PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2023 selesai digelar, Senin (4/3). Rapat dilanjutkan pada pukul 14.30 WIB, setelah sempat diskors lebih kurang dua jam.
Penyampaian laporan LKPJ ini tetap disampaikan oleh Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, meski sebelumnya ada interupsi dari anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga dan Krismat Hutagalung. Keduanya meminta agar Paripurna LKPJ dihadiri langsung oleh Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun sebagai pengguna anggaran.
Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi didampingi Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal ini, ini akhirnya berlangsung lancar.
Sebanyak 27 anggota DPRD Kota Pekanbaru hadir dalam sedang dan memenuhi kuorum untuk diselenggarakannya paripurna.
”Dari 45 anggota dewan yang hadir tadi 27. Paripurna memang sempat diskors tapi bisa kembali dilanjut, mengingat untuk LKPJ ini masih ada beberapa tahapan dan proses yang harus dilalui,” ungkap Sabarudi.
Usai paripurna penyampaian LKPj 2023, tahapan selanjutnya yakni paripurna pandangan umum fraksi terhadap LKPj 2023. Kemudian agenda selanjutnya, Paripurna Jawaban Pemerintah terhadap LKPj 2023 dan yang terakhir pembentukan Panitia Khusus terhadap pembahasan LKPj 2023.
”Harapan kita tentu tingkat kehadiran rekan-rekan kita di DPRD jauh lebih ramai dari paripurna hari ini. Memang tadi karena diskors makanya mungkin sudah banyak yang pulang. Tapi tetap ditambah anggota dewan yang lainnya yang mengikuti paripurna sesi kedua ini atau setelah diskor,” sebut Sabarudi ditemui usai paripurna.
Sebelumnya, saat sidang pertama kali dibuka sekitar pukul 11.30 WIB, pembacaan LKPj yang dilakukan Indra Pomi Nasution mendapat interupsi. Sumlah anggota DPRD Kota Pekanbaru meminta pimpinan sidang menskor sidang.
Interupsi pertama datang dari Dapot Sinaga. Dirinya protes LKPj Pemko dibacakan Sekda. Dapot bahkan mencecar Indra Pomi yang sudah berada di podium. Dapot menanyakan dimana Pj Walikota Pekanbaru Muflihun, yang kemudian dijawab Indra Pomi berhalangan hadir.
”Kita minta Pj Wali Kota hadir di sini, masak sudah di ujung-ujung masa jabatan tidak datang. Yang sepanjang 2023 anggaran dia yang atur, kenapa Sekda yang membacakan?” kata Dapot.
Usai Dapot, kemudian anggota DPRD Kota Pekanbaru lainnya Krismat Hutagalung juga angkat bicara. Dirinya meminta agar Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru membacakan aturan soal pembacaan LKPj ini.
”Tolong dibacakan kembali, apakah boleh (Sekda, red) membacakan (LKPj), yang kami lihat dalam PP, kepala daerah (yang membacakan),” kata Krismat.
Setelah dibacakan Bagian Persidangan Sekretariat DPRD, para anggota DPRD yang memprotes ketidakhadiran Muflihun berkesimpulan bahwa yang harus membacakan adalah kepala daerah.
”Jangan diteruskan, masih ada waktu. Maaf Pak Sekda. Pj sebagai kepala daerah menggunakan anggaran masak begini,” timpal Dapot.
Karena waktu sudah masuk Salat Zuhur, Pimpinan Sidang Parpurna, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sabarudi, akhirnya menskor sidang. Sementara Sekda Indra Pomi meninggalkan podium untuk kembali ke tempat duduknya.
Dapot ditemui usai sidang diskor menekankan bahwa dirinya kukuh meminta Pj Wako yang langsung membacakan LKPj. Dia bertekad akan terus menghentikan sidang ini sampai Pj Wako Pekanbaru Muflihun datang.
”Kita punya waktu kok. Tadi katanya Pj Wako menghadiri zoom meeting bersama Mendagri soal inflasi, tapi apakah sampai jam 12 malam? Malam bisa datang, kita tunggu sampai malam,” tegas Dapot.
Hanya saja, saat skor dicabut dan paripurna dilanjutkan, anggota DPRD Kota Pekanbaru yang sempat meminta Muflihun langsung hadir, Dapot Sinaga, malah tidak lagi terlihat di ruangan. Hanya Krismat tetap mengikuti jalannya sidang paripurna hingga akhir.
Sampaikan Evaluasi dan Realisasi Pembangunan
Sementara itu, Sekko ditemui usai paripurna mengatakan dirinya menyampaikan beberapa hal tentang program Pemko Pekanbaru. Baik yang prioritas dan capaiannya di sepanjang tahun 2023.
”Kami sampaikan yang pertama adalah evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan selama 2023. Kemudian kegiatan-kegiatan prioritas, kebijakan dan saran-saran anggota DPRD,” tambahnya.
Diharapkan setelah ini, LKPj bisa dibahas dengan adanya pansus. Berlanjut dengan pembahasan realisasi penerimaan dan belanja Pemko Pekanbaru.
”Harapannya tentu ini nanti akan ada pansus, dibahas bersama, berkaitan dengan realisasi pembangunan baik dari sisi penerimaan maupun sisi belanja yang sudah kita capai di tahun 2023,” terangnya.
Sekko juga menjelaskan penyebab Pj Wako Pekanbaru Muflihun belum berkesempatan hadir pada rapat tersebut. Ia katakan, hal itu berhubung Pj Wako mengikuti rapat yang sangat penting. Berkaitan dengan persiapan pemerintah menjelang Ramadan dan Idulfitri.
”Tadi sempat diskor, ada interupsi dari anggota DPRD meminta wali kota untuk hadir. Tapi wali kota sendiri tadi sedang mengikuti rapat koordinasi dengan Mendagri yang dihadiri beberapa menteri berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk menghadapi bulan Ramadan dan Idulfitri. Rapatnya juga digabung dengan inflasi, semua gubernur, wali kota mengikutinya dan juga. Intinya untuk memberikan bahan pokok yang terjangkau bagi masyarakat kita,” tutupnya.(end/ilo)
