PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan tahun anggaran 2021.
Kesepakatan itu disahkan dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Riau, Kamis (23/9). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Yulisman didampingi Wakil Ketua Hardiyanto ini, turut dihadiri perwakilan dari pimpinan fraksi serta pimpinan komisi.
Sedangkan dari pihak Pemerintah Provinsi Riau, dihadiri langsung Gubernur Riau Syamsuar serta Sekretaris Daerah (Sekda) Riau SF Haryanto dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari paripurna tersebut diketahui pagu anggaran untuk APBD Perubahan 2021 ini mengalami kenaikan.
Dari Rp9,032 triliun pada APBD murni, naik menjadi Rp9,680 triliun. Atau meningkat sekitar Rp600 miliar lebih. Sedangkan untuk fokus anggaran, masih diberikan porsi lebih banyak pada penanganan Covid-19.
Ketua DPRD Riau Yulisman mengatakan, setelah penandatanganan kesepakatan rancangan KUA-PPAS perubahan tersebut, diharapkan Banggar DPRD Riau melanjutkan pembahasan APBD Perubahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. "Setelah melakukan penandatanganan KUA-PPAS ini, diharapkan Banggar DPRD Riau bersama TAPD Riau melanjutkan pembahasan RAPBD perubahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," sebut Yulisman.
Ia melanjutkan, mengingat waktu pembahasan yang cukup terbatas, dirinya sangat mengharapkan proses pembahasan antara Banggar dam TAPD dapat berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.
"Mengingat waktu yang sangat terbatas, kita berharap agar rangkaian pembahasan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku," harapnya.
Dalam kesempatan itu, politikus Golkar ini menjelaskan bahwa KUA-PPAS rancangan APBD perubahan 2021 yang disepakati senilai Rp9,680 triliun. Adapun fokus APBD Perubahan TA 2021 adalah di penanganan Covid-19, vaksinasi dan persiapan anggaran bencana alam."Komponen belanja untuk penanganan Covid-19 masih tetap prioritas. Pos anggarannya ada di leading sektor, yakni Dinas Kesehatan dan OPD lainnya. Juga ada persiapan penanganan bencana alam seperti karhutla," jelas Yulisman.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Riau Hardiyanto mengatakan bahwa pos anggaran untuk penanganan Covid-19 berada di Belanja Tak Terduga (BTT). Hal itu diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi.
"Fokus utama kita masih untuk Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi. Memang vaksinnya disiapkan oleh (pemerintah) pusat, tapi pelaksanaannya itu kan perlu anggaran. Fokus besarnya di diskes, kemudian di masing- masing RSUD, Arifin Achmad, Petala Bumi, RSJ, dan ada di BTT," imbuhnya.
Gubernur Riau Syamsuar menanggapi kesepakatan rancangan KUA-PPAS perubahan berujar, memang pandemi Covid-19 di Bumi Lancang Kuning belum berakhir.
Meski belakangan angka kasus penularan berhasil turun signifikan, Pemprov Riau, dikatakan gubernur masih akan terus memprioritaskan anggaran penanganan Covid-19.
Disisi lain, karena Banggar dan TAPD tengah fokus membahas APBD perubahan, secara otomatis pembahasan APBD murni 2022 yang sebelumnya sudah sempat dibahas harus mengalami penundaan.
Memang dalam perjalanannya, pembahasan APBD murni tersebut memunculkan dinamika antara dewan dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Hal itu diakui Ketua DPRD Yulisman.
"Selesai APBD perubahan kami langsung melanjutkan pembahasan APBD Murni 2022 yang sebelumnya sudah sempat dibahas," tutur Yulisman dalam sebuah kesempatan.
Menurut dia, dinamika yang terjadi dalam proses pembahasan anggaran antara komisi di DPRD dengan OPD merupakan hal lumrah yang terjadi."Dinamika antara komisi dengan mitra kerja dan Banggar dengan TAPD itu biasa, semua itu kan untuk memotret bagaimana asumsi pendapatan, yang ujungnya untuk Riau," tambahnya.(adv/nda)
