JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) akan menggelar rapat pleno penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Rabu (23/4) hari ini.
Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan, pleno penetapan tidak hanya mengundang pasangan calon (paslon) terpilih, melainkan semua paslon dan semua partai politik (parpol). “Kami kirim undangannya ke ketiga paslon. KPU Undang Semua Paslon dan Parpol Soal apakah beliau-beliau akan hadir secara langsung itu nanti,” ujarnya, Selasa (23/4).
Hingga kemarin, KPU belum mendapat konfirmasi soal siapa saja yang akan datang. August berharap, semua pihak yang datang untuk menjaga ketertiban. Meskipun, KPU tidak membuat aturan khusus terkait batasan massa yang datang.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo-Gibran resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih seusai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Pasca putusan MK tersebut, dinamika koalisi partai politik kembali dinamis. Kans potensi kocok ulang koalisi dari saat ini berjumlah tiga poros menjadi dua poros pemerintah dan oposisi sangat terbuka.
Seperti diketahui, pasca jagoannya kalah, PDIP, PKS, PKB, dan Nasdem belum menyampaikan posisinya secara tegas. Apakah akan merapat ke koalisi Prabowo-Gibran di pemerintahan, atau memilih jalan sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, sikap politik partai akan dibahas dan diputuskan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP. Rencananya akan digelar pada 24 sampai 26 Mei mendatang.
Menurutnya, berbagai hal yang menyangkut kebijakan strategis partai, baik ke dalam dan keluar akan dibahas dalam rakernas. “Sesuai arahan Ibu Megawati Soekarnoputri akan digelar rapat kerja nasional yang Insya Allah akan kami lakukan pada Mei mendatang,” ungkapnya.
Saat rakernas nanti, seluruh struktur partai, baik DPC, DPD, DPP akan bersidang dan bermusyawarah tentang dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia. Mereka juga akan memberikan usulan kepada Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP untuk menentukan sikap politiknya, apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan.
Basarah mengatakan, dalam sejarah perjuangan politiknya, PDIP telah terbiasa hidup dalam berbagai cuaca dan dinamika politik. “Pada era Orde Baru, kami mengalami satu intimidasi politik yang sangat luar biasa, tapi kemudian kami berhasil survive dan pada 1999, kami menang pemilu,” ucapnya.
Setelah itu PDIP masuk dalam pemerintah. Pasca Pemilu 2004, partai banteng tersebut kemudian di luar pemerintahan selama era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selanjutnya, sejak 2014 hingga 2024, PDIP berada dalam pemerintahan.
Basarah menegaskan, apa pun keputusan Mega kelak, seluruh kader PDIP akan tegak lurus. “Seluruh kader siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kami dilatih dan dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalamm segala cuaca dan dinamika politik nasional,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, pembicaraan soal koalisi dengan partai pendukung paslon nomor ururt 1 dan 2 akan dilakukan lebih intens pasca penetapan oleh KPU RI hari ini. Sesuai arahan Prabowo, komunikasi dengan pihak lain akan menjadi fokus usai semua tahapan tuntas. “Setelah itu segera akan ada agenda pembicaraan-pembicaraan untuk menentukan koalisi selanjutnya,” ujarnya.
Soal pertemuan antara partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan koalisi lain selama ini, Zulhas mengakuinya. Namun, itu baru sebatas silaturahmi layaknya budaya bangsa Indonesia. “Ya tentu khasnya kita ini kan Indonesia itu silaturahmi. Jadi informal, si A ketemu si B, si B ketemu si C, itu tentu sesuatu yang biasa di tempat kita,” ujarnya.
Bagi PAN sendiri, masuknya partai dari koalisi lain bukan masalah. Itu bagian dari upaya membangun bangsa bersama-sama. Soal siapa partai yang potensi merapat, Zulhas masih menutup rapat.
Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sinyal tetap akan berada di poros oposisi yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, kemarin.
Menurutnya, sikap kritis PKS terhadap kebijakan pemerintah akan tetap dijaga. ”Kaitan dengan sikap kritis yang menyangkut masa depan bangsa, kalau perlu koreksi, kita akan terus sampaikan,” kata Syaikhu. Meski begitu, Syaikhu menyebutkan, langkah politik PKS secara resmi menjadi ranah majelis syuro. Hal itu tertuang dalam AD/ART PKS.
Sementara itu, Partai Nasdem kembali menunjukkan sinyal segera merapat ke kubu Prabowo. Tadi malam, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berkunjung ke rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta.
Kepada media, Ali mengaku kedatangannya untuk bertemu Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Prabowo. Namun Ali membantah ada agenda politik. “Enggak ada pembicaraan politik, datang silaturahmi,” ujarnya.
Sosok yang dikenal sebagai orang kepercayaan Surya Paloh itu juga berdalih kedatangannya tidak mewakili partai, melainkan pribadi. Lantas, apakah dalam waktu dekat akan ada pertemuan tim Amin dengan Prabowo, dia menjawab diplomatis. “Enggak tahu, saya tidak mewakili siapa siapa saya datang mewakili pribadi saja,” tuturnya.
Meski belum secara resmi menentukan berada di poros pemerintah atau oposisi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan bahwa pemerintah memang memerlukan dukungan. Dia menyebutkan, situasi bangsa saat ini dihadapkan pada ancaman yang tidak biasa.
”Maka mempertahankan dan tetap menjaga kondisi objektivitas, stabilitas nasional adalah prioritas utama Nasdem dan PKB,” ujarnya tanpa menjelaskan ancaman apa saja yang dimaksud.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang kemarin datang ke Nasdem Tower belum mau membocorkan langkah politik partainya ke depan. Dia menegaskan pertemuaan dengan SP tidak membahas tentang langkah politik masing-masing partai. ”Sampai saat ini pun saya belum tahu Bang Surya ini mau di dalam atau di luar (pemerintah, red),” kelakarnya.
Namun, dalam pertemuan dengan Surya Paloh kemarin, dia mengakui bahwa PKB akan bekerja sama dengan Nasdem. Dia menyebut PKB telah bersepakat dengan Nasdem untuk sama-sama membangun bangsa. Salah satu agenda ke depan yang mungkin dikerjasamakan oleh kedua partai adalah terkait pilkada. ”Bisa saja pilkada menjadi salah satu ruang kerja sama PKB-Nasdem,” paparnya.
Saat ditanya tentang pertemuannya dengan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat halalbihalal Idulfitri beberapa waktu lalu, Gus Muhaimin menegaskan tidak ada pembahasan apa pun terkait langkah politik ke depan. ”Sampai pertemuan terakhir tidak ada pembahasan apa pun,” ujarnya.
Sementara itu, tadi malam Prabowo Subianto mengundang para tim hukumnya ke kediaman di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dilakukan setelah kemenangan dalam perkara PHPU di MK.
Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran Hotman Paris mengatakan, pertemuan hanya ramah tamah. Sekaligus perkenalan terhadap semua tim hukum yang berjumlah 40 orang. “Minimum kasih laporanlah dan ramah tamah, itu saja,” ujarnya.
Soal tawaran jabatan tertentu, Hotman tidak berkomentar lebih jauh. Namun secara pribadi, dirinya tidak menginginkan posisi apapun. Dia merasa, gaya hidupnya tidak cocok untuk mengisi posisi pejabat negara. Di sisi lain, Hotman juga mengaku penghasilannya sebagai pengacara lebih baik dari menteri sekalipun.
Terpisah, Presiden Joko Widodo mengomentari hasil putusan MK saat kunjungannya ke Sulawesi Barat kemarin (23/4). Menurut Jokowi pemerintah menghormati putusan itu. “Putusan MK final dan mengikat,” katanya.
Jokowi mengaku lega dengan putusan MK yang menyangkal tuduhan yang dilayangkankan terhadap pemerintah atas berjalannya proses pilpres. Pemerintah, dalam hal ini Jokowi, dianggap cawe-cawe untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menuju RI 1.
“Pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah, seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti,” ucap Kepala Negara. Klaim dengan berdasar hukum ini menurut Jokowi penting.
Selanjutnya pemerintahannya yang tinggal hitungan bulan ini akan mendukung proses transisi ke pemerintahan baru. “Akan kami siapkan,” ujarnya. Dia menegaskan bahwa putusan MK ini sudah final dan tinggal penetapan oleh KPU hari ini.
Jokowi juga meminta agar seluruh pihak bersatu setelah selesainya proses pemilu. “Ini saatnya kita bersatu karena faktor eksternal geopolitik betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bekerja, membangun negara kita,” ujarnya.(lum/tyo/far/lyn/das)
Laporan JPG, Jakarta
