PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Evaluasi kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah bergulir. Satu per satu kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sudah menjalani evaluasi.
Kebanyakan mereka yang menjalani evaluasi adalah yang sudah menjabat lebih dari satu tahun. Namun sampai saat ini hasil evaluasi kinerja pejabat tersebut belum dikemukakan ke publik.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menampik jika evaluasi kali ini disebut untuk mencopot pejabat yang kinerjanya kurang memuaskan. Namun ia mengaku evaluasi kinerja pada awal tahun ini berdampak kepada pergeseran pejabat ke posisi lainnya.
”Evaluasi ini untuk mengisi kekosongan, tapi dampaknya pasti ada yang bergeser jabatannya,” ujar Pj Wako, Rabu (14/2).
Saat ini, beberapa posisi kepala OPD masih kosong dan dipegang oleh pelaksana tugas (Plt). Seperti Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Kepala DLHK Kota Pekanbaru.
”Evaluasi ini tujuan kami untuk mengisi kekosongan, bukan untuk mengganti pejabatnya, karena banyak yang kosong,” jelas Muflihun.
Pj Wako mengaku hingga kini masih menunggu hasil evaluasi pejabat yang sudah tuntas dievaluasi. Ia menyebut bahwa hasil evaluasi sudah diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia juga menyampaikan bahwa ada serangkaian tahapan yang harus tuntas dalam evaluasi kali ini. Ia menyadari bahwa proses evaluasi dulu tidak serumit sekarang.
”Pasca-Covid, semua proses kembali normal. Semua berproses, dari BKN ke KASN, nanti baru ke Kemendagri,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa proses tahapan pascaevaluasi sedang berjalan. Ia juga menanti hasil evaluasi tersebut. ”Untuk pelantikan, kami tunggu hasil. Kalau sudah turun dari kementerian, baru kami lantik,” tutupnya.(yls)
Laporan JOKO SUSILO, Kota
