JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus bersama 10 mantan Kapolri lintas generasi di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad (8/11/2026).
Pertemuan penting tersebut berlangsung di tengah bergulirnya pengusutan perkara dugaan penyadapan ilegal (illegal access) terhadap Presiden Prabowo, sejumlah pejabat negara, hingga tokoh masyarakat sipil.
Agenda itu turut dihadiri Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BIN M Herindra, dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Deretan mantan Kapolri periode 1998–2019 yang hadir di antaranya Roesmanhadi, Surojo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, Rusdiharjo, dan Tito Karnavian.
Respons atas kasus penyadapan ini juga memantik reaksi dari ulama Kota Pasuruan di Ponpes Bayt Al Hikmah. Pengasuh Ponpes Roudhotul Ulum Besuk, Kiai Muhibbul Aman Aly, mendesak aparat hukum mengusut perkara secara profesional dan transparan demi menjaga wibawa negara.
Menindaklanjuti dinamika tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengonfirmasi akan menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kapolri pada Kamis (12/11/2026) mendatang untuk membongkar dalang serta motif di balik aksi penindakan penyadapan ini.
Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menepis narasi viral yang menyebutkan adanya penahanan terhadap menteri berinisial TK maupun pemeriksaan mantan Kapolri Idham Azis.
Meski demikian, penyidik Bareskrim Polri mengonfirmasi telah menetapkan empat Perwira Tinggi (Pati) Polri sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Para tersangka dijerat pasal berlapis dalam KUHAP dan UU ITE.(riz/hn/gas/das)
Laporan JPG, Jakarta
