JAKARTA DAN PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Arab Saudi mengizinkan umrah bisa menggunakan berbagai jenis visa. Pengumuman terbaru itu diharapkan bisa memudahkan tiap individu untuk melakukan ibadah haji kecil.
’’Pendatang dari mana saja dan dengan visa apa pun bisa menunaikan umrah dengan mudah dan nyaman,’’ kata Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melalui akun resmi X dilansir dari Gulf News, Selasa (30/4).
Kementerian menekankan, ibadah umrah dapat diakses oleh pemegang semua visa, termasuk visa pribadi, keluarga, transit, tenaga kerja, dan e-visa. ’’Apapun jenis visanya, Anda bisa melakukan umrah,’’ tambahnya.
Jemaah didorong untuk menggunakan Aplikasi Nusuk untuk mendapatkan izin umrah dan mematuhi waktu yang ditentukan untuk ibadah di Masjidilharam, Makkah.
Platform Nusuk memfasilitasi berbagai prosedur, termasuk pengaturan akomodasi bagi umat Islam yang berencana melakukan umrah dan mengunjungi Madinah.
Dalam beberapa bulan terakhir, Kerajaan Arab Saudi telah memperkenalkan sejumlah fasilitas bagi umat Islam luar negeri untuk datang ke negara tersebut untuk melakukan umrah.
Inisiatif ini bertujuan untuk mengakomodasi jutaan umat Islam di seluruh dunia yang melakukan umrah, terutama mereka yang mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam ibadah haji tahunan karena kendala fisik atau keuangan.
Peningkatan terkini termasuk dengan kebijakan memperpanjang durasi visa umrah dari 30 menjadi 90 hari, memungkinkan masuk melalui semua pelabuhan darat, udara, dan laut, dan menghilangkan persyaratan bagi jamaah perempuan untuk didampingi oleh wali laki-laki. Selain itu, ekspatriat di negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk dan pemegang visa Schengen, AS, dan Inggris kini dapat membuat janji umrah melalui Aplikasi Nusuk sebelum tiba di Arab Saudi.
Sementara itu di sela kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Bin Fawzan Al Rabiah tidak hanya membicarakan urusan penyelenggaraan haji. Lebih dari itu dia juga menyampaikan beberapa catatan terkait pelaksanaan ibadah umrah.
Di antaranya tentang banyaknya jumlah jemaah umrah dari Indonesia dalam setahun terakhir. ’’Pada tahun 1445 hijriah ini, jumlah jemaah umrah yang datang dari Indonesia sangat besar sekali. Yaitu lebih dari 1,2 juta orang,’’ katanya usai bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (30/4).
Selain itu Tawfiq juga menuturkan rencana penyelenggaraan umrah tahun ini untuk masyarakat Indonesia. Dia menjelaskan Pemerintah Saudi memberikan izin masuk bagi jemaah umrah asal Indonesia, lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. ’’Yaitu mulai tanggal 14 Zulhijah,’’ tuturnya.
Jadi setelah selesainya rangkaian utama ibadah haji, Pemerintah Arab Saudi langsung membuka akses jemaah umrah dari Indonesia mulai 14 Zulhijah. Untuk diketahui, pada 14 Zulhijah ini, misi pemulangan haji Indonesia masih berlangsung. Jadi nantinya jemaah umrah akan bertemu dengan jemaah haji di sana.
Tawfiq mengatakan layanan pembukaan akses umrah untuk Indonesia yang lebih cepat itu, bukan tanpa alasan. Di antaranya adalah untuk efektivitas penerbangan haji. Nanti pesawat yang terbang menjemput kepulangan jemaah haji, tidak akan kosong. Mereka bisa membawa jemaah umrah. Harapannya bisa membawa efisiensi dalam pengelolaan biaya haji.
Tepung Tawar 75 Petugas Haji Riau
Tepuk tepung tawar mewarnai acara konsolidasi dan tasyakuran keberangkatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kelompok Terbang (Kloter), PPIH Arab Saudi, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Bimbingan Ibadah (Bimbad) Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Riau, Senin (29/4).
Tepuk tepung tawar dimulai oleh oleh Plt Kakanwil Kemenag Riau Dr H Muliardi MPd, Plt Kabag TU Dr H Rahmat Suhadi M Pd, dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Drs H Syahrudin MSy. Dengan dihadiri dan disaksikan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Dr H Zulfadli Lc MA, seluruh petugas haji, pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil Kemenag Riau.
Muliardi dalam sambutannya menyampaikan, petugas haji pasca Covid 19 menghadapi tuntutan tugas yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Petugas dituntut untuk tidak pernah melepaskan seragam dan memegang teguh jati diri seorang petugas, yaitu berkomitmen siap untuk melayani jemaah 24 jam, siap untuk tidak berhaji, siap untuk tidak membawa barang- barang melebihi maskapai, siap untuk tidak memahrami dan dimahrami, siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab, siap memakai pakaian petugas, siap membina, melindungi dan melayani.
“Petugas haji harus memiliki kemampuan dalam bekerja dan memiliki pengetahuan tentang Ibadah haji. Jadi saat bertugas kalau ada jemaah yang bertanya tidak ada kata tidak tahu terhadap semua tugas dan fungsi yang ada di kloter atau sektor,” ujar Muliardi Selasa (30/4). “Laksanakan tugas sepenuh haji. Jaga nama baik daerah Riau,” pesannya.
Sementara itu Syahrudin mengatakan, petugas haji yang akan berangkat menjalankan tugas tahun 2024 merupakan orang- orang pilihan, dari 600 orang yang mendaftar di Riau, baik petugas haji kloter, non-kloter maupun petugas haji daerah.
“Dari 600 yang mendaftar sebagai petugas haji hanya sebanyak 75 orang. Terdiri dari Petugas Haji Daerah (PHD) 35 orang, Pembimbing KBIHU 4 orang, PPIH Arab Saudi 11 orang, dan PPIH Kloter sebanyak 75 orang. Ini tidak termasuk petugas kesehatan,” jelas Syahrudin.
Ia berharap, dengan terpilihnya menjadi petugas, petugas haji Riau hendaknya dapat menjalankan amanah yang diberikan negara, pelayanan tahun 2024 harus lebih baik dari tahun sebelumnya. “Jangan jadikan ini kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi gunakan ini kesempatan untuk mengabdi dan melayani,” tegasnya.
Koordinator Kegiatan, Zulfadli menambahkan, konsolidasi dan silaturahmi petugas haji Provinsi Riau lahir dari ide dan keinginan dari petugas untuk saling mengenal sebelum berangkat bertugas ke Tanah Suci. Dengan harapan lahir keakraban dan saling komunikasi terkait dengan upaya memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. “Kegiatan ini terselenggara secara swadaya karena tidak ada anggarannya di DIPA, dari petugas untuk petugas,” ucapnya.
Zulfadli mengatakan, tepuk tepung tawar merupakan salah satu rangkaian kegiatan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dengan memohon restu agar kepada orang yang lebih tua/dituakan agar selamat dan berhasil dalam melaksanakan sebuah tugas.
Terima Menteri Haji dan Umrah Saudi
Panjangnya antrean haji, jadi salah satu poin pembicaraan pertemuan Wapres Ma’ruf Amin dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Bin Fawzan Al Rabiah di Jakarta, Selasa (30/4). Saat ini antrean haji terpanjangnya di Kabupaten Bantaeng yaitu 47 tahun. Idealnya antrean haji tidak lebih dari lima tahun, seperti pada masa lalu.
Pertemuan antara Ma’ruf Amin dengan Menteri Tawfiq berlangsung tertutup di Kompleks Istana Wakil Presiden. Usai pertemuan, Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menyampaikan beberapa poin pembicaraan. Dia menekankan bahwa salah satu pokok pembicaraan adalah soal kuota haji Indonesia.
Untuk itu Ma’ruf Amin berharap Pemerintah Saudi terus memberikan tambahan kuota haji untuk Indonesia. Dengan tambahan kuota haji yang berkelanjutan itu, diharapkan antreran jemaah haji di Indonesia akan kembali normal seperti dahulu. ’’Atau dengan masa tunggu tidak lebih dari lima tahun,’’ katanya.
Masduki mengatakan, Ma’ruf Amin mewakili bangsa Indonesia tetap menyampaikan terima kasih terhadap tambahan kuota haji tahun ini. Seperti diketahui, tambahan kuota haji tahun ini sebanyak 20 ribu kursi. Tambahan kuota ini meningkat 100 persen dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sebab biasanya Pemerintah Saudi memberikan kuota tambahan 10 ribu kursi saja.
Dengan tambahan kuota haji itu, tahun ini Indonesia memberangkatan 241 ribu jemaah. Jumlah ini merupakan rekor pemberangkatan haji terbanyak dari Indonesia sepanjang masa. Masduki mengatakan adanya tambahan kuota haji itu, menjadi solusi masalah antrean haji yang sangat panjang.
Menurut dia dengan adanya tambahan kuota haji yang semakin lama kian bertambah, diharapkan dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan, antrean haji di Indonesia tidak terlalu panjang. Masduki mengatakan rata-rata untuk Pulau Jawa, antrean hajinya sudah mencapai 20 tahun. Bahkan untuk daerah-daerah tertentu ada yang sudah di atas 30 tahun bahkan lebih dari 40 tahun.
Masduki menceritakan panjangnya antrean haji, merupakan salah satu keluhan masyarakat yang kerap disampaikan ketika Wapres berkunjung ke daerah. ’’Selalu menjadi pertanyaan (di daerah), apakah kami ini bisa naik haji. Atau kami sudah wafat terlebih dahulu, sebelum waktu haji itu datang,’’ tuturnya.
Selain membahas soal kuota, pertemuan itu juga membicarakan mengenai penyelenggaraan haji secara umum, termasuk upaya peningkatan kualitas manajemen dan pelaksanaan haji di lapangan. Ma’ruf Amin mengharapkan Pemerintah Saudi memperkuat koordinasi dengan pemerintah Indonesia. Sehingga pelaksanaan haji lebih baik dan semakin efisien. Serta tidak memberatkan dari aspek pembiayaannya.
Urusan biaya haji itu sangat penting. Pasalnya saat ini Saudi sedang gencar meningkatkan pemasukan dari sektor pariwisata, termasuk pelaksanaan rukun Islam kelima itu. Upaya itu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi mereka terhadap sektor minyak. ’’Apapun itu adalah hal yang wajar,’’ jelasnya.
Yang terpenting kedua negara bisa bekerja sama dengan baik. Indonesia sebagai negara pengirim jemaah, bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sedangkan Saudi selaku tuan rumah, juga sama-sama menjalankan perannya secara optimal.
Pada kesempatan yang sama Menteri Tawfiq mengatakan persiapan penyelenggaraan haji 2024 sudah digeber sejak dini. Sehingga persiapannya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Apalagi tahun ini kuota haji Indonesia meningkat menjadi 214 ribu orang.
Dia mengungkapkan sampai kemarin sudah menerbitkan visa haji untuk 171 ribuan jemaah haji Indonesia. Jumlah itu setara dengan sekitar 70 persen total jemaah haji. Dia berharap sisa visa yang masih proses, bisa tuntas dalam satu pekan ke depan. Sehingga dalam pelaksanaan pemberangkatan nanti tidak ada masalah.
Selain itu Tawfiq mengatakan Indonesia menjadi negara dengan jumlah jemaah yang paling banyak untuk pelayanan fast track. Dia mengatakan tahun ini sekitar 120 ribu jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan fast track. Yaitu dari embarkasi Jakarta, Solo, dan Surabaya.
Dengan layanan fast track tersebut, setibanya di Saudi jemaah bisa langsung menuju bus. Jemaah tidak perlu melalui proses imigrasi lagi. Pasalnya urusan imigrasi sudah diselesaikan di Indonesia atau pra keberangkatan.
Perketat Regulasi Visa untuk Haji
Sebelum bertemu dengan Wapres Ma’ruf Amin, Menteri Tawfiq menggelar rapat persiapan haji dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pertemuan tertutup itu berlangsung sekitar satu jam. Setelah selesai, kedua menteri memberikan pemaparan singkat kepada wartawan.
Yaqut mengatakan Pemerintah Arab Saudi tahun ini menerapkan sejumlah peraturan yang memudahkan bagi jemaah Indonesia. Diantaranya terkait dengan sistem penerbitan visa dan beberapa akses lainnya. Tetapi di sisi lain, Pemerintah Saudi bakal memperkuat regulasi visa untuk berhaji. ’’Untuk berhaji, hanya bisa menggunakan visa haji atau visa mujamalah. Yang resmi diterbitkan Kerajaaan Saudi,’’ tuturnya.
Untuk itu Yaqut menekankan jangan coba-coba itu berhaji lewat jalur yang tidak resmi. Kalaupun lolos dari Indonesia, bakal terdeteksi oleh pemeriksaan di Saudi. Setiap orang yang kedapatan mencoba berhaji dengan visa ziarah, visa umal, atau sejenisnya akan ditangkap dan diproses secara hukum oleh Saudi.
Yaqut juga menyampaikan Majelis Ulama Arab Saudi baru saja menerbitkan fatwa terbaru mengenai penyelenggaraan atau ibadah haji. Diantara isi fatwanya adalah, siapapun yang menggunakan cara tidak sesuai prosedur, maka ibadah hajinya tidak sah. Dia berharap informasi mengenai pengetatan pemeriksaan visa haji tersebut, bisa diterima masyarakat Indonesia secara luas.
Menteri Tawfiq menegaskan bahwa pemerintahannya akan memperketat pengawasannya. Dia menegaskan bahwa penggunaan visa selain visa haji untuk berhaji, tidak akan ditoleransi. Bahkan akan mendapatkan sanksi berat seperti deportasi dan blacklist tidak boleh masuk ke Saudi untuk beberapa tahun ke depan.
’’Oleh sebab itu kami mengimbau, (media) memberikan informasi yang luas ke masyarakat,’’ katanya. Jangan sampai ada masyarakat yang tergiur dengan tawaran haji di luar prosedur pemerintah Indonesia. Biasanya iming-iming itu diikuti dengan tawaran haji tanpa antre. Tetapi harga yang ditawarkan bisa sampai setengah miliar rupiah.(dee/wan/das)
