Perubahan sistem pendidikan selalu memantik pro-kontra. Begitu pula dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang akan menghapus ujian nasional (UN). Rencana itu akan diberlakukan pada 2021 mendatang. Setahun ke depan, pengembangan asesmen, perbaikan fasilitas, dan pembekalan guru dipersiapkan.
Skema baru pengganti UN nanti, pelaksanaan ujian tidak lagi di ujung jenjang pendidikan. Tetapi di tengah-tengah. Untuk jenjang SD digelar di kelas 4, jenjang SMP di kelas 8, dan jenjang SMA di kelas 11.
Seakan sudah menjadi “tradisi†di Indonesia setiap menteri berganti, maka kebijakan pun berubah. Seolah negara ini tidak mempunyai sistem pendidikan nasional yang baku dengan capaian target jangka pendek, menengah dan panjang yang bisa sesuai tuntutan zaman.
Tak ayal, setiap ada rencana kebijakan baru, pro-kontra muncul. Begitu juga dengan rencana menteri termuda di kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini.
Kalangan yang mendukung menyebut, kebijakan yang dicetuskan Nadiem luar biasa. Sebab selama ini UN dinilai tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan.
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Prof Said Hamid Hasan misalnya. Iamenyatakan, keputusan menghapus UN merupakan langkah awal yang baik. Asesmen kompetensi minimal dan survei karakter yang menggantikan UN bisa menjadi instrumen untuk mendeteksi kelemahan siswa. Sekaligus upaya perbaikan agar mencapai standar kompetensi yang diharapkan.
Said juga mengatakan, belajar itu bersifat akumulatif. Jika kelemahan tidak segera diperbaiki atau tidak ada waktu untuk memperbaiki, akan terjadi akumulasi. Akibatnya, siswa yang lemah akan kesulitan, bahkan tidak optimal belajar materi baru. “Mereka akan ditinggalkan dalam ketidaktahuan yang terus berakumulasi,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung kebijakan Nadiem. Dia meyakini, sebelum kebijakan tersebut diambil, Nadiem sudah melakukan kalkulasi. Jokowi mengatakan, sistem asesmen kompetensi dan survei karakter yang dicanangkan Nadiem dapat dijadikan instrumen untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di Indonesia.
Sementara kalangan yang menolak juga bersuara. mereka berpendapat asesmen kompetensi minimum dan survei karakter adalah instrumen yang belum teruji. Jangan sampai ada satu gagasan yang seolah-olah bagus, tapi implementasinya justru kontraproduktif. Lebih buruk dari UN.
Pendapat sang menteri mengenai UN yang hanya menilai aspek kognitif juga disanggah. UN justru bisa menggambarkan kemampuan seseorang. Karena itu Nadiem diminta tidak hanya menyalahkan UN. Tataran teknis pelaksanaan perlu dievaluasi. Bagaimana supaya UN tetap berjalan, tapi kompetensi penalaran bisa terimplementasi
Kritik pedas juga diungkap mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif. Pria yang akrab disapa Buya ini mminta Mendikbud untuk mengkaji secara matang soal rencana penghapusan UN ini. Kajian harus melibatkan pakar pendidikan yang betul-betul mengerti. “Jangan serampangan. Ini Bukan Gojek, pendidikan ini,” ujar Buya.
Wacana sudah diapungkan, masih ada waktu satu tahun untuk mengkaji secara mendalam. Tetap diberlakukan, dihapus atau ada formulasi baru untuk mengevaluasi hasil pendidikan peserta didik. Yang paling utama tentunya sistem pendidikan nasional itu harus didudukkan dulu. Dibicarakan dengan betul-betul karena ini menyangkut pendidikan generasi penerus bangsa ini. Jangan karena hasrat pemegang kuasa saat ini, masa depan mereka yang dipertaruhkan. Mungkin nasihat Buya perlu didengarkan. Jangan serampangan, ini pendidikan.***
