Jumat, 22 November 2024
spot_img

Pemerintah Kabupaten Kampar Sampaikan RPP APBD 2021

BANGKINANG (RIAUPOS.CO) – DPRD Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2021 di Gedung DPRD Kampar, Bangkinang, Senin (6/6).

Hadir saat rapat paripurna Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, Wakil Ketua DPRD Repol SAg, Fahmil, Sekda Kampar Drs Yusri MSi, anggota DPRD Kampar.

Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal menjelaskan, penyampaian Ranperda RPP ini akan ditanggapi masing-masing fraksi. RPP ini penting sekali karena akan untuk kelanjutan pembahasan APBD-P 2022.

"Setelah RPP ini dibahas akan ada pandangan dari masing-masing fraksi. Setelah pandangan dari fraksi akan ada jawaban dari pemerintah. Ini akan menjadi acuan untuk pembahasan APBD-P 2022," jelas Faisal usai memimpin rapat paripurna. Faisal menambahkan, setelah paripurna langsung dibahas di  Banmus untuk mengagendakan untuk pandangan fraksi-fraksi.

Baca Juga:  Enam Pelaku Jambret Diringkus

Faisal menambahkan, Pemkab Kampar sudah berhasil meraih WTP sudah enam kali berturut-turut. Mempertahankan lebih sulit dari merebutnya.

Sementara itu, Sekda Kampar Drs H Yusri MSi menyampaikan, pemerintah daerah sudah melakukan evaluasi terkait APBD 2021 oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau. Tentu kewajiban pemerintah menyampaikan RPP APBD tahun anggaran 2021. "Hari ini sudah diparipurnakan dan sudah diserahkan ke DPRD Kampar. Ini merupakan acuan sudah baku bahwa hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Riau disampaik ke DPRD. Setelah itu, baru dilakukan pembahasan untuk anggaran APBD-P," jelas Yusri.

Yusri menambahkan, dalam waktu dekat ini juga akan dilakukan untuk pembahasan APBD-P 2022.

"Alhamdulillah, dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Riau, Pemkab Kampar sudah enam kali mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP). Ini sesuatu yang tidak sudah enam kali meraih WTP, bukti pelapor semakin baik. Mudah-mudahan ini dapat dipertahankan," jelas Yusri.

Baca Juga:  Camat Musnaini Lantik Pengurus Forum Anak Gunung Sahilan

Yusri menambahkan, berkaitan dengan PAD mencapai 193 persen. Hasil capaian PAD melebihi target. Mudah-mudahan ini dapat menunjang seluruh aktivitas dalam APBD. Dengan PAD nya besar tentu banyak yang bisa dilakukan untuk masyarakat Kampar.

"Karena pemerintah daerah sudah membentuk tim percepatan PAD, maka capaian PAD kita kejar lagi pada 2022," jelas Sekda.(kom)

BANGKINANG (RIAUPOS.CO) – DPRD Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2021 di Gedung DPRD Kampar, Bangkinang, Senin (6/6).

Hadir saat rapat paripurna Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, Wakil Ketua DPRD Repol SAg, Fahmil, Sekda Kampar Drs Yusri MSi, anggota DPRD Kampar.

- Advertisement -

Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal menjelaskan, penyampaian Ranperda RPP ini akan ditanggapi masing-masing fraksi. RPP ini penting sekali karena akan untuk kelanjutan pembahasan APBD-P 2022.

"Setelah RPP ini dibahas akan ada pandangan dari masing-masing fraksi. Setelah pandangan dari fraksi akan ada jawaban dari pemerintah. Ini akan menjadi acuan untuk pembahasan APBD-P 2022," jelas Faisal usai memimpin rapat paripurna. Faisal menambahkan, setelah paripurna langsung dibahas di  Banmus untuk mengagendakan untuk pandangan fraksi-fraksi.

- Advertisement -
Baca Juga:  Adik Pukul Abang Pakai Tojok Sawit

Faisal menambahkan, Pemkab Kampar sudah berhasil meraih WTP sudah enam kali berturut-turut. Mempertahankan lebih sulit dari merebutnya.

Sementara itu, Sekda Kampar Drs H Yusri MSi menyampaikan, pemerintah daerah sudah melakukan evaluasi terkait APBD 2021 oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau. Tentu kewajiban pemerintah menyampaikan RPP APBD tahun anggaran 2021. "Hari ini sudah diparipurnakan dan sudah diserahkan ke DPRD Kampar. Ini merupakan acuan sudah baku bahwa hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Riau disampaik ke DPRD. Setelah itu, baru dilakukan pembahasan untuk anggaran APBD-P," jelas Yusri.

Yusri menambahkan, dalam waktu dekat ini juga akan dilakukan untuk pembahasan APBD-P 2022.

"Alhamdulillah, dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Riau, Pemkab Kampar sudah enam kali mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP). Ini sesuatu yang tidak sudah enam kali meraih WTP, bukti pelapor semakin baik. Mudah-mudahan ini dapat dipertahankan," jelas Yusri.

Baca Juga:  Warga Minta DLH dan Diskes Evaluasi Amdal RSIA Anisyah

Yusri menambahkan, berkaitan dengan PAD mencapai 193 persen. Hasil capaian PAD melebihi target. Mudah-mudahan ini dapat menunjang seluruh aktivitas dalam APBD. Dengan PAD nya besar tentu banyak yang bisa dilakukan untuk masyarakat Kampar.

"Karena pemerintah daerah sudah membentuk tim percepatan PAD, maka capaian PAD kita kejar lagi pada 2022," jelas Sekda.(kom)

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari