PEKANBARU(RIAUPOS.CO) — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendatang mencapai angka Rp 2,346 Triliun. Dengan angka tersebut, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sahril SH MH, berharap, agar dapat difokuskan pada bidang pendidikan.
Pasalnya, masa penerimaan siswa baru yang baru saja selesai. Kini, sudah masuk pada masa belajar yang juga mengalami banyak persoalan. Terutama soal daya tampung sekolah terhadap siswa yang ingin sekolah.
- Advertisement -
Di mana, dengan sistem zonasi yang diterapkan banyak menjadi masalah terhadap siswa sekolah. Ini mengakibatkan banyak siswa yang harus memilih sekolah swasta yang biaya sekolahnya jauh lebih mahal dari sekolah negeri. Bukan hanya itu, hal tersebut juga menyebabkan banyak anak yang tidak bisa sekolah karena keterbatasan biaya.
Parahnya lagi, diantara anak yang sesuai zonasi seperti yang diterapkan itu, ada yang tidak bisa sekolah. Sehingga harus menunggu periode tahun depan.
- Advertisement -
Menyikapi persoalan ini, Sahril mengharapkan agar masalah pendidikan ini menjadi prioritas. Ia meminta kepada pemko Pekanbaru untuk dapat menjadikan masalah ini sebagai perhatian serius tahun depan.
“Tentu saja untuk membangun sekolah itu mesti disesuaikan dengan anggaran yang ada dan juga tidak bisa juga memaksakan,” kata Sahril.(gus)
PEKANBARU(RIAUPOS.CO) — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendatang mencapai angka Rp 2,346 Triliun. Dengan angka tersebut, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sahril SH MH, berharap, agar dapat difokuskan pada bidang pendidikan.
Pasalnya, masa penerimaan siswa baru yang baru saja selesai. Kini, sudah masuk pada masa belajar yang juga mengalami banyak persoalan. Terutama soal daya tampung sekolah terhadap siswa yang ingin sekolah.
Di mana, dengan sistem zonasi yang diterapkan banyak menjadi masalah terhadap siswa sekolah. Ini mengakibatkan banyak siswa yang harus memilih sekolah swasta yang biaya sekolahnya jauh lebih mahal dari sekolah negeri. Bukan hanya itu, hal tersebut juga menyebabkan banyak anak yang tidak bisa sekolah karena keterbatasan biaya.
Parahnya lagi, diantara anak yang sesuai zonasi seperti yang diterapkan itu, ada yang tidak bisa sekolah. Sehingga harus menunggu periode tahun depan.
Menyikapi persoalan ini, Sahril mengharapkan agar masalah pendidikan ini menjadi prioritas. Ia meminta kepada pemko Pekanbaru untuk dapat menjadikan masalah ini sebagai perhatian serius tahun depan.
“Tentu saja untuk membangun sekolah itu mesti disesuaikan dengan anggaran yang ada dan juga tidak bisa juga memaksakan,” kata Sahril.(gus)
