PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau terus mendorong pemerintah provinsi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat kebijakan. Sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan kehadiran pemerintah.
Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua DPRD Riau Yulisman, Kamis (16/2).
Dikatakan dia, penurunan tingkat kemiskinan di Bumi Lancang Kuning tentunya sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diputuskan pemerintah. “Dalam beberapa kesempatan, kami DPRD Riau selalu berupaya menghasilkan kebijakan-kebijakan melalui Perda untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Yulisman.
Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pengawasan terhadap anggaran agar tepat guna dan tepat sasaran. Seperti pengawasan terhadap APBD serta program-program yang direncanakan oleh Pemprov Riau.
“Kami tentu sangat ingin setiap program yang dilaksanakan pemerintah daerah berjalan tepat sasaran, kemudian bisa lebih merata,” sambung Yulisman.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho mengatakan, kebijakan yang dimaksud lahir berupa peraturan daerah serta program yang masuk ke dalam APBD Pemprov Riau. Ia menjelaskan bahwa sejauh ini sudah banyak Perda yang diselesaikan dewan.
“Baik itu prakarsa dari DPRD maupun usulan pemerintah daerah. Insya Allah kami akan terus melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Riau mempublikasikan angka ekspor impor, inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani (NTP), pariwisata, ketenagakerjaan, dan kemiskinan di Provinsi Riau, Kamis (15/2).
Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan mengatakan, capaian pembangunan Provinsi Riau menunjukkan tren positif. Ketimpangan pembangunan antar wilayah Provinsi Riau berdasarkan Indeks Williamson semakin mengecil, di mana pada 2022 sebesar 0,281, lebih baik dari capaian tahun 2021 sebesar 0,285.
Sedangkan untuk Indeks Gini Ratio pada 2022, lebih baik dari pada target yang ditetapkan, yaitu 0,323 poin. Bahkan lebih baik dari capaian nasional sebesar 0,381 poin.
Selanjutnya indikator makro Indeks Daya Saing Daerah, capaian 2022 sebesar 3,16, meningkat jika dibandingkan tahun 2021, yang hanya 2,98. Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada RPJMD 2019- 2024 adalah sebesar 72,97-73,6.
Adapun capaian IPM pada tahun 2022 sebesar 73,52 (kategori tinggi), telah melewati target RPJMD capaian tahun 2023, dan lebih tinggi dari capaian nasional, yaitu sebesar 72,91.
“Dampak dari proses pembangunan di Provinsi Riau juga berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusianya. Saat ini, IPM Provinsi Riau berada pada peringkat tujuh tertinggi se Indonesia dan peringkat dua se-Sumatera,” paparnya.(adv/nda)
