Sabtu, 23 November 2024
spot_img

Revisi UU ASN, Honerer K2 Sudah Tahukah?

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Para honorer K2 masih sangat berharap revisi UU ASN (Undang – undang Aparatur Sipil Negara) bisa segera dituntaskan, agar bisa menjadi payung hukum pengangkatan mereka menjadi PNS.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Totok Daryanto menyatakan revisi Undang-undang Nomor 14/2014 tentang ASN kemungkinan tidak dibahas lagi pada periode ini.

Hal ini disampaikan Totok saat ditanya nasib revisi UU yang terkatung-katung karena pemerintah tidak kunjung mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke dewan.

“Pemerintah belum mau membahas karena DIM-nya belum ada. Kalau DIM-nya ada ya cepat selesai,” ucap Totok menjawab JPNN.com, di Jakarta, Rabu (10/7).

Namun demikian, dia memastikan usulan revisi yang menjadi hak inisiatif DPR itu tidak akan dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional (prolegnas).

Baca Juga:  Buaya Berkalung Ban, BKSDA Panggil Tim Khusus

“Bukan dikeluarkan, di-carry over saja ke periode berikutnya. Karena akan memungkinkan seluruh revisi UU dibahas pada periode berikutnya,” jelas legislator PAN itu.

Totok menambahkan, bicara soal peluang honorer K2 menjadi PNS, itu tergantung pada pemerintah. Apalagi sekarang sudah ada solusi yang diberikan melalui mekanisme PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

“Tergantung pemerintah, kan mereka sudah mencari solusi, ada pekerja kontrak. Kalau UU-nya posisinya masih seperti itu, karena tidak ada DIM yang dikirim pemerintah,” tandasnya. (fat)

Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Para honorer K2 masih sangat berharap revisi UU ASN (Undang – undang Aparatur Sipil Negara) bisa segera dituntaskan, agar bisa menjadi payung hukum pengangkatan mereka menjadi PNS.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Totok Daryanto menyatakan revisi Undang-undang Nomor 14/2014 tentang ASN kemungkinan tidak dibahas lagi pada periode ini.

Hal ini disampaikan Totok saat ditanya nasib revisi UU yang terkatung-katung karena pemerintah tidak kunjung mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke dewan.

- Advertisement -

“Pemerintah belum mau membahas karena DIM-nya belum ada. Kalau DIM-nya ada ya cepat selesai,” ucap Totok menjawab JPNN.com, di Jakarta, Rabu (10/7).

Namun demikian, dia memastikan usulan revisi yang menjadi hak inisiatif DPR itu tidak akan dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional (prolegnas).

- Advertisement -
Baca Juga:  Pemblokiran Medsos Rugikan Konsumen

“Bukan dikeluarkan, di-carry over saja ke periode berikutnya. Karena akan memungkinkan seluruh revisi UU dibahas pada periode berikutnya,” jelas legislator PAN itu.

Totok menambahkan, bicara soal peluang honorer K2 menjadi PNS, itu tergantung pada pemerintah. Apalagi sekarang sudah ada solusi yang diberikan melalui mekanisme PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

“Tergantung pemerintah, kan mereka sudah mencari solusi, ada pekerja kontrak. Kalau UU-nya posisinya masih seperti itu, karena tidak ada DIM yang dikirim pemerintah,” tandasnya. (fat)

Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari