JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pemerintah menargetkan bulan depan sudah bisa memulai vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang melibatkan 9,1 juta orang. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta agar pemerintah berhati-hati dalam memilih vaksin.
Ketua Satgas Covid-19 PB IDI Prof Dr dr Zubairi Djoerban SpPD(K) menyatakan dukungan kepada pemerintah dalam menghadapi Covid-19. Apalagi tenaga medis mendapatkan prioritas vaksin. "Saya sampaikan terima kasih atas upaya penyediaan vaksin serta memberi prioritas bagi tenaga medis untuk divaksin," tuturnya Kamis (22/10).
Dia memberikan beberapa saran agar vaksinasi memperoleh hasil optimal. Pertama, menurutnya persiapan harus sebaik mungkin.
"Dalam hal ini pemilihan jenis vaksin yang disediakan dan pelaksanaannya. Apalagi Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pemberian vaksin tidak tergesa-gesa," kata Zubairi..
Seluruh dunia tengah meneliti obat dan vaksin untuk Covid-19. Ada berbagai macam calon vaksin dikembangkan. Ada yang sudah menyelesaikan uji klinis tahap 3. Untuk pemberian vaksin kepada rakyat Indonesia, Zubairi menyarankan agar pemerintah memilih vaksin yang sudah terbukti efektivitasnya. Syarat lainnya adalah harus teruji dapat menciptakan imunogenitas dan aman. Pembuktiannya dapat dilakukan dari uji klinik tahap 3 dan menuliskan dalam jurnal ilmiah yang dipublikasikan.
Vaksin Covid-19 dari Sinovac menjadi salah satu kandidat yang akan diberikan oleh pemerintah. Menurut Zubairi hasil uji klinis vaksin dari Sinovac belum dikeluarkan. Sebab uji klinis tahap 3 baru selesai di Brazil dengan relawan 9.000 orang. "Hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan," ungkapnya.
Zubairi ingin pemerintah mencontoh beberapa negara yang berhati-hati dalam memilih vaksin. Menurutnya negara-negara tersebut sabar menunggu data lebih banyak dari uji klinis tahap 3. Dia menekankan bahwa vaksinasi memang program penting. Namun tidak boleh tergesa-gesa.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat berperan dalam pencarian vaksin yang aman. Meski badan kesehatan dunia memperbolehkan pembuatan vaksin dipercepat melalui proses Emergency use Authorization (EUA) karena pandemi Covid-19, kehati-hatian merupakan hal utama. "Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya," ujarnya.
Selain BPOM, pemerintah juga perlu mendengar rekomendasi dari Indonesia n Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO). Mereka memiliki pengalaman yang baik dalam vaksinasi.
Pedoman pelaksanaan vaksinasi juga perlu dibuat pemerintah. Agar pelayanan sama dari satu wilayah dengan yang lainnya. Perhimpunan profesi kesehatan perlu digandeng. Tak kalah penting adalah pelatihan petugas dalam memberikan vaksin.
Terpisah, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro menekankan bahwa dalam mewujudkan kekebalan massal atau herd immunity kebutuhan akan vaksin Covid-19 masih ada. Mengingat, virus Covid-19 berbeda dengan virus lainnya yang dapat selesai dengan herd immunity tanpa vaksin, misalkan malaria. "Tetapi karena Covid-19 ini penyebarannya sangat cepat dan berbahaya bagi orang yang mempunyai penyakit penyerta, maka satu-satunya cara harus ada vaksin supaya kekebalan massal itu terbentuk," tuturnya.
Bambang menegaskan, bahwa vaksin nantinya harus mendapatkan izin dari BPOM. Sehingga, dapat dipastikan vaksin tersebut sudah memenuhi syarat aman dan manjur (safety & efficacy).
"Masyarakat atau nanti para pengguna vaksin tidak perlu khawatir, selama vaksinnya sah dan resmi sebagai vaksin Covid-19, siapa pun yang membuat dan apa pun platform-nya maka itu sudah mempunyai safety & efficacy yang sudah dijamin," paparnya.(lyn/mia/tau/jpg)
