SELATLANJANG(RIAUPOS.CO) – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar optimistis program tol laut hingga masuk Kepulauan Meranti dapat berjalan maksimal. Namun kondisi di lapangan, program tersebut dianggap gagal. Kondisi itu dipicu oleh minimnya kesiapan sejumlah fasilitas penunjang.
Tahapan terhadap progres atas program ini dibeberkan Syamsuar usai melantik dan mengukuhkan Permaskab Meranti masa bakti 2021-2026, Ahad (29/5/2022) lalu.
"Kami sudah mengajukan daerah yang berada di pulau terluar untuk masuk jaringan tol laut. Dan Kabupaten Kepulauan Meranti salah satu daerah yang disetujui atau sudah ditetapkan Pemerintah Pusat masuk jaringan tol laut. Jadi, mohon dukungan semua pihak karena ini semua menjadi kemudahan untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Syamsuar ketika itu.
Syamsuar juga mengungkapkan peran pemerintah daerah dan seluruh elemen terkait diperlukan dalam memfasilitasi program tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
"Jadi, jangan ada yang menolak nantinya. Kalau ada yang menolak, saya secara pribadi akan membawa permaidani untuk menemui pihak yang menolak itu," guraunya sembari tersenyum.
Tentu menurut Syamsuar dampak program ini dapat mempermudah komuditi yang masuk dan akan keluar dari Meranti khususnya, dan pada umumnya ke Riau.
Terganjal Insfrastruktur, Meranti Gagal Ambil Bagian Program Tol Laut
Terganjal infrastruktur, ternyata Kepulauan Meranti gagal ambil bagian terhadap program tol laut yang digagas Presiden RI Joko Widodo, melalui kementerian terkait.
Komisi ini disampaikan langsung Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Selatpanjang Capt Leonard Natal Siahaan kepada Riaupos.co.
"Untuk mengambil bagian dalam program ini, tentunya perlu segala persiapan yang cukup matang. Salah satunya ketersediaan seluruh fasilitas infrastruktur. Melihat dari kondisi saat ini, tampaknya kita belum siap untuk itu," ungkapnya.
Memang ia tak menyangkal program ini dianggap cukup positif dalam rangka penyetaraan disparitas seluruh logistik nasional. Karena biaya akomodasi embarkasi hingga dibarkasi, sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat. Begitu juga terhadap kelancaran distribusi.
Untuk itu, ia mengaku telah berupaya maksimal untuk menggambil kesempatan tersebut, namun gagal. Seperti semula, Pelabuhan I Pelaindo masuk sebagai alternatif pertama. Setelah dievaluasi, pelabuhan ini dianggap tidak memenuhi standar untuk memfasilifasi sandar container ship atau kapal peti kemas.
"Tadinya Pelabuhan Pelindo. Tapi, kondisi konstruksi saat ini tidak sangggup menampung aktivitas kapal kontainer. Kalaupun bisa direstrukturisasi, di sisi darat juga belum memadai. Apalagi kesiapan falisilitas untuk mobilisasi jalur darat. Jalan kita juga belum siap untuk angkutan ini," ujarnya.
Dengan demikian, Leo mengaku sudah bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Harapannya dapat ditindaklanjuti agar segala persiapan itu dapat dipenuhi secara bertahap oleh Pemdkab Kepulauan Meranti.
"Salah satu persiapan yang dimaksud menggesa lanjutan pembangunan Dorak Port yang saat ini masih menunggu proses peralihan hak atas lahan dari pemerintah derah kelada kami," ujarnya.
Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)
Editor: E Sulaiman
