PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi dari 3,5 persen menjadi 8 persen. Angka tersebut sesuai target nasional yang ditetapkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Gubri Wahid menuturkan bahwa, saat mengikuti retret di Magelang, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa kondisi ekonomi Riau saat ini berada di posisi kategori bawah secara nasional. Yakni pada angka 3,5 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Riau saat ini sekitar 3,5 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5 persen. Ini tantangan besar bagi kita,” kata Gubri. “Presiden Prabowo sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan kita harus bekerja keras untuk mencapainya,” tambahnya.
Gubri menyebutkan, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 3,5 persen menjadi 8 persen bukanlah tugas mudah. Maka dari itu, ia menekankan pentingnya peningkatan investasi di Riau sebagai salah satu strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Ini bukan kerja yang mudah. Tahun ini akan menjadi tahun yang berat, tapi kita harus menata dan mengelolanya dengan baik agar target-target bisa tercapai. Kita harus berpikir keras bagaimana membuat investasi di Riau tumbuh, setidaknya di atas rata-rata nasional. Ini langkah penting untuk mencapai target 8 persen,” ujarnya.
Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian di Riau, Gubri meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) untuk mempermudah perizinan usaha tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Selain itu, ia ingin perusahaan yang telah memiliki izin agar diperketat pengawasannya.
“Saya nanti ingin mengundang banyak investor ke Riau. Tentunya tulang punggungnya adalah Dinas LHK. Jadi saya dari awal ingatkan semua perizinan untuk disederhanakan, tapi pengawasannya diperketat,” ujar Gubri.
Karena itu, ia ingin proses perizinan tersebut fleksibel sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk pengusaha mendirikan usaha mereka. Menurut data yang dilihatnya, DLHK Riau masih jauh dari kata sederhana.
Gubri juga menyinggung tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir selalu terjadi setiap tahunnya. Disampaikannya, hal ini terjadi karena pengendalian dan penanganan tidak terencana dengan baik.
“Penanganan dan pengendalian karhutla tidak terencana dengan baik, ini perlu diperbaiki. Sudah banyak program dan solusi yang diupayakan, tapi belum juga berhasil. Apa masalahnya?” tegas Gubri.
“Saya lihat DLHK ini titik krusial bagi pengendalian lingkungan, catatan dan paparan yang diberikan baik, tapi saya lihat masih banyak masalah yang harus diselesaikan,” imbuhnya.(adv/sol)
