Segera Tetapkan Direksi BRK

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kursi Direksi Bank Riau Kepri (BRK) diketahui masih mengalami kekosongan. Kondisi itu dikhawa­tirkan da­pat mengganggu ki­nerja Ba­dan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Ma­ka dari itu, Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi yang membidangi persoalan aset dan pendapatan meminta  agar Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi untuk menjalin komunikasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Tim Pansel sudah terbentuk sekian lama, mungkin yang lulus seleksi beberapa orang itu tinggal di OJK. Kami berharap OJK segera putuskan. Karena kalau direksi tak ada, kan berpengaruh terhadap pinjaman," sebut Husaimi kepada Riau Pos, Kamis (16/1).

alt=""Yamaha Alfa alfascorpii"

Lebih jauh disampaikan dia, dalam pembahasan APBD 2020, pihaknya telah memasukan proyeksi deviden BRK ke dalam mata anggaran. Persoalannya, ketika ada pengajuan pinjaman maka harus disetujui oleh direksi. Sedangkan saat ini kursi tersebut kosong. Sehingga perputaran uang di BR­K menjadi tersendat. "Jadi berpengaruh terhadap perputaran uang. Sementara di APBD kita sudah tetapkan sekian ratus miliar devidennya. Gubernur kami minta segera komunikasikan itu. Kan ada 3 orang itu (direksi, red)," paparnya.

Diakui dia, beberapa waktu lalu komisi III DPRD Riau telah memanggil pihak BRK untuk mempertanyakan hal tersebut. Namun, direksi yang ada saat ini mengaku tidak bisa berbuat banyak. Lantaran bertugas sebagai pelaksana, bukan pembuat keputusan. Sehingga menurut Husaimi harus ada tindakan cepat dari gubernur untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ini BUMD yang agak sehat. Walaupun dia mendapat deviden yang belum sesuai harapan bila dibanding dengan modal yang kita berikan. Saya kan orang akuntansi, saya lihat analisa biaya terlalu tinggi. Makanya ini akan kami evaluasi lagi," tambahnya.(nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kursi Direksi Bank Riau Kepri (BRK) diketahui masih mengalami kekosongan. Kondisi itu dikhawa­tirkan da­pat mengganggu ki­nerja Ba­dan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Ma­ka dari itu, Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi yang membidangi persoalan aset dan pendapatan meminta  agar Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi untuk menjalin komunikasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Tim Pansel sudah terbentuk sekian lama, mungkin yang lulus seleksi beberapa orang itu tinggal di OJK. Kami berharap OJK segera putuskan. Karena kalau direksi tak ada, kan berpengaruh terhadap pinjaman," sebut Husaimi kepada Riau Pos, Kamis (16/1).

Lebih jauh disampaikan dia, dalam pembahasan APBD 2020, pihaknya telah memasukan proyeksi deviden BRK ke dalam mata anggaran. Persoalannya, ketika ada pengajuan pinjaman maka harus disetujui oleh direksi. Sedangkan saat ini kursi tersebut kosong. Sehingga perputaran uang di BR­K menjadi tersendat. "Jadi berpengaruh terhadap perputaran uang. Sementara di APBD kita sudah tetapkan sekian ratus miliar devidennya. Gubernur kami minta segera komunikasikan itu. Kan ada 3 orang itu (direksi, red)," paparnya.

Diakui dia, beberapa waktu lalu komisi III DPRD Riau telah memanggil pihak BRK untuk mempertanyakan hal tersebut. Namun, direksi yang ada saat ini mengaku tidak bisa berbuat banyak. Lantaran bertugas sebagai pelaksana, bukan pembuat keputusan. Sehingga menurut Husaimi harus ada tindakan cepat dari gubernur untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ini BUMD yang agak sehat. Walaupun dia mendapat deviden yang belum sesuai harapan bila dibanding dengan modal yang kita berikan. Saya kan orang akuntansi, saya lihat analisa biaya terlalu tinggi. Makanya ini akan kami evaluasi lagi," tambahnya.(nda)