(RIAUPOS.CO) – PEMERINTAH Kabupaten Kampar kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Riau. Hal ini merupakan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan 2019 lalu.
Bupati Kabupaten Kampar Catur Sugeng Susanto merasa syukur atas penilaian Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Riau. Keberhasilan tersebut menurut Catur Sugeng, berkat kerja sama yang baik dari seluruh perangkat daerah Kabupaten Kampar. Koordinasi dan kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sangat penting untuk pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.
- Advertisement -
''Kami juga selalu melakukan pendampingan dan pembinaan agar pengelolaan keuangan terus menjadi lebih baik. Kami juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan etos kerja. Karena mempertahankan Opini WTP yang sudah sudah diraih selama empat tahun berturut-turut lebih berat dari meraihnya,'' sebut Catur mengingatkan.
Bupati juga mengimbau agar seluruh OPD dan perangkat daerah agar dapat memahami tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kinerjanya masing-masing. Hal ini akan mendorong kinerja pemerintahan dan pengelolalaan keuangan yang jugaakan menjadi lebih baik. Bila kinerja bagus dan pengelolaan keuangan bagus, maka sudah bisa dipastikanlaporan juga akan bagus.
Kemajuan dalam bidang pengelolaan anggaran tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar Muhammad Faisal. Namun kepada wartawan, Faisal juga mengingatkan ada beberapa catatan yang diberikan BPK terhadap LHP. Hal itu menurutnya Faisal perlu ditindaklanjutidan dievaluasi secara serius.
- Advertisement -
''Sehingga ke depannya Kampar bisa memperkecil dan menimalisir catatan-catatan terhadap laporan keuangannya. Kami dari legislatif berhadap stakeholder dan OPD yang memiliki kegiatan agar segera melakukan pelelangan terhadap kegiatannya tersebut. OPD yang memiliki kegiatan, diharapkan dapat segera melaksanakan kegiatannya.
”Tolong diperhatikan kegiatannya agar tidak terjadi keterlambatan penyerapannya,'' harap Faisal.
Hasil LHP Kabupaten Kampar 2019 ini sendiri langsung diserahkan Kepala BPK Perwakikan Riau Tomas Ipung Anjar Wasito, kemarin. Bupati dan Ketua DPRD kampar hadir langsung di Kantor BPK Perwakilan Riau Pekanbaru untuk menerima hasil laporan tersebut.(adv)
(RIAUPOS.CO) – PEMERINTAH Kabupaten Kampar kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Riau. Hal ini merupakan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan 2019 lalu.
Bupati Kabupaten Kampar Catur Sugeng Susanto merasa syukur atas penilaian Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Riau. Keberhasilan tersebut menurut Catur Sugeng, berkat kerja sama yang baik dari seluruh perangkat daerah Kabupaten Kampar. Koordinasi dan kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sangat penting untuk pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.
''Kami juga selalu melakukan pendampingan dan pembinaan agar pengelolaan keuangan terus menjadi lebih baik. Kami juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan etos kerja. Karena mempertahankan Opini WTP yang sudah sudah diraih selama empat tahun berturut-turut lebih berat dari meraihnya,'' sebut Catur mengingatkan.
Bupati juga mengimbau agar seluruh OPD dan perangkat daerah agar dapat memahami tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kinerjanya masing-masing. Hal ini akan mendorong kinerja pemerintahan dan pengelolalaan keuangan yang jugaakan menjadi lebih baik. Bila kinerja bagus dan pengelolaan keuangan bagus, maka sudah bisa dipastikanlaporan juga akan bagus.
Kemajuan dalam bidang pengelolaan anggaran tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar Muhammad Faisal. Namun kepada wartawan, Faisal juga mengingatkan ada beberapa catatan yang diberikan BPK terhadap LHP. Hal itu menurutnya Faisal perlu ditindaklanjutidan dievaluasi secara serius.
''Sehingga ke depannya Kampar bisa memperkecil dan menimalisir catatan-catatan terhadap laporan keuangannya. Kami dari legislatif berhadap stakeholder dan OPD yang memiliki kegiatan agar segera melakukan pelelangan terhadap kegiatannya tersebut. OPD yang memiliki kegiatan, diharapkan dapat segera melaksanakan kegiatannya.
”Tolong diperhatikan kegiatannya agar tidak terjadi keterlambatan penyerapannya,'' harap Faisal.
Hasil LHP Kabupaten Kampar 2019 ini sendiri langsung diserahkan Kepala BPK Perwakikan Riau Tomas Ipung Anjar Wasito, kemarin. Bupati dan Ketua DPRD kampar hadir langsung di Kantor BPK Perwakilan Riau Pekanbaru untuk menerima hasil laporan tersebut.(adv)
