JAKARTA (RIAUPOS.CO) – BADAN Pengawas Obat dan Makan (BPOM) memberikan emergency use authorization (EUA) pada lima vaksin Covid-19 untuk digunakan dalam penyuntikan ketiga atau booster. Pemerintah rencananya akan memulai vaksinasi ketiga ini pada 12 Januari.
Kelima vaksin Covid-19 yang telah mendapat izin BPOM yaitu vaksin CoronaVac produksi PT Bio Farma, vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca, vaksin Moderna, dan vaksin Zifivax. "Sebelum mendapatkan emergency use authorization, BPOM telah melalui proses evaluasi bersama para tim ahli Komite Nasional Penilai Vaksin (ITAGI) dan telah mendapatkan rekomendasi memenuhi persyaratan yang ada," ujar Kepala BPOM Penny K. Lukito.
Penny menambahkan, masih terdapat beberapa vaksin yang tengah diuji klinik untuk memperoleh EUA vaksin dosis lanjutan. Dia berjanji dalam waktu dekat akan mengumumkan EUA vaksin-vaksin tersebut.
Penny menerangkan bahwa vaksin booster dapat diberikan kepada kelompok masyarakat dengan kriteria usia 18 tahun ke atas. Selain itu diberikan minimal enam bulan dari vaksin primer dosis lengkap.
Penny pun membeberkan masing-masing keugunaan vaksin yang mendapatkan EUA. Untuk vaksin CoronaVac produksi PT Biofarma adalah untuk booster homolog (jenis vaksin sama dengan vaksin utama) dengan dosis sebanyak satu dosis. "(Hasil uji) imunogenisitas menunjukkan peningkatan titer antibodi netralisasi hingga 21-35 kali setelah 28 hari pemberian vaksin booster ini pada subjek dewasa," paparnya.
Lalu vaksin Pfizer atau Comirnaty merupakan booster homolog dengan pemberian sebanyak satu dosis. Dari hasil uji imunogenisitas menunjukkan peningkatan nilai rata-rata titer antibodi netralisasi setelah satu bulan pemberian booster sebesar 3,3 kali.
Sealnjutnya AstraZeneca juga bersifat homolog dengan dosis yang diberikan sebanyak satu dosis. Penny menyampaikan, hasil uji imunogenisitasnya menunjukkan peningkatan nilai rata-rata titer antibodi sekitar 3,5 kali setelah pemberian vaksin booster jenis ini. Untuk vaksin Moderna digunakan untuk booster homolog dan heterolog (jenis vaksin yang diberikan bisa berbeda dengan vaksin utama) dengan dosis setengah dosis. Booster heterolog vaksin Moderna digunakan untuk vaksin AstraZeneca, Pfizer, dan Johnson & Johnson. "Menunjukkan respons imun antibodi netralisasi sebesar 13 kalinya setelah pemberian dosis booster," ujarnya.
Terakhir, vaksin Zifivax digunakan untuk booster heterolog dengan vaksin primer Sinovac dan Sinopharm. "Titer antibodi netralisasi meningkat lebih dari 30 kali pada subjek yang telah mendapat dosis primer Sinovac atau Sinopharm," ujarnya.
Penny menyampaikan bahwa pemberian vaksinasi dosis lanjutan telah direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Pemberian booster diperlukan untuk meningkatkan kadar antibodi Covid-19 yang mengalami penurunan signifikan setelah enam bulan memperoleh vaksin dosis lengkap.
Pada kesempatan yang sama Penny juga memberikan informasi perkembangan Vaksin Merah Putih besutan Universitas Airlangga. Vaksin tersebut sudah melewati uji pra klinik dan tengah menunggu uji klinis. "Uji klinis untuk Vaksin Merah Putih kerjasama Unair dan PT Biotis bisa berlangsung pada awal Februari," ucapnya. Diharapkan uji klinis akan selesai pada Juni nanti.
Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman memberikan catatan terkait vaksin booster ini.Vaksin Zifivax dinilainya menjadi modal untuk produksi dalam negeri. Vaksin itu dikembangan di Bandung. Dengan diproduksi dalam negeri diharapkan stok aman. "Selain itu, Moderna yang digunakan setengah dosis bisa dapat menjangkau banyak orang," ucapnya.
Selanjutnya Dicky menyarankan vaksin Moderna diberikan bagi mereka yang berisiko tinggi. Tidak hanya dari sisi lansia atau memiliki penyakit bawaan tapi juga yang berisiko dalam pekerjaan seperti pekerja publik. Dia minta agar mereka yang berisiko tinggi harus selesai pada pertengahan Februari.
Pandangan berbeda disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane. Menurutnya, pemberian vaksin booster Covid-19 tidak mendesak dilakukan. Terlebih, masih banyak masyarakat yang belum mendapat vaksin Covid-19 dosis lengkap.
Alasan untuk menghadapi varian Omicron pun tak menjadikan booster ini harus tergesa-gesa dilaksanakan. Sebab, dua kali vaksin pun terbukti mampu menekan keparahan. Sehingga yang perlu dikejar adalah vaksinasi dosis lengkap bagi yang belum. "Tidak ada urgensinya (booster, red)," tegasnya.
Pemerintah sendiri dinilai gagal dalam mencapai target vaksinasi Covid-19 di akhir tahun lalu. Pasalnya, cakupan vaksinasi Covid-19 baru mencapai 43 persen. Jauh dari gembar-gembor target cakupan hingga 70 persen jumlah warga Indonesia.
Selain itu, euphoria pencapaian lima besar negara dengan capaian vaksinasi terbesar di dunia pun sejatinya bukan hal yang istimewa. Menurutnya, jumlah 283 orang yang sudah divaksin ini bukan merupakan standar cakupan sesuai ketentuan WHO. Apalagi, kebanyakan dari jumlah tersebut merupakan orang yang mendapat vaksin dosis pertama. Bukan penerima dosis lengkap.
"Akui gak tercapai. Tidak berhasil mencapai target yang disampaikan presiden. Yang dibutuhkan itu sesuai standar bukan jumlah, berapa persen yang sudah divaksin," ungkapnya.
Melihat kondisi ini, Masdalina merekomendasikan agar pemberian vaksin booster ditunda hingga akses vaksin dosis lengkap diberikan secara merata. Namun, bila pemerintah tetap memaksakan maka vaksin booster harus diberikan gratis. Apalagi, jika vaksin tersebut merupakan hibah dari Covax-Facility. "Itu melanggar etika kalau harus berbayar," sambungnya.
Di sisi lain, Masdalina tetap mewanti-wanti agar pemerintah dan masyarakat tidak lengah dengan Omicron. Meski dua kali vaksin telah terbukti menurunkan risiko keparahan, varian baru ini tak bisa dibilang lebih aman dibanding Delta. Pasalnya, Omicron lebih cepat menular. Sejumlah negara juga telah melaporkan adanya kasus yang mengharuskan pasien masuk rumah sakit bahkan hingga menimbulkan kematian. Meski jumlahnya lebih rendah dari Delta.
"Itu Amerika dan Australia 1 juta kasus lho sehari. Jangan sampai kalau seperti delta baru pada pontang panting," tuturnya.
Saat ini sendiri kasus Omicron masih dinilai under control. Transmisi lokal kurang dari 20 persen dari total kasus Omicron di Indonesia. lebih dari itu, dikhawatirkan bakal terjadi gelombang ketiga. Karenanya, dia menekankan agar karantina dan protocol kesehatan tidak kendor. Terlebih karantina bagi para pendatang dari luar negeri. Jangan ada diskresi, pungli, joki, atau tindakan indisipliner lainnya.
Dia pun turut mengapresiasi gerak cepat pemprov DKI Jakarta dalam upaya karantina rumah dan wilayah yang diterapkan pada kasus Omicron di wilayahnya. Termasuk upaya 3T yang langsung dilaksanakan di area pemukiman sebagai upaya pengendalian penularan.
Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangg Hartarto menambahkan, pemerintah segera mengeksekusi vaksin booster usai lima merek vaksin mendapat EUA dari BPOM. Kelima merek itu meliputi CoronaVac (Sinovac), Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zifivax. "Pemerintah sudah mempersiapkan vaksin booster," jelasnya.
Khusus untuk daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi lokasi pelaksanaan MotoGP pada 18-20 Maret mendatang, akan dilakukan percepatan vaksinasi dosis ketiga. Menurut Airlangga, vaksinasi booster di daerah Lombok bakal dilakukan pada Januari-Maret.
"Untuk persiapan MotoGP akan ditonton mendekati 64.000, kota-kota di Mataram sudah siap dengan vaksinasi dosis kedua mencapai 78 persen, di Lombok Barat mencapai 57,9 persen, Lombok Tengah 61 persen, Lombok Timur 57 persen, dan Lombok Utara 69 persen. Dan diharapkan Januari, Fenruari, Maret, vaksinasi dosis ketiga bisa dilaksanakan," kata dia.
Sejalan dengan itu, pemerintah mendorong pengembangan vaksin Merah Putih atau vaksin lokal. Saat ini vaksin Merah Putih yang dikerjasakamakan oleh berbagai lembaga dan instansi, seperti Universitas Airlangga dan Biotis yang telah masuk tahap uji coba.
Selain itu vaksin Nusantara juga akan didorong. Vaksin besutan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini akan diterapkan di rumah sakit dengan treatment berbeda. "Saat sekarang ini diterapkan di rumah sakit, dan treatment-nya akan sedikit berbeda karena ini sebagai immunotherapy dalam bentuk alat-alat kesehatan," jelasnya.(lyn/mia/dee)
Laporan JPG, Jakarta
