JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan untuk menunda penyelenggaraan asesmen nasional (AN) pengganti ujian nasional (UN). AN yang rencananya mulai dilaksanakan Maret 2021, diundur pada September-Oktober 2021.

Hal tersebut diungkap Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI secara virtual, Rabu (20/1). Nadiem menjelaskan, penundaan terpaksa dilakukan karena situasi pandemi yang relatif meningkat.

”Kami, Kemendikbud memutuskan menunda pelaksanaannya dengan target jadwal baru yaitu September dan Oktober 2021,” ujarnya.

Menurutnya, penundaan ini juga dilakukan agar protokol kesehatan (prokes), termasuk kebutuhan logistik dan infrastruktur untuk AN dapat dipersiapkan lebih optimal. Untuk memastikan prokes terjadi dan kesehatan dan keamanan siswa beserta guru dapat terjadi.

”Kami menunda agar persiapan lebih baik dari akselerasi vaksin, harapannya sudah lebih mendalam, juga memastikan protokol kesehatan terjaga,” paparnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, AN akan dilakukan oleh pusat asesmen dan pusat pembelajaran Balitbang-Perbukuan yang berpengalaman dalam mengelola asesmen berstandar nasional. Pengembangan AN ini juga didukung oleh pakar dan akademisi baik dari nasional maupun internasional.

Nadiem mengingatkan, meski nantinya, logistik yang digunakan pun hampir sama dengan pelaksanaan UN. Namun, perlu digaris bawahi bahwa AN berbeda fungsi dan substansi dengan UN. Asesmen ini bukan evaluasi yang ditujukan pada individu siswa dan tidak ada konsekuensi sama sekali dari hasil AN terhadap siswa.

Dia menegaskan, bahwa AN tidak akan menambah beban siswa. Artinya tidak perlu ada persiapan bagi siswa. Sebagai informasi, AN akan ditujukan pada siswa kelas 5, 8, dan 11. Sementara, bagi siswa kelas 6, 9, dan 12 bisa fokus pada ujian sekolah dan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. ”Seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa tidak ada gunanya untuk bayar bayar bimbel. Ini tidak ada dampaknya pada kelanjutan PBDD, rapor dan lainnya,” ungkap mantan Bos GoJek tersebut.

Dia melanjutkan, evaluasi ini berorientasi pada perbaikan. Sehingga, hasilnya akan diberikan kepala sekolah dan guru terkait di mana level numerasi literasi dan level nilai Pancasila di sekolahnya.  Sehingga potret tersebut dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kualitas sekolah.(wan/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan untuk menunda penyelenggaraan asesmen nasional (AN) pengganti ujian nasional (UN). AN yang rencananya mulai dilaksanakan Maret 2021, diundur pada September-Oktober 2021.

Hal tersebut diungkap Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI secara virtual, Rabu (20/1). Nadiem menjelaskan, penundaan terpaksa dilakukan karena situasi pandemi yang relatif meningkat.

”Kami, Kemendikbud memutuskan menunda pelaksanaannya dengan target jadwal baru yaitu September dan Oktober 2021,” ujarnya.

Menurutnya, penundaan ini juga dilakukan agar protokol kesehatan (prokes), termasuk kebutuhan logistik dan infrastruktur untuk AN dapat dipersiapkan lebih optimal. Untuk memastikan prokes terjadi dan kesehatan dan keamanan siswa beserta guru dapat terjadi.

”Kami menunda agar persiapan lebih baik dari akselerasi vaksin, harapannya sudah lebih mendalam, juga memastikan protokol kesehatan terjaga,” paparnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, AN akan dilakukan oleh pusat asesmen dan pusat pembelajaran Balitbang-Perbukuan yang berpengalaman dalam mengelola asesmen berstandar nasional. Pengembangan AN ini juga didukung oleh pakar dan akademisi baik dari nasional maupun internasional.

Nadiem mengingatkan, meski nantinya, logistik yang digunakan pun hampir sama dengan pelaksanaan UN. Namun, perlu digaris bawahi bahwa AN berbeda fungsi dan substansi dengan UN. Asesmen ini bukan evaluasi yang ditujukan pada individu siswa dan tidak ada konsekuensi sama sekali dari hasil AN terhadap siswa.

Dia menegaskan, bahwa AN tidak akan menambah beban siswa. Artinya tidak perlu ada persiapan bagi siswa. Sebagai informasi, AN akan ditujukan pada siswa kelas 5, 8, dan 11. Sementara, bagi siswa kelas 6, 9, dan 12 bisa fokus pada ujian sekolah dan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. ”Seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa tidak ada gunanya untuk bayar bayar bimbel. Ini tidak ada dampaknya pada kelanjutan PBDD, rapor dan lainnya,” ungkap mantan Bos GoJek tersebut.

Dia melanjutkan, evaluasi ini berorientasi pada perbaikan. Sehingga, hasilnya akan diberikan kepala sekolah dan guru terkait di mana level numerasi literasi dan level nilai Pancasila di sekolahnya.  Sehingga potret tersebut dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kualitas sekolah.(wan/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan untuk menunda penyelenggaraan asesmen nasional (AN) pengganti ujian nasional (UN). AN yang rencananya mulai dilaksanakan Maret 2021, diundur pada September-Oktober 2021.

Hal tersebut diungkap Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI secara virtual, Rabu (20/1). Nadiem menjelaskan, penundaan terpaksa dilakukan karena situasi pandemi yang relatif meningkat.

”Kami, Kemendikbud memutuskan menunda pelaksanaannya dengan target jadwal baru yaitu September dan Oktober 2021,” ujarnya.

Menurutnya, penundaan ini juga dilakukan agar protokol kesehatan (prokes), termasuk kebutuhan logistik dan infrastruktur untuk AN dapat dipersiapkan lebih optimal. Untuk memastikan prokes terjadi dan kesehatan dan keamanan siswa beserta guru dapat terjadi.

”Kami menunda agar persiapan lebih baik dari akselerasi vaksin, harapannya sudah lebih mendalam, juga memastikan protokol kesehatan terjaga,” paparnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, AN akan dilakukan oleh pusat asesmen dan pusat pembelajaran Balitbang-Perbukuan yang berpengalaman dalam mengelola asesmen berstandar nasional. Pengembangan AN ini juga didukung oleh pakar dan akademisi baik dari nasional maupun internasional.

Nadiem mengingatkan, meski nantinya, logistik yang digunakan pun hampir sama dengan pelaksanaan UN. Namun, perlu digaris bawahi bahwa AN berbeda fungsi dan substansi dengan UN. Asesmen ini bukan evaluasi yang ditujukan pada individu siswa dan tidak ada konsekuensi sama sekali dari hasil AN terhadap siswa.

Dia menegaskan, bahwa AN tidak akan menambah beban siswa. Artinya tidak perlu ada persiapan bagi siswa. Sebagai informasi, AN akan ditujukan pada siswa kelas 5, 8, dan 11. Sementara, bagi siswa kelas 6, 9, dan 12 bisa fokus pada ujian sekolah dan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. ”Seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa tidak ada gunanya untuk bayar bayar bimbel. Ini tidak ada dampaknya pada kelanjutan PBDD, rapor dan lainnya,” ungkap mantan Bos GoJek tersebut.

Dia melanjutkan, evaluasi ini berorientasi pada perbaikan. Sehingga, hasilnya akan diberikan kepala sekolah dan guru terkait di mana level numerasi literasi dan level nilai Pancasila di sekolahnya.  Sehingga potret tersebut dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kualitas sekolah.(wan/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan untuk menunda penyelenggaraan asesmen nasional (AN) pengganti ujian nasional (UN). AN yang rencananya mulai dilaksanakan Maret 2021, diundur pada September-Oktober 2021.

Hal tersebut diungkap Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI secara virtual, Rabu (20/1). Nadiem menjelaskan, penundaan terpaksa dilakukan karena situasi pandemi yang relatif meningkat.

”Kami, Kemendikbud memutuskan menunda pelaksanaannya dengan target jadwal baru yaitu September dan Oktober 2021,” ujarnya.

Menurutnya, penundaan ini juga dilakukan agar protokol kesehatan (prokes), termasuk kebutuhan logistik dan infrastruktur untuk AN dapat dipersiapkan lebih optimal. Untuk memastikan prokes terjadi dan kesehatan dan keamanan siswa beserta guru dapat terjadi.

”Kami menunda agar persiapan lebih baik dari akselerasi vaksin, harapannya sudah lebih mendalam, juga memastikan protokol kesehatan terjaga,” paparnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, AN akan dilakukan oleh pusat asesmen dan pusat pembelajaran Balitbang-Perbukuan yang berpengalaman dalam mengelola asesmen berstandar nasional. Pengembangan AN ini juga didukung oleh pakar dan akademisi baik dari nasional maupun internasional.

Nadiem mengingatkan, meski nantinya, logistik yang digunakan pun hampir sama dengan pelaksanaan UN. Namun, perlu digaris bawahi bahwa AN berbeda fungsi dan substansi dengan UN. Asesmen ini bukan evaluasi yang ditujukan pada individu siswa dan tidak ada konsekuensi sama sekali dari hasil AN terhadap siswa.

Dia menegaskan, bahwa AN tidak akan menambah beban siswa. Artinya tidak perlu ada persiapan bagi siswa. Sebagai informasi, AN akan ditujukan pada siswa kelas 5, 8, dan 11. Sementara, bagi siswa kelas 6, 9, dan 12 bisa fokus pada ujian sekolah dan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. ”Seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa tidak ada gunanya untuk bayar bayar bimbel. Ini tidak ada dampaknya pada kelanjutan PBDD, rapor dan lainnya,” ungkap mantan Bos GoJek tersebut.

Dia melanjutkan, evaluasi ini berorientasi pada perbaikan. Sehingga, hasilnya akan diberikan kepala sekolah dan guru terkait di mana level numerasi literasi dan level nilai Pancasila di sekolahnya.  Sehingga potret tersebut dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kualitas sekolah.(wan/jpg)