Kamis, 19 Maret 2026
- Advertisement -

Pusat Minta Pemko Siapkan Data DTKS Masyarakat Miskin

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Di awal tahun 2024 ini, Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali meminta Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas sosial Pekanbaru untuk segera merampungkan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diajukan ke Pusdatin Kemensos.

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dr H Idrus MAg membenarkan pemko telah mendapatkan surat yang dilayangkan oleh kementerian sosial tersebut untuk segera diajukan ke Pusdatin Kemensos. Dengan masukan data masyarakat dalam  DTKS untuk nantinya akan mendapatkan bantuan dari Kemensos RI tersebut.

Untuk menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat tersebut, saat ini Pemko Pekanbaru melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru mulai menginput data masyarakat miskin lewat aplikasi Kemensos, Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

Baca Juga:  Lahan Terbakar, Papan Pemilik Terpampang, Namun Tak Kunjung Datang

”Ini ada surat masuk dari kementerian. Kita diminta untuk mengajukan masyarakat miskin yang terdata di DTKS itu untuk dapat bantuan pusat,” ujar Idrus, akhir pekan lalu.

Idrus mengatakan, Dinas Sosial akan mengajukan sebanyak mungkin data masyarakat yang ada di DTKS ke Kemensos.

”Jadi saat ini kita sedang menginput data. Kita mengusulkan sebanyak-banyaknya. Hari ini (Jumat, red) kami mulai menginput,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut Idrus, masyarakat miskin di Kota Pekanbaru yang masuk di DTKS sebanyak 234.900 orang. Data tersebut, menurut Idrus DTKS setiap waktu dapat berubah, tergantung ekonomi masyarakat.

Namun, turun naiknya data DTKS itu tergantung kemiskinannya. Data DTKS awalnya mereka yang miskin itu dianggap sebanyak itu. Di Pusdatin itukan punya data. Bisa jadi masyarakat itu banyak yang berubah kondisinya, dari yang susah menjadi tidak susah, jadi keluar dari DTKS.

Baca Juga:  Tetap Buka, Dua Layanan Publik Disemprot Disinfektan 

”Jadi intinya data kemiskinan itu pasti berubah. Karena kondisi ekonomi masyarakat berubah. Jadi DTKS itu tergantung ekonomi masyarakat,” katanya.(ayi)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Di awal tahun 2024 ini, Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali meminta Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas sosial Pekanbaru untuk segera merampungkan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diajukan ke Pusdatin Kemensos.

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dr H Idrus MAg membenarkan pemko telah mendapatkan surat yang dilayangkan oleh kementerian sosial tersebut untuk segera diajukan ke Pusdatin Kemensos. Dengan masukan data masyarakat dalam  DTKS untuk nantinya akan mendapatkan bantuan dari Kemensos RI tersebut.

Untuk menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat tersebut, saat ini Pemko Pekanbaru melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru mulai menginput data masyarakat miskin lewat aplikasi Kemensos, Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

Baca Juga:  Tiga Mantan Pejabat Pekanbaru Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Rp8,9 Miliar

”Ini ada surat masuk dari kementerian. Kita diminta untuk mengajukan masyarakat miskin yang terdata di DTKS itu untuk dapat bantuan pusat,” ujar Idrus, akhir pekan lalu.

Idrus mengatakan, Dinas Sosial akan mengajukan sebanyak mungkin data masyarakat yang ada di DTKS ke Kemensos.

- Advertisement -

”Jadi saat ini kita sedang menginput data. Kita mengusulkan sebanyak-banyaknya. Hari ini (Jumat, red) kami mulai menginput,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut Idrus, masyarakat miskin di Kota Pekanbaru yang masuk di DTKS sebanyak 234.900 orang. Data tersebut, menurut Idrus DTKS setiap waktu dapat berubah, tergantung ekonomi masyarakat.

- Advertisement -

Namun, turun naiknya data DTKS itu tergantung kemiskinannya. Data DTKS awalnya mereka yang miskin itu dianggap sebanyak itu. Di Pusdatin itukan punya data. Bisa jadi masyarakat itu banyak yang berubah kondisinya, dari yang susah menjadi tidak susah, jadi keluar dari DTKS.

Baca Juga:  Tak Beri Layanan Terbaik, Kapuskesmas Bakal Diganti

”Jadi intinya data kemiskinan itu pasti berubah. Karena kondisi ekonomi masyarakat berubah. Jadi DTKS itu tergantung ekonomi masyarakat,” katanya.(ayi)

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Di awal tahun 2024 ini, Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali meminta Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas sosial Pekanbaru untuk segera merampungkan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diajukan ke Pusdatin Kemensos.

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dr H Idrus MAg membenarkan pemko telah mendapatkan surat yang dilayangkan oleh kementerian sosial tersebut untuk segera diajukan ke Pusdatin Kemensos. Dengan masukan data masyarakat dalam  DTKS untuk nantinya akan mendapatkan bantuan dari Kemensos RI tersebut.

Untuk menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat tersebut, saat ini Pemko Pekanbaru melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru mulai menginput data masyarakat miskin lewat aplikasi Kemensos, Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

Baca Juga:  Wali Kota Agung Nugroho Resmikan Layanan Hemodialisis di RSD Madani Pekanbaru

”Ini ada surat masuk dari kementerian. Kita diminta untuk mengajukan masyarakat miskin yang terdata di DTKS itu untuk dapat bantuan pusat,” ujar Idrus, akhir pekan lalu.

Idrus mengatakan, Dinas Sosial akan mengajukan sebanyak mungkin data masyarakat yang ada di DTKS ke Kemensos.

”Jadi saat ini kita sedang menginput data. Kita mengusulkan sebanyak-banyaknya. Hari ini (Jumat, red) kami mulai menginput,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut Idrus, masyarakat miskin di Kota Pekanbaru yang masuk di DTKS sebanyak 234.900 orang. Data tersebut, menurut Idrus DTKS setiap waktu dapat berubah, tergantung ekonomi masyarakat.

Namun, turun naiknya data DTKS itu tergantung kemiskinannya. Data DTKS awalnya mereka yang miskin itu dianggap sebanyak itu. Di Pusdatin itukan punya data. Bisa jadi masyarakat itu banyak yang berubah kondisinya, dari yang susah menjadi tidak susah, jadi keluar dari DTKS.

Baca Juga:  Pemko Ancam Cabut Izin THM Pelanggar Perda

”Jadi intinya data kemiskinan itu pasti berubah. Karena kondisi ekonomi masyarakat berubah. Jadi DTKS itu tergantung ekonomi masyarakat,” katanya.(ayi)

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari