GAZA CITY (RIAUPOS.CO) – Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron menyatakan bahwa negaranya tengah mempertimbangkan untuk mengakui Palestina sebagai negara. Menurut dia, langkah itu bisa mengakhiri konflik di Timur Tengah selama ini. Pernyataan itu dipaparkan dalam acara resepsi duta besar Arab di London, Inggris, yang digelar, Senin (29/1).
’’Kami punya tanggung jawab di sana karena kami harus mulai menentukan seperti apa negara Palestina nantinya, terdiri dari apa, dan bagaimana cara kerjanya,’’ ujar mantan perdana menteri Inggris itu, seperti dikutip Time. ’’Saat hal itu terjadi, kami bersama sekutu akan mempertimbangkan masalah pengakuan negara Palestina, termasuk di PBB,’’ tambahnya.
Cameron dijadwalkan melakukan lawatan ke Timur Tengah mulai Rabu (31/1).
Saat ini 139 di antara 193 negara anggota PBB mengakui negara Palestina. Sebagian besar negara yang tidak melakukan itu adalah negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan sebagian besar negara Eropa Barat.
Cameron menegaskan, pengakuan Palestina sebagai negara adalah jalan terbuka untuk kemajuan, demi mengakhiri konflik dan menemukan solusi politik. Itu berarti akan ada perdamaian selama bertahun-tahun, bukan perdamaian selama berbulan-bulan.
Pernyataan Cameron itu membuat Partai Konservatif yang berkuasa di Inggris terbelah. Sebagian mendukung, sebagian lagi tidak. Mereka yang tidak mendukung berpendapat bahwa hal itu bisa dianggap ’’hadiah’’ bagi Hamas yang telah menyerang Israel pada 7 Oktober lalu.
Terlepas dari itu semua, Inggris dan negara-negara Barat yang jadi sekutunya tengah meningkatkan upaya untuk mengakhiri perang Israel di Gaza. Perang itu telah merenggut setidaknya 26.900 nyawa warga Palestina dan melukai 65.949 orang lainnya. Serangan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) juga membuat 19 ribu anak di Gaza kehilangan orang tuanya.
Inggris telah merilis lima poin rencana untuk mengakhiri perang. Di antaranya, pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina di Gaza dan Tepi Barat, pembebasan semua sandera, dan jaminan keamanan bagi Israel.
Cameron juga mengatakan, Inggris ingin melihat solusi dua negara diterapkan di wilayah itu yang mengakhiri konflik untuk selamanya dan didasarkan pada perbatasan tahun 1967. Jika itu benar-benar diterapkan, Israel harus bersiap kehilangan sebagian besar wilayah yang diduduki di Tepi Barat.
Menerapkan solusi dua negara tidaklah mudah. Sejak lama Israel menolak hal itu dengan berbagai alasan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah bersumpah untuk melanjutkan kampanye militernya dan mengupayakan kemenangan total melawan Hamas.
Netanyahu selama ini menentang solusi dua negara. Desember lalu, dia mengaku bangga telah mencegah pembentukan negara Palestina. Pernyataan itu bertentangan dengan kebijakan AS selama beberapa dekade di wilayah tersebut. Sikap Netanyahu membuat proses gencatan senjata kian mustahil.(sha/c18/bay/jpg)
