemerataan nakes," kata Habib.
Untuk permasalahan pengelolaan ambulans desa Komisi II mengimbau agar dibuatkan MoU antara Puskesmas dan desa agar pelayanan ambulan sesuai dengan harapan masyarakat Kampar.
Sementara itu, Kadiskes Kampar dr Zulhendra menuturkan, untuk pemerataan tenaga kesehatan di setiap Puskesmas, pertama kali akan lihat dulu regulasinya.
"Kita pertama kali akan melihat regulasinya dulu kemudian melakukan pendekatan kepada para Nakes. Terkait adanya alat-alat kesehatan yang tidak bisa difungsikan, ke depannya kita akan melaksanakan Bimtek untuk Nakes yang bertugas di Puskesmas tersebut. Karena terkadang ada alat baru yang belum tau penggunaannya," ucap Zulhendra.
Kadis juga berjanji akan melakukan evaluasi ke depannya terkait pencapaian SPM yang masih di bawah 50 persen di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.(gem)
Laporan KAMARUDDIN, Bangkinang
