Jumat, 31 Juli 2026
- Advertisement -

MUI Enggan Tanggapi RUU HIP

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Meranti enggan menanggapi persoalan  tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). 

Padahal seper­ti diketahui belum lama ini dewan Pimpinan MUI Pusat telah mengeluarkan maklumat tentang penolakan RUU HIP yang tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia.

“Iya saya tau informasi adanya maklumat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan MUI Pusat tentang RUU HIP itu. Namun kita belum mu menanggapi hal tersebut, karena salinan maklumatnya belum kita terima,” ujar Ketua MUI Kepulauan Meranti, H  Mustafa  SAg kepada Riau Pos, Selasa (16/6). 

Walaupun demikian, ia mengaku jika MUI Kepulauan Meranti tetap akan menjalankan semua atensi dari Dewan Pimpinan MUI Pusat. 

Ia mengaku segenap pengurus MUI Kepulauan Meranti siap menyukseskan isi dari maklumat jika telah menerima surat resmi dari MUI Pusat dan Provinsi Riau. 

“Makanya kita dari Kepulauan Meranti belum bisa menanggapi soal itu. Jangankan salinan maklumat, isi dari RUU HIP itu aja kami belum ada baca,” ujarnya. 

Memang ia tidak menyangkal dalam waktu dekat akan ada agenda pertemuan dengan pengurus MUI Provinsi Riau.(wir)

 

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Meranti enggan menanggapi persoalan  tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). 

Padahal seper­ti diketahui belum lama ini dewan Pimpinan MUI Pusat telah mengeluarkan maklumat tentang penolakan RUU HIP yang tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia.

“Iya saya tau informasi adanya maklumat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan MUI Pusat tentang RUU HIP itu. Namun kita belum mu menanggapi hal tersebut, karena salinan maklumatnya belum kita terima,” ujar Ketua MUI Kepulauan Meranti, H  Mustafa  SAg kepada Riau Pos, Selasa (16/6). 

Walaupun demikian, ia mengaku jika MUI Kepulauan Meranti tetap akan menjalankan semua atensi dari Dewan Pimpinan MUI Pusat. 

Ia mengaku segenap pengurus MUI Kepulauan Meranti siap menyukseskan isi dari maklumat jika telah menerima surat resmi dari MUI Pusat dan Provinsi Riau. 

- Advertisement -

“Makanya kita dari Kepulauan Meranti belum bisa menanggapi soal itu. Jangankan salinan maklumat, isi dari RUU HIP itu aja kami belum ada baca,” ujarnya. 

Memang ia tidak menyangkal dalam waktu dekat akan ada agenda pertemuan dengan pengurus MUI Provinsi Riau.(wir)

- Advertisement -

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Meranti enggan menanggapi persoalan  tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). 

Padahal seper­ti diketahui belum lama ini dewan Pimpinan MUI Pusat telah mengeluarkan maklumat tentang penolakan RUU HIP yang tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia.

“Iya saya tau informasi adanya maklumat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan MUI Pusat tentang RUU HIP itu. Namun kita belum mu menanggapi hal tersebut, karena salinan maklumatnya belum kita terima,” ujar Ketua MUI Kepulauan Meranti, H  Mustafa  SAg kepada Riau Pos, Selasa (16/6). 

Walaupun demikian, ia mengaku jika MUI Kepulauan Meranti tetap akan menjalankan semua atensi dari Dewan Pimpinan MUI Pusat. 

Ia mengaku segenap pengurus MUI Kepulauan Meranti siap menyukseskan isi dari maklumat jika telah menerima surat resmi dari MUI Pusat dan Provinsi Riau. 

“Makanya kita dari Kepulauan Meranti belum bisa menanggapi soal itu. Jangankan salinan maklumat, isi dari RUU HIP itu aja kami belum ada baca,” ujarnya. 

Memang ia tidak menyangkal dalam waktu dekat akan ada agenda pertemuan dengan pengurus MUI Provinsi Riau.(wir)

 

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari