PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Untuk membantu mempercepat penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dari Kementerian sosial (Kemensos) di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Sosial akan memonitoring penyaluran bansos tersebut.
Kepala Dinas Sosial Riau, T Zul Efendi mengatakan, berdasarkan pertemuan antara pendamping program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahap I dan II, Himbara bank penyalur dan kepala Dinas Sosial se-Riau dengan Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini, Selasa (31/8) lalu, masih ada lima daerah yang belum menyelesaikan penyaluran bansos tersebut.
"Lima daerah tersebut yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kampar," kata T Zul, Kamis (2/9).
Sebagai tindak lanjut, demikian T Zul, sudah dibuat komitmen bersama usai pertemuan antara pihak Himbara dan PT POS sebagai penyalur. Komitmen tersebut juga langsung disampaikan di depan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Penyaluran akan segera dilakukan oleh pihak penyalur, baik yang tergabung dalam Himbara dan juga PT POS. Hal tersebut sesuai komitmen bersama dengan Bu Menteri Sosial," ujarnya.
Dijelaskan T Zul, Dinas Sosial Provinsi Riau dalam hal penyaluran bansos tersebut akan membantu melakukan monitoring. Karena yang memiliki wilayah dan masyarakat penerima bansos tersebut adalah pemerintah kabupaten/kota.
"Kami di Dinas Sosial Riau akan membantu memonitoring, karena yang memiliki wilayah dan mendapatkan bantuan adalah pemerintah kabupaten/kota," sebutnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan keja ke Riau, Selasa lalu sempat marah dan kaget karena masih ada bansos dari Kemensos yang tidak tersalurkan di Riau.
"Ini persoalannya banyak kartu yang belum didistribusikan dan terblokir. Kok bisa belum didistribusikan, di mana kartunya sekarang? Saya minta hari ini juga didistribusikan, yang diblokir segara buka blokirnya. Bapak dosa lho kalau tidak menyalurkan, ini hak orang miskin," ujar Menteri Risma.
Karena itu, Menteri Risma meminta bank penyalur agar segera membuka blokir seluruh kartu Bansos untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Provinsi Riau yang terblokir.
"Ini yang blokir pihak bank, Kemensos belum ada melakukan pemblokiran kartu. Kasihan bantuannya belum diambil, saya minta semua blokir dibuka hari ini. Kita buka semua blokir seluruh Riau. Kalau satu-satu susah nanti," ujarnya.
Berdasarkan data yang didapat, dari 72.766 KPM di lima daerah tersebut, pada tahap I terdapat 74 KPM tidak terdistribusi dan 202 KPM tidak bertransaksi.(sol)
