PEKANBARU(RIAUPOS.CO) – Posisi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Pekanbaru jadi pembahasan dalam pertemuan antara Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP dengan unsur pimpinan DPRD Pekanbaru, Selasa (5/7). Kepada para pimpinan itu ditanyakan kriteria seperti apa yang diinginkan untuk posisi sekwan.

Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru yang melakukan pertemuan dengan Pj Wako Pekanbaru adalah Ketua DPRD M Sabarudi dan dua Wakil Ketua DPRD Tengku Azwendi Fajri serta Ginda Burnama. Pertemuan digelar di ruang kerja Wako Pekanbaru di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru lantai 3 Jalan Sudirman.

Posisi Sekwan DPRD Kota Pekanbaru sudah tiga tahun terakhir diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Sekwan

definitif terakhir adalah Alek Kurniawan. Setelahnya, Sekwan diisi Plt yakni, Zulfahmi Adrian, Badriah Rikasari dan terakhir Baharuddin.

Penunjukan Baharuddin sebagai Plt Sekwan DPRD berakhir pekan lalu. Jelang, pengisian posisi tersebut, Muflihun menyebutkan dia ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan para pimpinan DPRD.

"Memang Plt itu sebenarnya tidak diatur. Penunjukannya hak prerogatif kepala daerah. Tapi azas kepatutan kita, kita bertanya dengan pimpinan DPRD, kriteria seperti apa yang diinginkan? Supaya tidak selisih paham lah," kata Pj Wako.

Mengenai siapa nama yang diusulkan, Muflihun menyebutkan tak ada nama spesifik yang disampaikan pimpinan DPRD. "Dia (pimpinan DPRD, red) serahkan ke kami juga. Tidak ada mengarahkan. Silakan Pak Wali cari yang mampu bekerja sama," imbuhnya.

Sebelumnya, pada Oktober 2021 lalu Pemko Pekanbaru telah melakukan assessment jabatan Sekwan. Namun nama pejabat yang lolos assessment Zamzami dan Erna Juita. Namun kedua nama ini tak disetujui legislatif dan akhirnya tak dilantik hingga Wako Pekanbaru saat itu, Firdaus lengser dari jabatannya Mei 2022 lalu.

Muflihun ketika disampaikan hal ini mengatakan karena itu perlu berkomunikasi terlebih sebelum pengisian jabatan tersebut. "Makanya kita ada etika. Kalau saya sorong langsung saja mungkin wajar tidak mau. Kemudian juga, untuk definitifnya tetap kita akan kaji dan pelajari. Kita juga ada OPD yang kosong, harus assesment," tutupnya.(ali)

PEKANBARU(RIAUPOS.CO) – Posisi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Pekanbaru jadi pembahasan dalam pertemuan antara Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP dengan unsur pimpinan DPRD Pekanbaru, Selasa (5/7). Kepada para pimpinan itu ditanyakan kriteria seperti apa yang diinginkan untuk posisi sekwan.

Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru yang melakukan pertemuan dengan Pj Wako Pekanbaru adalah Ketua DPRD M Sabarudi dan dua Wakil Ketua DPRD Tengku Azwendi Fajri serta Ginda Burnama. Pertemuan digelar di ruang kerja Wako Pekanbaru di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru lantai 3 Jalan Sudirman.

Posisi Sekwan DPRD Kota Pekanbaru sudah tiga tahun terakhir diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Sekwan

definitif terakhir adalah Alek Kurniawan. Setelahnya, Sekwan diisi Plt yakni, Zulfahmi Adrian, Badriah Rikasari dan terakhir Baharuddin.

Penunjukan Baharuddin sebagai Plt Sekwan DPRD berakhir pekan lalu. Jelang, pengisian posisi tersebut, Muflihun menyebutkan dia ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan para pimpinan DPRD.

"Memang Plt itu sebenarnya tidak diatur. Penunjukannya hak prerogatif kepala daerah. Tapi azas kepatutan kita, kita bertanya dengan pimpinan DPRD, kriteria seperti apa yang diinginkan? Supaya tidak selisih paham lah," kata Pj Wako.

Mengenai siapa nama yang diusulkan, Muflihun menyebutkan tak ada nama spesifik yang disampaikan pimpinan DPRD. "Dia (pimpinan DPRD, red) serahkan ke kami juga. Tidak ada mengarahkan. Silakan Pak Wali cari yang mampu bekerja sama," imbuhnya.

Sebelumnya, pada Oktober 2021 lalu Pemko Pekanbaru telah melakukan assessment jabatan Sekwan. Namun nama pejabat yang lolos assessment Zamzami dan Erna Juita. Namun kedua nama ini tak disetujui legislatif dan akhirnya tak dilantik hingga Wako Pekanbaru saat itu, Firdaus lengser dari jabatannya Mei 2022 lalu.

Muflihun ketika disampaikan hal ini mengatakan karena itu perlu berkomunikasi terlebih sebelum pengisian jabatan tersebut. "Makanya kita ada etika. Kalau saya sorong langsung saja mungkin wajar tidak mau. Kemudian juga, untuk definitifnya tetap kita akan kaji dan pelajari. Kita juga ada OPD yang kosong, harus assesment," tutupnya.(ali)