PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Anggota DPRD Kota Pekanbaru H Fathullah menyesalkan kejadian pencabulan yang terjadi di lingkungan sekolah. Terutama di taman kanak-kanak (TK), di mana seharusnya pengawasan oleh guru melekat. Untuk itu ia meminta pihak sekolah harus juga bertanggung jawab jika peristiwa pencabulan terjadi di lingkungan sekolah.

Fathullah mengaku kesal saat mendengar pihak sekolah maupun yayasan acuh tak acuh dalam merespon pengaduan kasus tersebut oleh orang tua korban. ’’Ini yang dilecehkan anak kecil. Kepala yayasan, kepala sekolah harus merespon cepat dan serius. Saya dengar sempat ada titik temu (untuk damai, red) , tapi mereka (pimpinan sekolah, red), tidak respon. Padahal pihak korban sudah mau berdamai tapi sepertinya pihak sekolah menyepelekan. Sekarang kasus ini sudah tersebar, tidak mau lagi pihak korban damai,’’ kata Fathullah, Kamis (3/10).

Fathullah menyalahkan pihak sekolah yang terkesan lamban dan seperti menyepelekan aduan orang tua korban. Ditambah pula ternyata TK itu memiliki masalah administrasi terkait perizinan.

’’Saya dengar, pihak TK ini setelah dipanggil dinas, ternyata banyak hal-hal yang terkait perizinan tidak lengkap. Ini bagaimana mau jaga standar pendidikan dan keamanan anak didik kalau soal izinnya saja begitu,’’ ucapnya dengan nada meninggi.

Fathullah menekankan agar dinas pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru tidak mentolelir soal perizinan ini. Apalagi belum lama ini juga ada kasus kekerasan di lembaga yang diawasi Disdik, juga tidak jelas izinnya.

’’Kepada Kadis Pendidikan Pekanbaru, pertama tolong semua izin sekolah serupa dievaluasi. Kedua TK itu tolong ditutup. Kami tidak mau ada lagi korban kalau itu dibiarkan terus buka. Kami tidak ingin sekolah ini beroperasi lagi,’’ tegas Fathullah.

Politisi Demokrat ini mengatakan DPRD segera akan menyurati pihak sekolah sekaligus Disdik Kota Pekanbaru untuk hadir dalam rapat dengar pendapat.

Menurutnya, tidak ada yang boleh main-main dengan kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan.

’’Begitu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dibentuk, pihak sekolah dan dinas kami panggil. Jangan coba-coba tidak datang. Siapapun tidak bisa main-main kalau urusannya di gedung dewan ini,’’ tutup Fathullah.(end)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Anggota DPRD Kota Pekanbaru H Fathullah menyesalkan kejadian pencabulan yang terjadi di lingkungan sekolah. Terutama di taman kanak-kanak (TK), di mana seharusnya pengawasan oleh guru melekat. Untuk itu ia meminta pihak sekolah harus juga bertanggung jawab jika peristiwa pencabulan terjadi di lingkungan sekolah.

Fathullah mengaku kesal saat mendengar pihak sekolah maupun yayasan acuh tak acuh dalam merespon pengaduan kasus tersebut oleh orang tua korban. ’’Ini yang dilecehkan anak kecil. Kepala yayasan, kepala sekolah harus merespon cepat dan serius. Saya dengar sempat ada titik temu (untuk damai, red) , tapi mereka (pimpinan sekolah, red), tidak respon. Padahal pihak korban sudah mau berdamai tapi sepertinya pihak sekolah menyepelekan. Sekarang kasus ini sudah tersebar, tidak mau lagi pihak korban damai,’’ kata Fathullah, Kamis (3/10).

Fathullah menyalahkan pihak sekolah yang terkesan lamban dan seperti menyepelekan aduan orang tua korban. Ditambah pula ternyata TK itu memiliki masalah administrasi terkait perizinan.

’’Saya dengar, pihak TK ini setelah dipanggil dinas, ternyata banyak hal-hal yang terkait perizinan tidak lengkap. Ini bagaimana mau jaga standar pendidikan dan keamanan anak didik kalau soal izinnya saja begitu,’’ ucapnya dengan nada meninggi.

Fathullah menekankan agar dinas pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru tidak mentolelir soal perizinan ini. Apalagi belum lama ini juga ada kasus kekerasan di lembaga yang diawasi Disdik, juga tidak jelas izinnya.

’’Kepada Kadis Pendidikan Pekanbaru, pertama tolong semua izin sekolah serupa dievaluasi. Kedua TK itu tolong ditutup. Kami tidak mau ada lagi korban kalau itu dibiarkan terus buka. Kami tidak ingin sekolah ini beroperasi lagi,’’ tegas Fathullah.

Politisi Demokrat ini mengatakan DPRD segera akan menyurati pihak sekolah sekaligus Disdik Kota Pekanbaru untuk hadir dalam rapat dengar pendapat.

Menurutnya, tidak ada yang boleh main-main dengan kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan.

’’Begitu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dibentuk, pihak sekolah dan dinas kami panggil. Jangan coba-coba tidak datang. Siapapun tidak bisa main-main kalau urusannya di gedung dewan ini,’’ tutup Fathullah.(end)