PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kepala OPD. Setidaknya ada 19 OPD yang bakal dilakukan penilaian atas kinerja selama setahun terakhir.
Adapun OPD yang akan dievaluasi tersebut di antaranya, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian staf ahli ekonomi, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
alt=""Yamaha Alfa alfascorpii"Selanjutnya, DPM-PTSP, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM. Juga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Badan Penelitian dan Pengembangan, serta staf ahli bidang hukum dan politik.
Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Indra Pomi Nasution menyebutkan, pihaknya telah mengajukan izin evaluasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan evaluasi pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.
”Kami baru mau evaluasi. Kami akan evaluasi kepala OPD yang sudah lebih dari satu tahun,” ujar Sekko, Rabu (10/1).
Ada 20 kepala OPD yang akan dievaluasi oleh Pemko Pekanbaru. Sementara kepala OPD yang menjabat di bawah satu tahun dan jabatan kepala OPD yang kosong tidak dilakukan evaluasi.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru Irwan Suryadi mengatakan, kepala OPD Pemko Pekanbaru yang dievaluasi, mereka yang telah lebih setahun menjabat.
”Evaluasi akan dilakukan awal tahun ini, yang dievaluasi itu kepala OPD yang lebih dari satu tahun,” tambah Irwan.
Evaluasi tersebut diperuntukan bagi kepala OPD yang masih menjabat defenitif. Untuk jabatan kepala OPD yang kosong seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Dinas Kesehatan (Diskes) akan dilakukan asesmen kembali.
”Untuk DLHK sudah kosong dijabat Plt, harusnya itu kan melalui proses asesmen dan pendaftaran ulang. Kemudian dinas kesehatan juga sama. Kalau sekarang kan evaluasi terhadap pejabat yang sedang menjabat,” terangnya.
Irwan mengatakan proses evaluasi pejabat tersebut sedang berjalan. Pihaknya saat ini masih menunggu persetujuan KASN.
Terkait waktu evaluasi, pihaknya belum bisa memastikan. Pasalnya saat ini proses masih sedang berjalan. Pihaknya pun sudah mengajukan evaluasi ini sejak akhir tahun 2023 lalu.
”Proses lagi berjalan, menunggu persetujuan KASN, kalau kapan selesai dan waktunya itu tentatif. Kami tidak bisa pastikan kapan,” katanya.
Hasil evaluasi itu nanti akan dilihat mana saja jabatan kepala OPD yang kosong. Jika sudah ada hasilnya, maka akan dilakukan assesment terhadap jabatan yang kosong.
Ia menyebut, jika proses evaluasi ini berjalan lancar, tidak menutup kemungkinan pada Februari atau Maret mendatang evaluasi kepala OPD tersebut selesai.(yls)
Laporan JOKO SUSILO, PEKANBARU
