Kamis, 4 Juli 2024

Lindungi Petani Sawit, Tinjau Ulang Larangan Ekspor

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit masih terus dirasakan petani hingga saat ini, tanpa ada solusi konkret dari Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.

Bahkan berbagai isu, juga sengaja diembuskan oleh pihak yang mempunyai kepentingan dan menikmati adanya fluktuasi harga TBS di tingkat petani. Sejak pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 April, tentang larangan ekspor bahan baku MGS (minyak goreng sawit, dan belakangan bahkan CPO ikut dilarang), sejak itu harga TBS di tingkat petani cenderung turun hingga 75 persen dari harga ketetapan yang dilakukan Disbun bersama pemangku kepentingan lain di sektor perkebunan sawit yang disepakati bersama.

- Advertisement -

‘’Dari keadaan yang terjadi di lapangan, DPP Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, red) tidak tinggal diam dan terus melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan berbagai pihak. Namun karena situasi makin sulit dan belum ada langkah konkrit, akhirnya kami melaporkan ke Jend TNI (Purn) Dr Moeldoko, M.Si yang juga Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo, tentang kondisi petani sawit di 146 DPD Apkasindo kabupaten/kota dari 22 DPW Provinsi dari seluruh wilayah Indonesia,’’ ujar Ketua Umum DPP Apkasindo Dr. Gulat Manurung, MP, CIMA, usai bertemu Jend TNI (Purn) Dr Moeldoko di Jakarta, Rabu (11/5/2022).

Gulat juga mengungkapkan, dalam pertemuan yang dilakukan di kediaman Moeldoko itu, juga diikuti Sekjen DPP Apkasindo Dr Cn. Rino Afrino, ST,MM, Qayuum Amri, dan mewakili Anggota Dewan Pembina, Mayjend TNI (Purn) Erro Kusnara, SIP.

Baca Juga:  Bulog Diminta Kendalikan Harga

‘’Saya melaporkan kesulitan kami para petani sawit dari seluruh Indonesia, dari mulai anjloknya harga TBS yang mencapai  75%, hingga naiknya pupuk dan herbisida sampai 300% yang harus dipikul petani, dan ini sangat memberatkan petani. Kami mohon kebijakan Pak Moeldoko agar bisa menyampaikan keadaan ini langsung ke Pak Presiden Joko Widodo, mengenai usulan dan solusi dari kami petani sawit,’’ ucap Gulat.

- Advertisement -

Dalam pertemuan tersebut, Apkasindo juga menyampaikan sejumlah usulan kepada  Moeldoko, yang menurut Gulat usulan tersebut sebelumnya telah dirumuskan terlebih dahulu ke anggota Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas DPP Apkasindo.

 Adapun usulan yang disampaikan DPP Apkasindo tersebut, dijelaskan Gulat antara lain:

Pertama, meminta agar kebijakan larangan ekspor dapat ditinjau kembali. Karena adanya kebijakan ini dinilai telah menurunkan pendapatan petani secara signifikan sejak tanggal 22 April, dan telah menguntungkan pelaku industri yang memiliki kekuatan menyimpan stok.

Kedua, optimalisasi distribusi MGS curah terjangkau sebesar Rp14 ribu, dengan difokuskan di pasar tradisional dan depot tertentu. Untuk wilayah perkotaan, dilakukan dengan pengawasan ketat oleh Satgas dan penyederhanaan proses administrasi dan birokrasi pada proses pembiayaan subsidi MGS curah dari dana BPDPKS.

Ketiga, pemberian target waktu, reward dan punishmen kepada Satgas yang ditunjuk mengawal MGS subsidi.

Baca Juga:  APR Pamerkan Produk Tekstil Berkelanjutan di Banglades

Keempat, mengoptimalkan peran Bulog dan PPI dalam melakukan pendistribusian MGS curah bersubsidi.

Kelima, menaikkan pungutan ekspor secukupnya untuk menjaga ketersediaan dana BPDP-KS, terkhusus untuk mendukung program subsidi MGS dan Sarpras, terkhusus subsidi pupuk petani sawit dari dana sawit BPDP-KS.

Keenam, adanya pengawasan oleh kementerian terkait dan pemerintah daerah terhadap harga yang diberlakukan oleh PKS dalam melakukan pembelian TBS petani (swadaya dan plasma).

Ketujuh, perlunya pendirian PKS mini petani yang terintegrasi dengan pabrik MGS di sentra perkebunan sawit rakyat.

‘’Itulah sejumlah usulan kami ke Pak Moeldoko. Ketujuh poin tersebut pada dasarnya sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi, yaitu melindungi dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam hal ketersediaan MGS, dan kami sangat setuju dalam hal tersebut. Namun demikian, juga perlu dipikirkan cara untuk melindungi kami petani sawit terkait harga TBS, sebagaimana usulan kami tersebut,’’ ujar Gulat.

Menyikapi usulan yang disampaikan Apkasindo tersebut, Moeldoko menurut Gulat sangat mendukung hal tersebut dan memberikan respons positif, karena juga menyangkut kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya petani sawit.

‘’Pak Moeldoko sangat mendukung usulan dari Apkasindo, dan segera menindaklanjutinya ke Presiden dan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Dia juga berpesan supaya petani sawit tetap semangat, kompak dan tetap menjaga kesehatan,’’ ujar Gulat.

 

Laporan: M Erizal (Pekanbaru)

Editor: Edwar Yaman

 

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit masih terus dirasakan petani hingga saat ini, tanpa ada solusi konkret dari Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.

Bahkan berbagai isu, juga sengaja diembuskan oleh pihak yang mempunyai kepentingan dan menikmati adanya fluktuasi harga TBS di tingkat petani. Sejak pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 April, tentang larangan ekspor bahan baku MGS (minyak goreng sawit, dan belakangan bahkan CPO ikut dilarang), sejak itu harga TBS di tingkat petani cenderung turun hingga 75 persen dari harga ketetapan yang dilakukan Disbun bersama pemangku kepentingan lain di sektor perkebunan sawit yang disepakati bersama.

‘’Dari keadaan yang terjadi di lapangan, DPP Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, red) tidak tinggal diam dan terus melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan berbagai pihak. Namun karena situasi makin sulit dan belum ada langkah konkrit, akhirnya kami melaporkan ke Jend TNI (Purn) Dr Moeldoko, M.Si yang juga Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo, tentang kondisi petani sawit di 146 DPD Apkasindo kabupaten/kota dari 22 DPW Provinsi dari seluruh wilayah Indonesia,’’ ujar Ketua Umum DPP Apkasindo Dr. Gulat Manurung, MP, CIMA, usai bertemu Jend TNI (Purn) Dr Moeldoko di Jakarta, Rabu (11/5/2022).

Gulat juga mengungkapkan, dalam pertemuan yang dilakukan di kediaman Moeldoko itu, juga diikuti Sekjen DPP Apkasindo Dr Cn. Rino Afrino, ST,MM, Qayuum Amri, dan mewakili Anggota Dewan Pembina, Mayjend TNI (Purn) Erro Kusnara, SIP.

Baca Juga:  HUT Ke-24, XL Axiata Terus Lahirkan Layanan Inovatif untuk Indonesia

‘’Saya melaporkan kesulitan kami para petani sawit dari seluruh Indonesia, dari mulai anjloknya harga TBS yang mencapai  75%, hingga naiknya pupuk dan herbisida sampai 300% yang harus dipikul petani, dan ini sangat memberatkan petani. Kami mohon kebijakan Pak Moeldoko agar bisa menyampaikan keadaan ini langsung ke Pak Presiden Joko Widodo, mengenai usulan dan solusi dari kami petani sawit,’’ ucap Gulat.

Dalam pertemuan tersebut, Apkasindo juga menyampaikan sejumlah usulan kepada  Moeldoko, yang menurut Gulat usulan tersebut sebelumnya telah dirumuskan terlebih dahulu ke anggota Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas DPP Apkasindo.

 Adapun usulan yang disampaikan DPP Apkasindo tersebut, dijelaskan Gulat antara lain:

Pertama, meminta agar kebijakan larangan ekspor dapat ditinjau kembali. Karena adanya kebijakan ini dinilai telah menurunkan pendapatan petani secara signifikan sejak tanggal 22 April, dan telah menguntungkan pelaku industri yang memiliki kekuatan menyimpan stok.

Kedua, optimalisasi distribusi MGS curah terjangkau sebesar Rp14 ribu, dengan difokuskan di pasar tradisional dan depot tertentu. Untuk wilayah perkotaan, dilakukan dengan pengawasan ketat oleh Satgas dan penyederhanaan proses administrasi dan birokrasi pada proses pembiayaan subsidi MGS curah dari dana BPDPKS.

Ketiga, pemberian target waktu, reward dan punishmen kepada Satgas yang ditunjuk mengawal MGS subsidi.

Baca Juga:  Bulog Diminta Kendalikan Harga

Keempat, mengoptimalkan peran Bulog dan PPI dalam melakukan pendistribusian MGS curah bersubsidi.

Kelima, menaikkan pungutan ekspor secukupnya untuk menjaga ketersediaan dana BPDP-KS, terkhusus untuk mendukung program subsidi MGS dan Sarpras, terkhusus subsidi pupuk petani sawit dari dana sawit BPDP-KS.

Keenam, adanya pengawasan oleh kementerian terkait dan pemerintah daerah terhadap harga yang diberlakukan oleh PKS dalam melakukan pembelian TBS petani (swadaya dan plasma).

Ketujuh, perlunya pendirian PKS mini petani yang terintegrasi dengan pabrik MGS di sentra perkebunan sawit rakyat.

‘’Itulah sejumlah usulan kami ke Pak Moeldoko. Ketujuh poin tersebut pada dasarnya sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi, yaitu melindungi dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam hal ketersediaan MGS, dan kami sangat setuju dalam hal tersebut. Namun demikian, juga perlu dipikirkan cara untuk melindungi kami petani sawit terkait harga TBS, sebagaimana usulan kami tersebut,’’ ujar Gulat.

Menyikapi usulan yang disampaikan Apkasindo tersebut, Moeldoko menurut Gulat sangat mendukung hal tersebut dan memberikan respons positif, karena juga menyangkut kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya petani sawit.

‘’Pak Moeldoko sangat mendukung usulan dari Apkasindo, dan segera menindaklanjutinya ke Presiden dan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Dia juga berpesan supaya petani sawit tetap semangat, kompak dan tetap menjaga kesehatan,’’ ujar Gulat.

 

Laporan: M Erizal (Pekanbaru)

Editor: Edwar Yaman

 

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari