PDIP Kucurkan Rp17,6 Miliar, Hasto: Kader Jangan Cari Dana Keluar Mengatasnamakan Partai
BALI(RIAUPOS.CO) – PDI Perjuangan mengucurkan anggaran Rp 17,6 miliar untuk menggelar Kongres V di Sanur, Bali, Kamis (8/8) sampai Ahad (11/8).
Bendahara PDI Perjuangan Rudianto Tjen mengatakan, anggaran itu dikumpulkan secara gotong royong dari para kader.
“Jadi totalnya habis Rp 17,6 miliar, karena termasuk mengambil hotel,” kata Rudianto di Hotel Grand Inna, Sanur, Bali, Rabu (7/8).
- Advertisement -
Dia menyebut ada 13 hotel yang disewa selama kongres berlangsung. Penginapan itu untuk mengakomodasi 1.200 peserta yang hadir dalam hajatan partai, konsumsi, demokrasi dan atribut.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sejauh ini dana gotong royong untuk menggelar kongres masih cukup. Oleh karena itu, Hasto menekankan kadernya untuk tidak mengatasnamakan partai guna mencari-cari dana dari luar.
- Advertisement -
Menurut Hasto, instruksi ini bersifat mengikat dan tak boleh dilanggar semua kader partai. Karena pembiayaan sudah tercukupi. “Akan jadi tanggung jawab partai politik untuk melaporkan audit,” ujar Hasto. (tan/jpnn)
PDIP Kucurkan Rp17,6 Miliar, Hasto: Kader Jangan Cari Dana Keluar Mengatasnamakan Partai
BALI(RIAUPOS.CO) – PDI Perjuangan mengucurkan anggaran Rp 17,6 miliar untuk menggelar Kongres V di Sanur, Bali, Kamis (8/8) sampai Ahad (11/8).
Bendahara PDI Perjuangan Rudianto Tjen mengatakan, anggaran itu dikumpulkan secara gotong royong dari para kader.
“Jadi totalnya habis Rp 17,6 miliar, karena termasuk mengambil hotel,” kata Rudianto di Hotel Grand Inna, Sanur, Bali, Rabu (7/8).
Dia menyebut ada 13 hotel yang disewa selama kongres berlangsung. Penginapan itu untuk mengakomodasi 1.200 peserta yang hadir dalam hajatan partai, konsumsi, demokrasi dan atribut.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sejauh ini dana gotong royong untuk menggelar kongres masih cukup. Oleh karena itu, Hasto menekankan kadernya untuk tidak mengatasnamakan partai guna mencari-cari dana dari luar.
Menurut Hasto, instruksi ini bersifat mengikat dan tak boleh dilanggar semua kader partai. Karena pembiayaan sudah tercukupi. “Akan jadi tanggung jawab partai politik untuk melaporkan audit,” ujar Hasto. (tan/jpnn)
