JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah mencoba mewujudkan pemerataan pembangunan. Salah satunya dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan bahwa pembangunan IKN ini untuk menghindari pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa.

"Gagasan besar pembangunan IKN ini agar Indonesia tidak menjadi Jawasentris," ucapnya, kemarin (30/1).

Dengan pemindahan IKN ini diharapkan perputarab APBN, alokasi keuangan, dan kebijakan yang tadinya berpusat di Jawa dapat bergeser. Ngabalin menyatakan bahwa Jawa menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia. Dia menegaskan bahwa sebagian besar APBN berputar di Jawa. Dengan pembangunan ini maka paradigma tersebut bisa beralih.  

Pemerintah tengah bekerja keras dalam mengawal transformasi besar. Pemindahan IKN menjadi salah satunya. "Pemindahan IKN bukan sekadar pemindahan gedung," ungkap Presiden Joko Widodo pada kesempatan lain. Dia menegaskan bahwa pemindahan ini merupakan pemindahan cara kerja dan mindset dengan berbasis ekonomi modern.

"IKN akan dijadikan sebagai key case transformasi," tuturnya. Transformasi yang dimaksud antara lain di bidang lingkungan, cara kerja, bidang kesehatan, dan pendidikan. Hal ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menyisihkan Rp582 miliar pada tahun anggaran 2022 untuk mulai mencicil pembangunan sistem transportasi di Ibukota Negara (IKN).  

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, telah menyampaikan kebutuhan penambahan anggaran untuk persiapan dan pembangunan sektor transportasi IKN tahun 2022 kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. "Total kebutuhan pendanaannya mencapai Rp582,6 miliar untuk tahun 2022," kata Budi.

Budi mengakui bahwa sejauh ini fiskal pendanaan oleh APBN untuk pembangunan IKN sangat terbatas. Namun hal ini juga membuka ruang bagi pihak swasta/badan usaha dan masyarakat, untuk turut berperan membangun sektor transportasi IKN melalui skema Pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Budi mengatakan, sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa tujuan utama pembangunan IKN adalah untuk membangun kota baru yang cerdas, kompetitif di tingkat global, sebagai transformasi menuju negara yang berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau.

"Untuk mendukung pembangunan di kawasan IKN, kami telah siapkan konsep Smart City yang didukung oleh sistem transportasi dengan prinsip smart mobility," papar Budi.

Mantan Dirut PT Angkasa Pura II itu mengungkapkan, smart mobility akan mendukung kelancaran aksesibilitas dan mobilitas manusia maupun barang di IKN. Selain itu, faktor keramahan lingkungan juga akan menjadi pertimbangan utama.

Sistem transportasi IKN meliputi udara, laut dan darat. Dalam hal transportasi udara, akan dilakukan pengembangan bandara mengusung konsep Aerotropolis yang cerdas, terintegrasi, dan memperhatikan etika lingkungan.

Di sektor transportasi laut, akan dikembangkan penggunaan kapal autonomous untuk kapal penumpang maupun barang. Kemudian dibangun konsep smart port dan traffic separation scheme (TSS). Selanjutnya, di sektor transportasi darat akan dikembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan kendaraan autonomous untuk angkutan bus.

Saat ini di Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah prasarana transportasi yang akan mendukung konektivitas di IKN, seperti: Bandara di Balikpapan dan Samarinda, Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT).

Sementara di kawasan inti IKN sendiri, akan dibangun terminal tipe A, bus rapid transit (BRT), bandara khusus VVIP, kereta api perkotaan dan antarkota (Trans Kalimantan), intelligent transport system (ITS), dan lain sebagainya.(lyn/tau/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah mencoba mewujudkan pemerataan pembangunan. Salah satunya dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan bahwa pembangunan IKN ini untuk menghindari pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa.

"Gagasan besar pembangunan IKN ini agar Indonesia tidak menjadi Jawasentris," ucapnya, kemarin (30/1).

Dengan pemindahan IKN ini diharapkan perputarab APBN, alokasi keuangan, dan kebijakan yang tadinya berpusat di Jawa dapat bergeser. Ngabalin menyatakan bahwa Jawa menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia. Dia menegaskan bahwa sebagian besar APBN berputar di Jawa. Dengan pembangunan ini maka paradigma tersebut bisa beralih.  

Pemerintah tengah bekerja keras dalam mengawal transformasi besar. Pemindahan IKN menjadi salah satunya. "Pemindahan IKN bukan sekadar pemindahan gedung," ungkap Presiden Joko Widodo pada kesempatan lain. Dia menegaskan bahwa pemindahan ini merupakan pemindahan cara kerja dan mindset dengan berbasis ekonomi modern.

"IKN akan dijadikan sebagai key case transformasi," tuturnya. Transformasi yang dimaksud antara lain di bidang lingkungan, cara kerja, bidang kesehatan, dan pendidikan. Hal ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menyisihkan Rp582 miliar pada tahun anggaran 2022 untuk mulai mencicil pembangunan sistem transportasi di Ibukota Negara (IKN).  

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, telah menyampaikan kebutuhan penambahan anggaran untuk persiapan dan pembangunan sektor transportasi IKN tahun 2022 kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. "Total kebutuhan pendanaannya mencapai Rp582,6 miliar untuk tahun 2022," kata Budi.

Budi mengakui bahwa sejauh ini fiskal pendanaan oleh APBN untuk pembangunan IKN sangat terbatas. Namun hal ini juga membuka ruang bagi pihak swasta/badan usaha dan masyarakat, untuk turut berperan membangun sektor transportasi IKN melalui skema Pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Budi mengatakan, sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa tujuan utama pembangunan IKN adalah untuk membangun kota baru yang cerdas, kompetitif di tingkat global, sebagai transformasi menuju negara yang berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau.

"Untuk mendukung pembangunan di kawasan IKN, kami telah siapkan konsep Smart City yang didukung oleh sistem transportasi dengan prinsip smart mobility," papar Budi.

Mantan Dirut PT Angkasa Pura II itu mengungkapkan, smart mobility akan mendukung kelancaran aksesibilitas dan mobilitas manusia maupun barang di IKN. Selain itu, faktor keramahan lingkungan juga akan menjadi pertimbangan utama.

Sistem transportasi IKN meliputi udara, laut dan darat. Dalam hal transportasi udara, akan dilakukan pengembangan bandara mengusung konsep Aerotropolis yang cerdas, terintegrasi, dan memperhatikan etika lingkungan.

Di sektor transportasi laut, akan dikembangkan penggunaan kapal autonomous untuk kapal penumpang maupun barang. Kemudian dibangun konsep smart port dan traffic separation scheme (TSS). Selanjutnya, di sektor transportasi darat akan dikembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan kendaraan autonomous untuk angkutan bus.

Saat ini di Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah prasarana transportasi yang akan mendukung konektivitas di IKN, seperti: Bandara di Balikpapan dan Samarinda, Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT).

Sementara di kawasan inti IKN sendiri, akan dibangun terminal tipe A, bus rapid transit (BRT), bandara khusus VVIP, kereta api perkotaan dan antarkota (Trans Kalimantan), intelligent transport system (ITS), dan lain sebagainya.(lyn/tau/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah mencoba mewujudkan pemerataan pembangunan. Salah satunya dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan bahwa pembangunan IKN ini untuk menghindari pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa.

"Gagasan besar pembangunan IKN ini agar Indonesia tidak menjadi Jawasentris," ucapnya, kemarin (30/1).

Dengan pemindahan IKN ini diharapkan perputarab APBN, alokasi keuangan, dan kebijakan yang tadinya berpusat di Jawa dapat bergeser. Ngabalin menyatakan bahwa Jawa menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia. Dia menegaskan bahwa sebagian besar APBN berputar di Jawa. Dengan pembangunan ini maka paradigma tersebut bisa beralih.  

Pemerintah tengah bekerja keras dalam mengawal transformasi besar. Pemindahan IKN menjadi salah satunya. "Pemindahan IKN bukan sekadar pemindahan gedung," ungkap Presiden Joko Widodo pada kesempatan lain. Dia menegaskan bahwa pemindahan ini merupakan pemindahan cara kerja dan mindset dengan berbasis ekonomi modern.

"IKN akan dijadikan sebagai key case transformasi," tuturnya. Transformasi yang dimaksud antara lain di bidang lingkungan, cara kerja, bidang kesehatan, dan pendidikan. Hal ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menyisihkan Rp582 miliar pada tahun anggaran 2022 untuk mulai mencicil pembangunan sistem transportasi di Ibukota Negara (IKN).  

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, telah menyampaikan kebutuhan penambahan anggaran untuk persiapan dan pembangunan sektor transportasi IKN tahun 2022 kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. "Total kebutuhan pendanaannya mencapai Rp582,6 miliar untuk tahun 2022," kata Budi.

Budi mengakui bahwa sejauh ini fiskal pendanaan oleh APBN untuk pembangunan IKN sangat terbatas. Namun hal ini juga membuka ruang bagi pihak swasta/badan usaha dan masyarakat, untuk turut berperan membangun sektor transportasi IKN melalui skema Pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Budi mengatakan, sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa tujuan utama pembangunan IKN adalah untuk membangun kota baru yang cerdas, kompetitif di tingkat global, sebagai transformasi menuju negara yang berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau.

"Untuk mendukung pembangunan di kawasan IKN, kami telah siapkan konsep Smart City yang didukung oleh sistem transportasi dengan prinsip smart mobility," papar Budi.

Mantan Dirut PT Angkasa Pura II itu mengungkapkan, smart mobility akan mendukung kelancaran aksesibilitas dan mobilitas manusia maupun barang di IKN. Selain itu, faktor keramahan lingkungan juga akan menjadi pertimbangan utama.

Sistem transportasi IKN meliputi udara, laut dan darat. Dalam hal transportasi udara, akan dilakukan pengembangan bandara mengusung konsep Aerotropolis yang cerdas, terintegrasi, dan memperhatikan etika lingkungan.

Di sektor transportasi laut, akan dikembangkan penggunaan kapal autonomous untuk kapal penumpang maupun barang. Kemudian dibangun konsep smart port dan traffic separation scheme (TSS). Selanjutnya, di sektor transportasi darat akan dikembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan kendaraan autonomous untuk angkutan bus.

Saat ini di Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah prasarana transportasi yang akan mendukung konektivitas di IKN, seperti: Bandara di Balikpapan dan Samarinda, Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT).

Sementara di kawasan inti IKN sendiri, akan dibangun terminal tipe A, bus rapid transit (BRT), bandara khusus VVIP, kereta api perkotaan dan antarkota (Trans Kalimantan), intelligent transport system (ITS), dan lain sebagainya.(lyn/tau/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah mencoba mewujudkan pemerataan pembangunan. Salah satunya dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan bahwa pembangunan IKN ini untuk menghindari pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa.

"Gagasan besar pembangunan IKN ini agar Indonesia tidak menjadi Jawasentris," ucapnya, kemarin (30/1).

Dengan pemindahan IKN ini diharapkan perputarab APBN, alokasi keuangan, dan kebijakan yang tadinya berpusat di Jawa dapat bergeser. Ngabalin menyatakan bahwa Jawa menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia. Dia menegaskan bahwa sebagian besar APBN berputar di Jawa. Dengan pembangunan ini maka paradigma tersebut bisa beralih.  

Pemerintah tengah bekerja keras dalam mengawal transformasi besar. Pemindahan IKN menjadi salah satunya. "Pemindahan IKN bukan sekadar pemindahan gedung," ungkap Presiden Joko Widodo pada kesempatan lain. Dia menegaskan bahwa pemindahan ini merupakan pemindahan cara kerja dan mindset dengan berbasis ekonomi modern.

"IKN akan dijadikan sebagai key case transformasi," tuturnya. Transformasi yang dimaksud antara lain di bidang lingkungan, cara kerja, bidang kesehatan, dan pendidikan. Hal ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menyisihkan Rp582 miliar pada tahun anggaran 2022 untuk mulai mencicil pembangunan sistem transportasi di Ibukota Negara (IKN).  

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, telah menyampaikan kebutuhan penambahan anggaran untuk persiapan dan pembangunan sektor transportasi IKN tahun 2022 kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. "Total kebutuhan pendanaannya mencapai Rp582,6 miliar untuk tahun 2022," kata Budi.

Budi mengakui bahwa sejauh ini fiskal pendanaan oleh APBN untuk pembangunan IKN sangat terbatas. Namun hal ini juga membuka ruang bagi pihak swasta/badan usaha dan masyarakat, untuk turut berperan membangun sektor transportasi IKN melalui skema Pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Budi mengatakan, sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa tujuan utama pembangunan IKN adalah untuk membangun kota baru yang cerdas, kompetitif di tingkat global, sebagai transformasi menuju negara yang berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau.

"Untuk mendukung pembangunan di kawasan IKN, kami telah siapkan konsep Smart City yang didukung oleh sistem transportasi dengan prinsip smart mobility," papar Budi.

Mantan Dirut PT Angkasa Pura II itu mengungkapkan, smart mobility akan mendukung kelancaran aksesibilitas dan mobilitas manusia maupun barang di IKN. Selain itu, faktor keramahan lingkungan juga akan menjadi pertimbangan utama.

Sistem transportasi IKN meliputi udara, laut dan darat. Dalam hal transportasi udara, akan dilakukan pengembangan bandara mengusung konsep Aerotropolis yang cerdas, terintegrasi, dan memperhatikan etika lingkungan.

Di sektor transportasi laut, akan dikembangkan penggunaan kapal autonomous untuk kapal penumpang maupun barang. Kemudian dibangun konsep smart port dan traffic separation scheme (TSS). Selanjutnya, di sektor transportasi darat akan dikembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan kendaraan autonomous untuk angkutan bus.

Saat ini di Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah prasarana transportasi yang akan mendukung konektivitas di IKN, seperti: Bandara di Balikpapan dan Samarinda, Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT).

Sementara di kawasan inti IKN sendiri, akan dibangun terminal tipe A, bus rapid transit (BRT), bandara khusus VVIP, kereta api perkotaan dan antarkota (Trans Kalimantan), intelligent transport system (ITS), dan lain sebagainya.(lyn/tau/jpg)