JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di kantornya di Jalan Merdeka Utara, Jakarta. Dalam pertemian itu, dibahas sejumlah permasalahan di daerah. Salah satu yang menjadi pembahasan serius adalah penanganan virus corona.
Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, berdasarkan analisis Kementerian Kesehatan, saat ini penyebaran virus corona memasuki gelombang kedua (second wave). Ini ditandai dengan penyebaran ke negara-negara lain di luar Cina, termasuk Indonesia.
"Memasuki gelombang kedua penyebaran corona, sesuai arahan Presiden Jokowi, semua stakeholder di tingkat kabupaten diharapkan tidak panik dan jangan membuat masyarakat panik," ujar Anas seusai menghadap Mendagri di kantor Kemendagri, Jumat (6/3).
Hadir dalam pertemuan itu Sekjen Apkasi Najmul Akhyar (Bupati Lombok Utara), Bendahara Apkasi Christiany Eugene Paruntu (Bupati Minahasa Selatan), Wakil Ketua Umum Apkasi Sutan Riska (Bupati Dharmasraya), dan Ketua Bidang Kerja Sama Antarlembaga Ahmed Zaki Iskandar (Bupati Tangerang).
Dalam pertemuan, Tito meminta seluruh bupati agar bisa meredam kepanikan masyarakat. Apkasi sepakat menghindari penggunaan istilah "Crisis Center", melainkan lebih memilih pembentukan pusat informasi di daerah-daerah.
Dalam pertemuan Mendagri meminta para bupati mengumpulkan seluruh unit kesehatan di daerah, termasuk Puskesmas dan kader-kader kesehatan Posyandu, untuk secara sistematis memberikan informasi yang tepat terkait corona. Karena banyak sekali hoax terkait virus ini.
Bukan itu saja, Tito juga meminta mengampanyekan gaya hidup sehat, termasuk menggiatkan konsumsi tanaman herbal Nusantara untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Terkait rumah sakit rujukan, Sekjen Apkasi Najmul Akhyar menambahkan, Apkasi memastikan RS yang menjadi milik pemerintah kabupaten telah siap karena sebelumnya mereka juga berpengalaman menjadi rujukan saat terjadi penyebaran virus SARS dan MERS beberapa waktu lalu.
"Ada sekitar 100 RS rujukan di seluruh Indonesia, di antaranya memang RS milik pemerintah kabupaten. Para bupati sudah mengontrol langsung untuk memastikan kesiapan, dengan arahan Kementerian Kesehatan," jelas Najmul Akhyar.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
