JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengemukakan keberhasilan Indonesia mengimplementasikan program B20 di pertemuan The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia mengajak negara lain untuk ikut melakukan program yang sama.

"Terkait hal ini, kami ingin mengajak negara penghasil kelapa sawit, untuk mengikuti langkah yang dilakukan oleh Indonesia, karena terbukti sangat efektif menstabilkan harga minyak kelapa sawit dunia," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (18/11).

Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok, serta para menteri/perwakilan dari negara penghasil minyak kelapa sawit di dunia, di antaranya Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua New Guinea, Ghana, Honduras dan Brazil.

Pembahasan dalam rapat tersebut terkait isu-isu minyak kelapa sawit. Mulai dari perkembangan inovatif dalam industri minyak sawit, kemajuan show-casing yang dibuat (sejalan dengan kebutuhan global yang muncul untuk kriteria keberlanjutan), skema sertifikasi, proteksi lingkungan, akses pasar serta kebijakan perdagangan internasional.

Tujuan dari adanya pertemuan tersebut adalah untuk menyatukan dan menyepakati langkah-langkah konkret dalam menghadapi berbagai isu negatif terhadap minyak kelapa sawit. Dalam diskusi tersebut juga telah disepakati beberapa hal terkait kelapa sawit, termasuj mengajak negara produsen untuk bekerja sama.

"Mulai dari mengajak negara-negara penghasil minyak kelapa sawit untuk meningkatkan kerja sama dalam membangun strategi upaya memperbaiki harga terutama untuk petani. Melanjutkan promosi meningkatkan konsumsi biodiesel untuk menyerap lebih banyak minyak kelapa sawit pada pasar global," tambahnya.

Lalu, para negara yang bergabung juga berkomitmen untuk membangun satu standar bersama sertifikasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di 2020. Kemudian, melanjutkan langkah-langkah konkret dalam upaya menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit, termasuk melalui forum World Trade Organization (WTO).

Selain itu, mengundang negara produsen kelapa sawit lain di dunia untuk bergabung dalam keanggotaan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), serta meningkatkan kesejahteraan di tingkat perkebunan rakyat.

Untuk itu, Indonesia perlu terus mendorong program penanaman kembali (replanting) agar imbal hasil (yield) kelapa sawit bisa ditingkatkan. Pemerintah Indonesia juga saat ini tengah menargetkan implementasi mandatori B30 yang akan dimulai pada awal 2020.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengemukakan keberhasilan Indonesia mengimplementasikan program B20 di pertemuan The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia mengajak negara lain untuk ikut melakukan program yang sama.

"Terkait hal ini, kami ingin mengajak negara penghasil kelapa sawit, untuk mengikuti langkah yang dilakukan oleh Indonesia, karena terbukti sangat efektif menstabilkan harga minyak kelapa sawit dunia," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (18/11).

Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok, serta para menteri/perwakilan dari negara penghasil minyak kelapa sawit di dunia, di antaranya Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua New Guinea, Ghana, Honduras dan Brazil.

Pembahasan dalam rapat tersebut terkait isu-isu minyak kelapa sawit. Mulai dari perkembangan inovatif dalam industri minyak sawit, kemajuan show-casing yang dibuat (sejalan dengan kebutuhan global yang muncul untuk kriteria keberlanjutan), skema sertifikasi, proteksi lingkungan, akses pasar serta kebijakan perdagangan internasional.

Tujuan dari adanya pertemuan tersebut adalah untuk menyatukan dan menyepakati langkah-langkah konkret dalam menghadapi berbagai isu negatif terhadap minyak kelapa sawit. Dalam diskusi tersebut juga telah disepakati beberapa hal terkait kelapa sawit, termasuj mengajak negara produsen untuk bekerja sama.

"Mulai dari mengajak negara-negara penghasil minyak kelapa sawit untuk meningkatkan kerja sama dalam membangun strategi upaya memperbaiki harga terutama untuk petani. Melanjutkan promosi meningkatkan konsumsi biodiesel untuk menyerap lebih banyak minyak kelapa sawit pada pasar global," tambahnya.

Lalu, para negara yang bergabung juga berkomitmen untuk membangun satu standar bersama sertifikasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di 2020. Kemudian, melanjutkan langkah-langkah konkret dalam upaya menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit, termasuk melalui forum World Trade Organization (WTO).

Selain itu, mengundang negara produsen kelapa sawit lain di dunia untuk bergabung dalam keanggotaan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), serta meningkatkan kesejahteraan di tingkat perkebunan rakyat.

Untuk itu, Indonesia perlu terus mendorong program penanaman kembali (replanting) agar imbal hasil (yield) kelapa sawit bisa ditingkatkan. Pemerintah Indonesia juga saat ini tengah menargetkan implementasi mandatori B30 yang akan dimulai pada awal 2020.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengemukakan keberhasilan Indonesia mengimplementasikan program B20 di pertemuan The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia mengajak negara lain untuk ikut melakukan program yang sama.

"Terkait hal ini, kami ingin mengajak negara penghasil kelapa sawit, untuk mengikuti langkah yang dilakukan oleh Indonesia, karena terbukti sangat efektif menstabilkan harga minyak kelapa sawit dunia," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (18/11).

Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok, serta para menteri/perwakilan dari negara penghasil minyak kelapa sawit di dunia, di antaranya Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua New Guinea, Ghana, Honduras dan Brazil.

Pembahasan dalam rapat tersebut terkait isu-isu minyak kelapa sawit. Mulai dari perkembangan inovatif dalam industri minyak sawit, kemajuan show-casing yang dibuat (sejalan dengan kebutuhan global yang muncul untuk kriteria keberlanjutan), skema sertifikasi, proteksi lingkungan, akses pasar serta kebijakan perdagangan internasional.

Tujuan dari adanya pertemuan tersebut adalah untuk menyatukan dan menyepakati langkah-langkah konkret dalam menghadapi berbagai isu negatif terhadap minyak kelapa sawit. Dalam diskusi tersebut juga telah disepakati beberapa hal terkait kelapa sawit, termasuj mengajak negara produsen untuk bekerja sama.

"Mulai dari mengajak negara-negara penghasil minyak kelapa sawit untuk meningkatkan kerja sama dalam membangun strategi upaya memperbaiki harga terutama untuk petani. Melanjutkan promosi meningkatkan konsumsi biodiesel untuk menyerap lebih banyak minyak kelapa sawit pada pasar global," tambahnya.

Lalu, para negara yang bergabung juga berkomitmen untuk membangun satu standar bersama sertifikasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di 2020. Kemudian, melanjutkan langkah-langkah konkret dalam upaya menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit, termasuk melalui forum World Trade Organization (WTO).

Selain itu, mengundang negara produsen kelapa sawit lain di dunia untuk bergabung dalam keanggotaan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), serta meningkatkan kesejahteraan di tingkat perkebunan rakyat.

Untuk itu, Indonesia perlu terus mendorong program penanaman kembali (replanting) agar imbal hasil (yield) kelapa sawit bisa ditingkatkan. Pemerintah Indonesia juga saat ini tengah menargetkan implementasi mandatori B30 yang akan dimulai pada awal 2020.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengemukakan keberhasilan Indonesia mengimplementasikan program B20 di pertemuan The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia mengajak negara lain untuk ikut melakukan program yang sama.

"Terkait hal ini, kami ingin mengajak negara penghasil kelapa sawit, untuk mengikuti langkah yang dilakukan oleh Indonesia, karena terbukti sangat efektif menstabilkan harga minyak kelapa sawit dunia," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (18/11).

Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok, serta para menteri/perwakilan dari negara penghasil minyak kelapa sawit di dunia, di antaranya Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua New Guinea, Ghana, Honduras dan Brazil.

Pembahasan dalam rapat tersebut terkait isu-isu minyak kelapa sawit. Mulai dari perkembangan inovatif dalam industri minyak sawit, kemajuan show-casing yang dibuat (sejalan dengan kebutuhan global yang muncul untuk kriteria keberlanjutan), skema sertifikasi, proteksi lingkungan, akses pasar serta kebijakan perdagangan internasional.

Tujuan dari adanya pertemuan tersebut adalah untuk menyatukan dan menyepakati langkah-langkah konkret dalam menghadapi berbagai isu negatif terhadap minyak kelapa sawit. Dalam diskusi tersebut juga telah disepakati beberapa hal terkait kelapa sawit, termasuj mengajak negara produsen untuk bekerja sama.

"Mulai dari mengajak negara-negara penghasil minyak kelapa sawit untuk meningkatkan kerja sama dalam membangun strategi upaya memperbaiki harga terutama untuk petani. Melanjutkan promosi meningkatkan konsumsi biodiesel untuk menyerap lebih banyak minyak kelapa sawit pada pasar global," tambahnya.

Lalu, para negara yang bergabung juga berkomitmen untuk membangun satu standar bersama sertifikasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di 2020. Kemudian, melanjutkan langkah-langkah konkret dalam upaya menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit, termasuk melalui forum World Trade Organization (WTO).

Selain itu, mengundang negara produsen kelapa sawit lain di dunia untuk bergabung dalam keanggotaan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), serta meningkatkan kesejahteraan di tingkat perkebunan rakyat.

Untuk itu, Indonesia perlu terus mendorong program penanaman kembali (replanting) agar imbal hasil (yield) kelapa sawit bisa ditingkatkan. Pemerintah Indonesia juga saat ini tengah menargetkan implementasi mandatori B30 yang akan dimulai pada awal 2020.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal