”Indonesia is the last least less benefiting trade war,”ucap Susi menyebut judul artikel dibacanya. Dia merasa miris. Padahal, seharusnya Indonesia bisa mendapat keuntungan atas perang dagang tersebut.

AS tidak mengenakan kebijakan tarif tinggi terhadap produk eskpor Indonesia. Hanya sekitar 12 hingga 20 persen dari harga normal. Sedangkan, negara lainnya dikenai lebih dari 70 persen. Namun, yang terjadi Indonesia tidak mendapat keuntungan sama sekali. Fenomena tersebut tidak lepas dari perilaku para pelaku perikanan tanah air. ”Oknum PNS Perikanan bermain, pengusahanya bermain,” keluh Susi blak-blakan. 

Mereka menyiasati anti-dumping demi mendapat keuntungan yang banyak. Anti-dumping adalah perjanjian politik dagang yang melarang harga jual di luar negeri lebih rendah dari harga normal. Dengan alasan, demi meningkatkan pangsa pasar di luar negeri.

”Namanya usaha itu harus cari provit dari produknya 5 hingga 10 persen. Tapi pengusaha sepertinya lebih milih mendapat komisi dari asing 5 sen per kg. Teken saja, yang penting nama perusahaannya terpampang,” terang menteri 54 tahun itu.

Susi teringat ketika pergi ke AS bertemu dengan pengusaha Indonesia di sebuah bandara. Para pengusaha mau mengekspor barang dari Tiongkok ke AS. Sebab, barang buatan Negeri Panda itu dikenai tarif anti-dumping 100 persen. ”Lah padahal mereka (pengusaha, red) beli bukan produksi. Mestinya itu tidak boleh dilakukan,” ucapnya kecewa.

Seharusnya, dengan adanya perang dagang AS-Cina, impor produk dihentikan. Agar Indonesia bisa memaksimalkan produksi dalam negeri untuk ekspor. Mengawasi penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, dan alat tangkap yang digunakan di wilayah perairan nusantara.

Lobster, misalnya. Jenis plasma nutfah tersebut yang paling digemari di pasar global. Permintaan tinggi, namun ketersediaan semakin menipis. Indonesia menjadi sasaran lantaran memiliki jumlah yang melimpah di lautan.(han/jpg) 

”Indonesia is the last least less benefiting trade war,”ucap Susi menyebut judul artikel dibacanya. Dia merasa miris. Padahal, seharusnya Indonesia bisa mendapat keuntungan atas perang dagang tersebut.

AS tidak mengenakan kebijakan tarif tinggi terhadap produk eskpor Indonesia. Hanya sekitar 12 hingga 20 persen dari harga normal. Sedangkan, negara lainnya dikenai lebih dari 70 persen. Namun, yang terjadi Indonesia tidak mendapat keuntungan sama sekali. Fenomena tersebut tidak lepas dari perilaku para pelaku perikanan tanah air. ”Oknum PNS Perikanan bermain, pengusahanya bermain,” keluh Susi blak-blakan. 

Mereka menyiasati anti-dumping demi mendapat keuntungan yang banyak. Anti-dumping adalah perjanjian politik dagang yang melarang harga jual di luar negeri lebih rendah dari harga normal. Dengan alasan, demi meningkatkan pangsa pasar di luar negeri.

”Namanya usaha itu harus cari provit dari produknya 5 hingga 10 persen. Tapi pengusaha sepertinya lebih milih mendapat komisi dari asing 5 sen per kg. Teken saja, yang penting nama perusahaannya terpampang,” terang menteri 54 tahun itu.

Susi teringat ketika pergi ke AS bertemu dengan pengusaha Indonesia di sebuah bandara. Para pengusaha mau mengekspor barang dari Tiongkok ke AS. Sebab, barang buatan Negeri Panda itu dikenai tarif anti-dumping 100 persen. ”Lah padahal mereka (pengusaha, red) beli bukan produksi. Mestinya itu tidak boleh dilakukan,” ucapnya kecewa.

Seharusnya, dengan adanya perang dagang AS-Cina, impor produk dihentikan. Agar Indonesia bisa memaksimalkan produksi dalam negeri untuk ekspor. Mengawasi penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, dan alat tangkap yang digunakan di wilayah perairan nusantara.

Lobster, misalnya. Jenis plasma nutfah tersebut yang paling digemari di pasar global. Permintaan tinggi, namun ketersediaan semakin menipis. Indonesia menjadi sasaran lantaran memiliki jumlah yang melimpah di lautan.(han/jpg)