Kamis, 26 Maret 2026
- Advertisement -

PPP Incar Ketua MPR

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Tak mau kalah dengan Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga ikut-ikutan mengincar kursi Ketua MPR RI. Pasalnya posisi Ketua DPR sudah dipastikan milik PDIP.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menegaskan, kemungkinan kecil partainya bisa mendapatkan jatah masuk dalam paket pimpinan DPR, karena perolehan suara di pemilu 2019, sehingga jumlah kursi di parlemen juga sangat turun.

“Karena itu partainya juga berminat bisa mendapatkan jatah kursi pimpinan MPR. Kita juga ingin diberi tempat, karena tidak mendapatkan tempat di DPR,” ujar Arsul kepada wartawan, Kamis (18/7).

Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, untuk bisa mewujudkan keinginan mendapatkan jatah kursi di MPR ini, PPP akan melakukan lobi-lobi politik dengan para ketua umum partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca Juga:  KPU di Riau Mulai Distribusikan Logistik Pemilu

“Cuma itu akan kami sampaikan baik-baik lah. Itu biar menjadi bahan musyawarah para ketua umum partai,” katanya.
Lebih lanjut, Arsul juga berharap partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin tidak gaduh di publik karena berebut kursi ketua MPR. Sebab dia menilai perebutan kursi tersebut malah membuat kisruh.

“Sebaiknya sesama anggota koalisi jangan menilai. Nanti malah kisruh,” ungkapnya.

Lebih baik, kata Arsul, paket pimpinan MPR lebih baik dibicarakan dalam forum ketua umum dengan Presiden Jokowi. Hal itu dilakukan supaya koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin tetap kompak di mata publik.

“Nanti malah menimbulkan ketidakharmonisan di antara partai Koalisi Indonesia Kerja,” pungkasnya.
Diketahui, adapun posisi ketua MPR tengah diperbutkan Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dua partai itu juga sudah melakukan lobi-lobi politik untuk bisa mendapatkannya. Misalnya saja Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang ‘ngotot’ bisa mendapatkan jatah tersebut.(jpg)

Baca Juga:  Karyono, Anak Muda yang Visioner dari Dapil Kuansing IV

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Tak mau kalah dengan Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga ikut-ikutan mengincar kursi Ketua MPR RI. Pasalnya posisi Ketua DPR sudah dipastikan milik PDIP.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menegaskan, kemungkinan kecil partainya bisa mendapatkan jatah masuk dalam paket pimpinan DPR, karena perolehan suara di pemilu 2019, sehingga jumlah kursi di parlemen juga sangat turun.

“Karena itu partainya juga berminat bisa mendapatkan jatah kursi pimpinan MPR. Kita juga ingin diberi tempat, karena tidak mendapatkan tempat di DPR,” ujar Arsul kepada wartawan, Kamis (18/7).

Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, untuk bisa mewujudkan keinginan mendapatkan jatah kursi di MPR ini, PPP akan melakukan lobi-lobi politik dengan para ketua umum partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca Juga:  MPR Komitmen Jalankan Politik Kebangsaan

“Cuma itu akan kami sampaikan baik-baik lah. Itu biar menjadi bahan musyawarah para ketua umum partai,” katanya.
Lebih lanjut, Arsul juga berharap partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin tidak gaduh di publik karena berebut kursi ketua MPR. Sebab dia menilai perebutan kursi tersebut malah membuat kisruh.

- Advertisement -

“Sebaiknya sesama anggota koalisi jangan menilai. Nanti malah kisruh,” ungkapnya.

Lebih baik, kata Arsul, paket pimpinan MPR lebih baik dibicarakan dalam forum ketua umum dengan Presiden Jokowi. Hal itu dilakukan supaya koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin tetap kompak di mata publik.

- Advertisement -

“Nanti malah menimbulkan ketidakharmonisan di antara partai Koalisi Indonesia Kerja,” pungkasnya.
Diketahui, adapun posisi ketua MPR tengah diperbutkan Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dua partai itu juga sudah melakukan lobi-lobi politik untuk bisa mendapatkannya. Misalnya saja Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang ‘ngotot’ bisa mendapatkan jatah tersebut.(jpg)

Baca Juga:  KPU Distribusikan Logistik dan APD Pilkada

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Tak mau kalah dengan Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga ikut-ikutan mengincar kursi Ketua MPR RI. Pasalnya posisi Ketua DPR sudah dipastikan milik PDIP.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menegaskan, kemungkinan kecil partainya bisa mendapatkan jatah masuk dalam paket pimpinan DPR, karena perolehan suara di pemilu 2019, sehingga jumlah kursi di parlemen juga sangat turun.

“Karena itu partainya juga berminat bisa mendapatkan jatah kursi pimpinan MPR. Kita juga ingin diberi tempat, karena tidak mendapatkan tempat di DPR,” ujar Arsul kepada wartawan, Kamis (18/7).

Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, untuk bisa mewujudkan keinginan mendapatkan jatah kursi di MPR ini, PPP akan melakukan lobi-lobi politik dengan para ketua umum partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca Juga:  Ganjar Berjanji Hapus Kredit Macet Petani-Nelayan

“Cuma itu akan kami sampaikan baik-baik lah. Itu biar menjadi bahan musyawarah para ketua umum partai,” katanya.
Lebih lanjut, Arsul juga berharap partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin tidak gaduh di publik karena berebut kursi ketua MPR. Sebab dia menilai perebutan kursi tersebut malah membuat kisruh.

“Sebaiknya sesama anggota koalisi jangan menilai. Nanti malah kisruh,” ungkapnya.

Lebih baik, kata Arsul, paket pimpinan MPR lebih baik dibicarakan dalam forum ketua umum dengan Presiden Jokowi. Hal itu dilakukan supaya koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin tetap kompak di mata publik.

“Nanti malah menimbulkan ketidakharmonisan di antara partai Koalisi Indonesia Kerja,” pungkasnya.
Diketahui, adapun posisi ketua MPR tengah diperbutkan Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dua partai itu juga sudah melakukan lobi-lobi politik untuk bisa mendapatkannya. Misalnya saja Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang ‘ngotot’ bisa mendapatkan jatah tersebut.(jpg)

Baca Juga:  40 Hari Kampanye, 1.315 Kasus Pelanggaran Prokes

 

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari