WAKIL Bupati H Sulaiman SS MH menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) KPA Provinsi Riau di Pekanbaru, Sabtu (11/12) kemarin.
Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Pekanbaru dihadiri oleh masing-masing dari kabupaten/kota dan dibuka oleh Plt Sekjend Kemendagri RI, DR H Suhajar Diantoro MSi.
- Advertisement -
Pada rakor tersebut terungkap bahwa pencegahan atau penanggulangan HIV/AIDS harus disikapi serius oleh seluruh pihak, harapannya untuk masing-masing organisasi terkait dan jajaran pengurus komisi penanggulangan AIDS agar dapat bersinergis dengan Satker atau OPD teknis supaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana persis nya HIV/AIDS dapat dicegah penularannya.
Termasuk juga peran serta aktif dari masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mengantisipasi dan penangulangan HIV atau AIDS di Provinsi Riau.
Tujuan kebijakan tentang HIV/AIDS banyak diatur oleh pemerintah pusat mencakup serangkaian keputusan dan kebijakan serta aksi yang merujuk ke lembaga, organisasi, serta sistem penyedia layanan dan pendanaan terkait dengan HIV/AIDS. Konteks kebijakan HIV/ AIDS ini oleh pemerintah akan melingkupi kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya ditingkat internasional, regional, nasional dan daerah.
- Advertisement -
"Makanya perlu sinergitas dari pusat maupun daerah agar program ini tetap berjalan dan berkesinambungan supaya tidak menjadi momok bagi masyarakat dan memberikan rasa aman di lingkungannya ke depan terkait pencegahan dan penangulangan HIV," kata Wabup Rohil H Sulaiman SS MH yang didampingi Kabid IKP Diskominfotiks Hasnul Yamin.(adv)
WAKIL Bupati H Sulaiman SS MH menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) KPA Provinsi Riau di Pekanbaru, Sabtu (11/12) kemarin.
Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Pekanbaru dihadiri oleh masing-masing dari kabupaten/kota dan dibuka oleh Plt Sekjend Kemendagri RI, DR H Suhajar Diantoro MSi.
Pada rakor tersebut terungkap bahwa pencegahan atau penanggulangan HIV/AIDS harus disikapi serius oleh seluruh pihak, harapannya untuk masing-masing organisasi terkait dan jajaran pengurus komisi penanggulangan AIDS agar dapat bersinergis dengan Satker atau OPD teknis supaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana persis nya HIV/AIDS dapat dicegah penularannya.
Termasuk juga peran serta aktif dari masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mengantisipasi dan penangulangan HIV atau AIDS di Provinsi Riau.
Tujuan kebijakan tentang HIV/AIDS banyak diatur oleh pemerintah pusat mencakup serangkaian keputusan dan kebijakan serta aksi yang merujuk ke lembaga, organisasi, serta sistem penyedia layanan dan pendanaan terkait dengan HIV/AIDS. Konteks kebijakan HIV/ AIDS ini oleh pemerintah akan melingkupi kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya ditingkat internasional, regional, nasional dan daerah.
"Makanya perlu sinergitas dari pusat maupun daerah agar program ini tetap berjalan dan berkesinambungan supaya tidak menjadi momok bagi masyarakat dan memberikan rasa aman di lingkungannya ke depan terkait pencegahan dan penangulangan HIV," kata Wabup Rohil H Sulaiman SS MH yang didampingi Kabid IKP Diskominfotiks Hasnul Yamin.(adv)
