PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Komisi V DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Rabu (6/5/2020). Rapat tertutup itu membahas kesiapan pemprov dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah diajukan Gubernur Riau.
Tampak hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Yan Prana beserta beberapa orang kepala dinas dan Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy M Yatim berikut anggota komisi.
Sejak awal rapat dimulai, pihak protokol DPRD tidak memberi izin wartawan untuk melakukan peliputan. Hingga akhirnya, Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy M Yatim keluar dari ruang rapat, untuk memberikan keterangan kepada wartawan.
Eddy menyebut, pertemuan membahas kesiapan pemprov dalam menerapkan PSBB. Pihaknya khawatir, penerapan PSBB akan memperburuk kondisi masyarakat dikarenakan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan.
"Tadi Dr Arnita (anggota Komisi V, red) mengatakan sudah lihat langsung, ada yang menyaksikan orang makan dari tong (sampah, red). Ini kan mengkhawatirkan. Nah dengan kondisi seperti ini, jika dilakukan PSBB macam mana? Provinsi perannya seperti apa?" ujar Eddy M Yatim.
Hasil rapat sementara, pihaknya mendapat keluhan dari pemprov perihal data masyarakat yang akan digunakan untuk penyaluran bantuan. Data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Politisi Demokrat itu mengungkap, data pemprov berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS), yang berisi daftar masyarakat miskin dan rentan miskin.
"Sedangkan dampak dari penerapan PSBB tidak hanya itu. Masyarakat dengan kondisi keuangan normal saja ikut terdampak. Nah ini bagaimana? Ini yang kami pertanyakan ke pemprov," sambungnya.
Hingga berita ini ditulis, rapat yang diadakan di ruang medium gedung DPRD Riau itu masih berlangsung. Bahkan informasi yang didapat Riaupos.co, rapat akan berlangsung hingga malam hari. Beberapa petugas tampak membawa makanan yang dipersiapkan untuk berbuka puasa.
Laporan: Afiat Ananda (Pekanbaru)
Editor: Hary B Koriun
