PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — PENDISTRIBUSIAN bantuan sembako bagi masyarakat rentan miskin berupa cadangan beras pemerintah (CBP) dan lauk pauk dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, belum seluruhnya tuntas.
Kini, bantuan baru tersalurkan ke 17 kelurahan. Di luar itu, Forum RT/RW di lima kelurahan menyatakan menolak karena jumlah yang diterima jauh di bawah jumlah yang diajukan.
CBP secara resmi mulai didistribusikan, Sabtu (25/4) lalu. Bantuan ini terdiri dari 100 ton beras dari Bulog ditambah lauk pauk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru senilai Rp 123 ribu. Seluruhnya dikemas dalam 15.625 paket bantuan.
Bantuan ini ditargetkan bisa didistribusikan ke 83 kelurahan yang ada di Pekanbaru. Hingga lima hari berlalu, Pendistribusian baru sampai pada 17 kelurahan. "Belum (semua disalurkan, red). Sekarang 17 yang tersalurkan, ditambah lima menolak," kata Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Kota Pekanbaru Chairani saat dikonfirmasi, Rabu (29/4).
Penolakan oleh RT/RW di lima kelurahan kata dia terjadi karena miskomunikasi. "Yang menolak ini kan hanya miss komunikasi aja. Tapi ini akan kita tindak lanjuti lagi. Yang jelas sepanjang belum ada surat resmi, kita anggap mungkin masih kita upayakan untuk mediasi," imbuhnya.
Forum RT/RW di lima kelurahan di Kota Pekanbaru memang akhirnya menolak bantuan yang diberikan. Mereka menganggap, bantuan yang tak sesuai dengan jumlah yang diajukan malah bisa menimbulkan konflik di antara masyarakat.
Chairani terkait ini menyebut, miskomunikasi terjadi karena ada informasi yang tidak dipahami sepenuhnya oleh RT/RW. "Mungkin juga tidak sampai informasi sehingga merasa apa yang mereka usulkan itu hilang, padahal tidak hilang, ini kita urut, kita ranking sesuai dengan data yang mereka kasih," paparnya.
Secara keseluruhan, data penerima bantuan yang sudah diterima dan diproses Dinas Sosial berjumlah 42 kelurahan. Artinya, data dari 41 kelurahan lagi belum masuk. "Kami paham kondisi di bawah penginputan data juga repot, mulai masukkan NIK itu kan berat, keterbatasan SDM, dan suasana puasa, tetap sambil berjalan, rekap tetap kita terima," jelasnya.
Pemko Pekanbaru juga melalui Asisten I Setdako Pekanbaru Azwan sudah menggelar pertemuan dengan forum RT/RW. "Mudah-mudahan ada progress bahwasannya ini hanya miskomunikasi, kami juga sadar atas Kekurangan dan kelemahan yang ada," tambahnya.
Untuk menambahkan lauk pauk pada CBP yang disalurkan, Dinas Sosial mengeluarkan anggaran Rp2,8 miliar termasuk keperluan distribusi. "Lauk pauk Rp123 ribu per paket bisa untuk kebutuhan empat hari. Ini lah bantuan yang bisa dulu untuk bantuan tahap Pertama. Mudah-mudahan berdasarkan hitungan anggaran yang selanjutnya bisa. Pemerintah juga memikirkan untuk bantuan selanjutnya," urainya.
Dia kemudian meluruskan informasi bahwa anggaran untuk membeli lauk pauk dipakai dari dana baznas yang diberikan untuk digunakan dalam penanganan Covid-19 sebesar Rp2 miliar. "Tidak ada (digunakan dana baznas, red). Tidak mungkinlah kayak gitu, Tak mungkin zakat orang kita gunakan atas nama Pemko, tolong di clearkan," tegasnya.
Kepadanya Riau Pos menanyakan, bagaimana skema bantuan yang akan diberikan pada perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang direncanakan akan diterapkan pada 1 hingga 14 Mei nanti. Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT beberapa waktu lalu menyebut kesepakatan lisan antara dirinya dengan Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi dan pemangku kepentingan lain untuk perpanjangan sudah tercapai. "Nanti data yang sudah kita ranking terhadap sisa yang ada di kelurahan itu," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Hidayat Mardianto menjelaskan, pihak RT/RW di empat kelurahan yang menolak bantuan sembako, akan dilakukan mediasi kembali. Tetapi setelah dilakukan validasi data penerima sembako oleh Dinas Sosial Pekanbaru.
"Sepengetahuan saya hingga saat ini, empat kelurahan yang menolak itu di antaranya Kelurahan Limbungan Baru, Tanah Datar, Kota Tinggi dan Simpang Baru. Tetapi itu akan kami mediasi ulang lagi, setelah data nya divalidasi. Setelah dilakukan validasi maka data itu akan kami serahkan lagi ke pihak kelurahan," ujarnya, Kamis (30/4).
Untuk itu, pihaknya saat ini masih stop dulu dan tidak melakukan penyaluran sembako. Karena masih menunggu data yang telah divalidasi atau data yang valid. Setelah dilakukan validasi data itu, maka pihaknya akan melanjutkan kembali melakukan peyaluran ke masing-masing pihak kelurahan.
"Apakah nanti akan ditolak lagi sembako itu, kita lihat nanti. Pada prinsipnya kami ini hanya bertugas untuk menyalurkan sembako. Apabila ada kendala dalam proses penyaluran maka akan lambatnya proses penyalurannya kepada masyarakat. Seharusnya bisa cepat selasai, tetapi gara-gara ada kelurahan yang menolaknya, tentu prosesnya akan menjadi lambat," terangnya.
Selain itu, memang dalam melakukan penyaluran kepada pihak kelurahan itu jumlah paket sembakonya berbeda-beda, tergantung dari jumlah penduduknya, sesuai data yang telah divalidasi."Ada yang setiap satu kelurahan itu sebanyak 261 paket sembako, ada yang 150 paket sembako dan ada yang mencapai 300 paket sembako. Itu tergantung dari data jumlah penduduknya dan data yang sudah dilakukan validasi," jelasnya.(ksm)
Laporan: M ALI NURMAN dan DOFI ISKANDAR (Pekanbaru)
