Selasa, 2 Desember 2025
spot_img

DPRD Usul Pengangkatan Paslon Terpilih ke Mendagri

PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) – DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Senin (31/5), secara resmi telah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), melalui Gubernur Riau H Syamsuar, terkait pengusulan Pengesahan Pengangkatan H Sukiman-H Indra Gunawan (Sukawan) sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati, terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rohul 2020.

Pengusulan pengesahan pengangkatan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rohul terpilih dibuktikan dengan terbitnya surat Nomor 174/DPRD-Rohul/336, tertanggal 31 Mei 2021, bersifat penting dan ditandatangani basah oleh Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST beserta dengan persyaratan kelengkapan perihal pengesahan pengangkatan Bupati dan Wabup Rohul terpilih.

Ketua DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra ST saat dikonfirmasi wartawan, Senin (31/5) membenarkan DPRD telah menyurati Mendagri RI melalui Gubernur Riau. Sesuai Pasal 160 ayat 3, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dinyatakan pengesahan pengangkatan Paslon terpilih oleh KPU Kabupaten yang disampaikan oleh DPRD kabupaten/Kota kepada Mendagri melalui Gubernur.

Baca Juga:  Kabareskrim: Kami Bekerja Sesuai Bukti, Bukan Opini

"Ya, usai rapat paripurna. kita siapkan kelengkapan persyaratan sesuai aturan yang ada. Kami menyurati Mendagri Cq Gubernur Riau di Pekanbaru terkait pengusulan pengesahan pengangkatan Sukawan sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wabup Rohul tahun 2020,"ujarnya.

Desakan Ketua DPRD Rohul, agar Mendagri mempercepat  penerbitan SK Pengangkatan Bupati dan Wabup Rohul terpilih tahun 2020, mengingat banyaknya agenda pemerintahan terutama pembahasan beberapa ranperda yang kini sedang dibahas dan menunggu pengesahan belum dapat disahkan dalam rapat paripruna, dikarenakan terkendala belum adanya bupati definitif.

Karena untuk pengesahan sejumlah Ranperda yang terkenda itu, lanjut Wanda sapaan akrab Ketua DPRD Rohul itu, bahwasanya Plh Bupati Rohul memiliki kewenangan terbatas, harus meminta izin persetujuan terlebih dahulu kepada Mendagri.(epp)
 

Baca Juga:  Pasien Covid-19 Tidak Berujung

PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) – DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Senin (31/5), secara resmi telah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), melalui Gubernur Riau H Syamsuar, terkait pengusulan Pengesahan Pengangkatan H Sukiman-H Indra Gunawan (Sukawan) sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati, terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rohul 2020.

Pengusulan pengesahan pengangkatan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rohul terpilih dibuktikan dengan terbitnya surat Nomor 174/DPRD-Rohul/336, tertanggal 31 Mei 2021, bersifat penting dan ditandatangani basah oleh Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST beserta dengan persyaratan kelengkapan perihal pengesahan pengangkatan Bupati dan Wabup Rohul terpilih.

Ketua DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra ST saat dikonfirmasi wartawan, Senin (31/5) membenarkan DPRD telah menyurati Mendagri RI melalui Gubernur Riau. Sesuai Pasal 160 ayat 3, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dinyatakan pengesahan pengangkatan Paslon terpilih oleh KPU Kabupaten yang disampaikan oleh DPRD kabupaten/Kota kepada Mendagri melalui Gubernur.

Baca Juga:  Terpilih Jadi Anggota DPR, Ini Kata Krisdayanti soal RKUHP

"Ya, usai rapat paripurna. kita siapkan kelengkapan persyaratan sesuai aturan yang ada. Kami menyurati Mendagri Cq Gubernur Riau di Pekanbaru terkait pengusulan pengesahan pengangkatan Sukawan sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wabup Rohul tahun 2020,"ujarnya.

Desakan Ketua DPRD Rohul, agar Mendagri mempercepat  penerbitan SK Pengangkatan Bupati dan Wabup Rohul terpilih tahun 2020, mengingat banyaknya agenda pemerintahan terutama pembahasan beberapa ranperda yang kini sedang dibahas dan menunggu pengesahan belum dapat disahkan dalam rapat paripruna, dikarenakan terkendala belum adanya bupati definitif.

- Advertisement -

Karena untuk pengesahan sejumlah Ranperda yang terkenda itu, lanjut Wanda sapaan akrab Ketua DPRD Rohul itu, bahwasanya Plh Bupati Rohul memiliki kewenangan terbatas, harus meminta izin persetujuan terlebih dahulu kepada Mendagri.(epp)
 

Baca Juga:  Diskes Rohul Lakukan Percepatan Vaksinasi
Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) – DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Senin (31/5), secara resmi telah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), melalui Gubernur Riau H Syamsuar, terkait pengusulan Pengesahan Pengangkatan H Sukiman-H Indra Gunawan (Sukawan) sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati, terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rohul 2020.

Pengusulan pengesahan pengangkatan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rohul terpilih dibuktikan dengan terbitnya surat Nomor 174/DPRD-Rohul/336, tertanggal 31 Mei 2021, bersifat penting dan ditandatangani basah oleh Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST beserta dengan persyaratan kelengkapan perihal pengesahan pengangkatan Bupati dan Wabup Rohul terpilih.

Ketua DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra ST saat dikonfirmasi wartawan, Senin (31/5) membenarkan DPRD telah menyurati Mendagri RI melalui Gubernur Riau. Sesuai Pasal 160 ayat 3, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dinyatakan pengesahan pengangkatan Paslon terpilih oleh KPU Kabupaten yang disampaikan oleh DPRD kabupaten/Kota kepada Mendagri melalui Gubernur.

Baca Juga:  Rusia Sebut Indonesia Mitra Paling Penting

"Ya, usai rapat paripurna. kita siapkan kelengkapan persyaratan sesuai aturan yang ada. Kami menyurati Mendagri Cq Gubernur Riau di Pekanbaru terkait pengusulan pengesahan pengangkatan Sukawan sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wabup Rohul tahun 2020,"ujarnya.

Desakan Ketua DPRD Rohul, agar Mendagri mempercepat  penerbitan SK Pengangkatan Bupati dan Wabup Rohul terpilih tahun 2020, mengingat banyaknya agenda pemerintahan terutama pembahasan beberapa ranperda yang kini sedang dibahas dan menunggu pengesahan belum dapat disahkan dalam rapat paripruna, dikarenakan terkendala belum adanya bupati definitif.

Karena untuk pengesahan sejumlah Ranperda yang terkenda itu, lanjut Wanda sapaan akrab Ketua DPRD Rohul itu, bahwasanya Plh Bupati Rohul memiliki kewenangan terbatas, harus meminta izin persetujuan terlebih dahulu kepada Mendagri.(epp)
 

Baca Juga:  Akhirnya, WhatsApp Resmi Hadirkan Dark Mode

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari