PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Anggota DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan dengan tegas mempertanyakan tentang penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang berasal dari perusahaan swasta, di Kota Pekanbaru.
Dia juga mempertanyakan, mengapa tidak difokuskan sasja dana tersebut untuk penanganan banjir yang sudah puluhan tahun menghantui warga Kota Pekanbaru. Atau diarahkan ke kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat.
"Sebenarnya penempatan dana CSR sangat banyak, bisa dirasakan masyarakat. Apalagi saat sekarang ini seperti banjir. Kan bisa digunakan dana CSR ini untuk beberapa titik," tegas Nurul Ikhsan Rabu (10/11).
Dia juga menyebutkan, penggunaan dana CSR dari perusahaan yang beroperasional di Kota Pekanbaru, diduga hanya dimanfaatkan dan dirasakan oleh sekelompok orang saja.
"Harusnya merata dirasakan masyarakat, dan itu harus berkesimbungan membantu Pemko, dan harus transparan," tambahnya.
Diketahui, Kota Pekanbaru sudah punya Perda CSR, Perda No 1 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dengan menyalurkan dana CSR, tahun 2018 lalu.
Di mana semangat awalnya disahkan DPRD Pekanbaru, mengakomodir bantuan pihak swasta untuk kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru.
"Jadi, banyak persoalan di tengah masyarakat sekarang, bisa menggunakan anggaran CSR, sehingga tidak membebani APBD, yang kini banyak tersedot untuk penanganan Covid-19," tegasnya.
Untuk itu, Nurul meminta CSR ini benar-benar dijalankan sesuai dengan semangat awalnya. "Ini harus dikembalikan ke semangat awalnya," harapnya.
Mengenai respon Pemko terhadap penanggulangan banjir yang terjadi saat ini, Nurul menyebutkan realisasinya belum memuaskan.
"Saya sudah banyak menerima aduan dan keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui telepon soal banjir ini," ungkapnya lagi.
Untuk itu, dia meminta Pemko Pekanbaru lebih serius mengatasi masalah banjir di Kota Pekanbaru ini. “Master plan banjir sudah ada, percuma saja dibuat kalau tidak direalisasikan,” ujar Nurul.(lim)
Laporan AGUSTIAR, Kota
