JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kepala staf kepresidenan Jenderal (pur) Moeldoko meyakini masih ada dalang atau aktor utama yang belum terungkap dalam kasus dugaan rencana pembunuhan empat tokoh nasional yang melibatkan Mayjen (pur) Kivlan Zein dan politikus Habil Marati. Bisa jadi, Kivlan dan Habil hanya kaki tangan.

Moeldoko mengatakan bahwa pernyataan pihak kepolisian terkait pelaku kerusuhan pada 21-22 Mei lalu sebatas permukaan. Sebab, yang diungkap polisi sebetulnya sebatas asal usul senjata. Belum sampai ke dalang di balik peristiwa tersebut. ”Jadi, kemarin belum sampai ke dalang kerusuhannya. Kemarin lebih mengungkap asal usul senjata dan mau dipakai apa senjata itu,” ujarnya di kantor staf kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/6).

Mantan panglima TNI tersebut menyebutkan bahwa potensi adanya sosok yang lebih tinggi dari Kivlan Zein dan Habil Marati masih terbuka. ”Ya, bisa ada. Bisa. Bagaimana nanti hasil investigasi berikutnya,” imbuh dia.

Moeldoko menambahkan, mengungkap identitas aktor utama tidaklah mudah. Polisi membutuhkan waktu untuk membongkarnya. ”Nanti ketahuan siapa yang sesungguhnya. Ini masih proses. Hanya memakan waktu,” tuturnya

Karena itu, Moeldoko juga meminta publik tidak mudah melakukan labelisasi dalam situasi seperti ini. Sebab, itu bisa mengacaukan situasi. Salah satunya menyangkut Tim Mawar yang dikait-kaitkan. Dia menegaskan, tim tersebut sudah dibubarkan. ”Tidak ada Tim Mawar. Kalau perorangannya enggak tahu, nanti polisi yang lebih tahu dari hasil penyidikan,” terangnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menambahkan, penyelidikan atau investigasi terhadap kerusuhan akan terus dilakukan. Menurut dia, masih ada sejumlah insiden yang belum klir. Khususnya terkait adanya sembilan korban meninggal akibat luka tembak.

Wiranto menuturkan, peristiwa penembakan sangat janggal. Sebab, dalam aksi damai, hubungan antara aparat dan massa sangat harmonis. ”Bahkan, buka puasa saja aparat keamanan kan dengan para pendemo sama-sama, sama-sama salat,,” ujarnya di kompleks istana kepresidenan Jakarta.

Masalahnya, jatuhnya korban justru terjadi saat malam. Kala itu kelompok perusuh mulai datang dan mengakibatkan bentrok hingga aksi penyerangan ke asrama Brimob di Petamburan. Bisa saja, kata dia, tembakan datang dari oknum yang sengaja membuat onar. ”Nah, sekarang korban inilah yang sedang kita dalami. Siapa yang menembak, tembakan dari mana,” terangnya.

Polri sempat menyebut bahwa korban tewas diduga merupakan perusuh. Namun, hal tersebut tidak lantas diterima, harus ada pembuktian. Desakan untuk itu muncul dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Mereka meminta Polri dan pemerintah mengusut secara tuntas, apa yang terjadi ketika kerusuhan. Tidak melulu memprioritaskan adanya percobaan pembunuhan terhadap empat pejabat publik yang diduga dilakukan Kivlan Zein. ”Di sisi lain, tewasnya sembilan warga dalam kerusuhan dan ratusan orang yang ditangkap juga sama pentingnya,” ucap Wakil Koordinator Kontras Feri Kusuma.

Feri menyebut rilis yang dilakukan Mabes Polri Selasa (11/6) tidak detail. Mereka hanya menjelaskan bahwa sembilan orang yang meninggal di kerusuhan itu merupakan perusuh. Hal tersebut tidak dilengkapi dengan bukti keterlibatan mereka dan bagaimana nyawa mereka terenggut. Misalnya, siapa yang menembak sembilan orang tersebut, hasil rekonstruksi TKP, uji balistik, dan bukti lainnya. ”Tanpa itu, hanya akan memunculkan asumsi di publik terkait dengan pelaku penembakan,” tegasnya.

Dalam beberapa kesempatan, Polri memang menyebutkan bahwa mereka tidak menggunakan peluru tajam. Tetapi, menggunakan peluru karet yang selongsongnya saja berlapis timah. Hal itu hanya diperkuat beberapa pernyataan warganet yang mendukung aksi aparat dalam memukul mundur para demonstran saat itu. Tanpa mengetahui dengan betul, jenis peluru apa yang benar-benar digunakan polisi.

Terlebih, ada korban di bawah umur. Kontras sangat mendesak polisi dan pemerintah untuk benar-benar fokus pada kasus secara keseluruhan. Tiga korban masih di bawah umur, yakni 15, 16, dan 17 tahun.

Staf Research and Development Kontras Rivanlee Anandar juga menjelaskan bagaimana seharusnya kasus itu bisa diselesaikan dengan mudah. Sebab, Polri memiliki data terkait siapa saja anggotanya yang bisa memegang senjata api. Lengkap dengan jenis senjata api apa saja yang mereka gunakan.

Karena itu, Kontras meminta Presiden Joko Widodo segera bergerak menangani kasus tersebut. Salah satunya dengan membentuk tim pencari fakta. Dengan begitu, kasus bisa diusut dengan tuntas, siapa saja yang mendalangi tewasnya para demonstran tersebut. Termasuk beberapa lembaga yang seharusnya ikut turun mendesak pemerintah. Contohnya, Komnas HAM, Ombudsman RI, LPSK, Komnas Perempuan, dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). ”Ini untuk mengukur seberapa jauh pemerintah mengedepankan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia,” tegas Feri.

Sementara itu, menanggapi Kontras, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menjelaskan, perlu dipahami bahwa polisi belum mengetahui secara keseluruhan tempat kejadian perkara (TKP) dan penyebab kematian para korban tersebut. ”Untuk awal masih diduga sebagai pelaku kerusuhan,” ujarnya.

Meski demikian, polisi tetap akan menelusuri di mana korban meninggal dan bagaimana peristiwanya serta mengetahui para saksinya. Hal tersebut menjadi titik awal penyelidikan kepolisian. ”Semua ada prosesnya,” ujarnya.

Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kepala staf kepresidenan Jenderal (pur) Moeldoko meyakini masih ada dalang atau aktor utama yang belum terungkap dalam kasus dugaan rencana pembunuhan empat tokoh nasional yang melibatkan Mayjen (pur) Kivlan Zein dan politikus Habil Marati. Bisa jadi, Kivlan dan Habil hanya kaki tangan.

Moeldoko mengatakan bahwa pernyataan pihak kepolisian terkait pelaku kerusuhan pada 21-22 Mei lalu sebatas permukaan. Sebab, yang diungkap polisi sebetulnya sebatas asal usul senjata. Belum sampai ke dalang di balik peristiwa tersebut. ”Jadi, kemarin belum sampai ke dalang kerusuhannya. Kemarin lebih mengungkap asal usul senjata dan mau dipakai apa senjata itu,” ujarnya di kantor staf kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/6).

- Advertisement -

Mantan panglima TNI tersebut menyebutkan bahwa potensi adanya sosok yang lebih tinggi dari Kivlan Zein dan Habil Marati masih terbuka. ”Ya, bisa ada. Bisa. Bagaimana nanti hasil investigasi berikutnya,” imbuh dia.

Moeldoko menambahkan, mengungkap identitas aktor utama tidaklah mudah. Polisi membutuhkan waktu untuk membongkarnya. ”Nanti ketahuan siapa yang sesungguhnya. Ini masih proses. Hanya memakan waktu,” tuturnya

- Advertisement -

Karena itu, Moeldoko juga meminta publik tidak mudah melakukan labelisasi dalam situasi seperti ini. Sebab, itu bisa mengacaukan situasi. Salah satunya menyangkut Tim Mawar yang dikait-kaitkan. Dia menegaskan, tim tersebut sudah dibubarkan. ”Tidak ada Tim Mawar. Kalau perorangannya enggak tahu, nanti polisi yang lebih tahu dari hasil penyidikan,” terangnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menambahkan, penyelidikan atau investigasi terhadap kerusuhan akan terus dilakukan. Menurut dia, masih ada sejumlah insiden yang belum klir. Khususnya terkait adanya sembilan korban meninggal akibat luka tembak.

Wiranto menuturkan, peristiwa penembakan sangat janggal. Sebab, dalam aksi damai, hubungan antara aparat dan massa sangat harmonis. ”Bahkan, buka puasa saja aparat keamanan kan dengan para pendemo sama-sama, sama-sama salat,,” ujarnya di kompleks istana kepresidenan Jakarta.

Masalahnya, jatuhnya korban justru terjadi saat malam. Kala itu kelompok perusuh mulai datang dan mengakibatkan bentrok hingga aksi penyerangan ke asrama Brimob di Petamburan. Bisa saja, kata dia, tembakan datang dari oknum yang sengaja membuat onar. ”Nah, sekarang korban inilah yang sedang kita dalami. Siapa yang menembak, tembakan dari mana,” terangnya.

Polri sempat menyebut bahwa korban tewas diduga merupakan perusuh. Namun, hal tersebut tidak lantas diterima, harus ada pembuktian. Desakan untuk itu muncul dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Mereka meminta Polri dan pemerintah mengusut secara tuntas, apa yang terjadi ketika kerusuhan. Tidak melulu memprioritaskan adanya percobaan pembunuhan terhadap empat pejabat publik yang diduga dilakukan Kivlan Zein. ”Di sisi lain, tewasnya sembilan warga dalam kerusuhan dan ratusan orang yang ditangkap juga sama pentingnya,” ucap Wakil Koordinator Kontras Feri Kusuma.

Feri menyebut rilis yang dilakukan Mabes Polri Selasa (11/6) tidak detail. Mereka hanya menjelaskan bahwa sembilan orang yang meninggal di kerusuhan itu merupakan perusuh. Hal tersebut tidak dilengkapi dengan bukti keterlibatan mereka dan bagaimana nyawa mereka terenggut. Misalnya, siapa yang menembak sembilan orang tersebut, hasil rekonstruksi TKP, uji balistik, dan bukti lainnya. ”Tanpa itu, hanya akan memunculkan asumsi di publik terkait dengan pelaku penembakan,” tegasnya.

Dalam beberapa kesempatan, Polri memang menyebutkan bahwa mereka tidak menggunakan peluru tajam. Tetapi, menggunakan peluru karet yang selongsongnya saja berlapis timah. Hal itu hanya diperkuat beberapa pernyataan warganet yang mendukung aksi aparat dalam memukul mundur para demonstran saat itu. Tanpa mengetahui dengan betul, jenis peluru apa yang benar-benar digunakan polisi.

Terlebih, ada korban di bawah umur. Kontras sangat mendesak polisi dan pemerintah untuk benar-benar fokus pada kasus secara keseluruhan. Tiga korban masih di bawah umur, yakni 15, 16, dan 17 tahun.

Staf Research and Development Kontras Rivanlee Anandar juga menjelaskan bagaimana seharusnya kasus itu bisa diselesaikan dengan mudah. Sebab, Polri memiliki data terkait siapa saja anggotanya yang bisa memegang senjata api. Lengkap dengan jenis senjata api apa saja yang mereka gunakan.

Karena itu, Kontras meminta Presiden Joko Widodo segera bergerak menangani kasus tersebut. Salah satunya dengan membentuk tim pencari fakta. Dengan begitu, kasus bisa diusut dengan tuntas, siapa saja yang mendalangi tewasnya para demonstran tersebut. Termasuk beberapa lembaga yang seharusnya ikut turun mendesak pemerintah. Contohnya, Komnas HAM, Ombudsman RI, LPSK, Komnas Perempuan, dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). ”Ini untuk mengukur seberapa jauh pemerintah mengedepankan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia,” tegas Feri.

Sementara itu, menanggapi Kontras, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menjelaskan, perlu dipahami bahwa polisi belum mengetahui secara keseluruhan tempat kejadian perkara (TKP) dan penyebab kematian para korban tersebut. ”Untuk awal masih diduga sebagai pelaku kerusuhan,” ujarnya.

Meski demikian, polisi tetap akan menelusuri di mana korban meninggal dan bagaimana peristiwanya serta mengetahui para saksinya. Hal tersebut menjadi titik awal penyelidikan kepolisian. ”Semua ada prosesnya,” ujarnya.

Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina